Jurnal Bogor, 3 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi
SUKABUMI - Tim kampanye pasangan H. Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE) melayangkan protes terhadap KPU Kabupaten Sukabumi. Pasangan calon nomor urut empat ini menuding terjadinya kekisruh di tubuh Koalisi Pembangunan 14 Parpol akibat belum adanya keputusan akhir mengenai jadwal kampanye. Sehingga Tim HADE belum bisa menyusun program pemenangan menghadapi Pilkada, 27 Mei mendatang.
”Salah satu fokus pemenangan kami terletak pada tahapan kampanye. Karena jadwal kampanye belum jelas, kami pun belum bisa menyusun strategi pemenangan Pilkada. Padahal strategi pemenangan ini akan melibatkan seluruh partai politik pengusung pasangan HADE,” ungkap Ketua Tim Pemenangan pasangan HADE, Yusuf Puadz menyusul adanya ancaman boikot dari 13 parpol yang menjadi mitra koalisinya.
Menurut Yusuf, tim HADE sebenarnya berharap jadwal kampanye sudah ditetapkan KPU sejak pertemuan pertama dengan para tim sukses pasangan calon Bupati pada pekan lalu. Tetapi pembahasan jadwal kampanye selalu tertunda-tunda hingga pertemuan ketiga. Terkatung-katungnya jadwal kampanye mengakibatkan pasangan HADE belum berani menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol pengusungnya.
”Hasil pertemuan terakhir dengan para pimpinan parpol pengusung HADE, kami sepakat untuk menunggu dulu keluarnya jadwal kampanye. Setelah itu, baru kami akan menggerakan mesin parpol yang tergabung dalam Koalisi Pembangunan. Karena itu, kami berharap jadwal kampanye bisa segera ditetapkan KPU,” kata Yusuf yang juga menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi tersebut.
Yusuf mengakui 13 pimpinan parpol yang menjadi mitra koalisinya sempat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pasangan HADE. Ancaman boikot timbul akibat salah komunikasi para pimpian parpol yang merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan program pemenangan tim HADE. ”Setelah masalahnya kami temukan, kini 13 parpol pengusung HADE kembali solid,” katanya.
Berdasarkan pantauan Jurnal Bogor, salah satu penyebab alotnya pembahasan jadwal kampanye akibat belum adanya kesepakatan antara tim sukses dengan KPU terkait aturan main kampanye. Pasalnya, KPU sempat melontarkan usulan kebebasan pasangan calon bupati menggelar sosialisasi di luar jadwal kampanye. Kegiatan sosialisasi selama 35 hari tersebut sempat mengundang perdebatan menyusul perlu adanya payung hukum.
Dalam pertemuan terakhir antara KPU dengan tim sukses Jum’at (2/4) kemarin, disepakati pasangan calon bisa memanfaatkan waktu selama 35 hari untuk menggelar pertemuan tatap muka. Sosialisasi di luar jadwal kampanye itu bisa dimanfaatkan pasangan calon maupun tim sukses untuk menemui masyarakat. Bahkan pasangan calon diperbolehkan menggelar pertemuan tertutup dengan ketentuan jumlah massa yang hadir tidak melebihi 250 orang.
Hanya saja, selama kegiatan sosialisasi pasangan calon dilarang memasang alat kontak kampanye termasuk publikasi di media massa. Pemasangan alat peraga disepakati waktunya harus dilakukan pada saat jadwal kampanye.
”Kegiatan sosialisasi ini tidak masuk kampanye, namun kesempatan pasangan calon untuk melakukan interaksi politik dengan masyarakat,” ungkap anggota KPU Jawa Barat, Pepen Setiawan saat memberikan pemaparan mengenai tahapan kampanye di depan para tim sukses pasangan calon Bupati.
=Rojab Asy’ari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar