Kehabisan Dana, Jalan Cibilik Berlumpur

KHUSUS PEJALAN KAKI:Jalan penghubung di Kampung Cibilik Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug hanya bisa dilalui pejalan kaki karena berlumpur dan tidak ada pengerasan. foto: andri/radarsukabumi

CICURUG--Pembuatan akses jalan penghubung masyarakat Kampung Cibilik Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug belum dapat dioptimalkan penggunaanya. Sampai saat ini masyarakat kampung tersebut masih kesulitan beraktivitas karena terkendala akses jalan. Warga Kampung Cibilik terpaksa membuat jalan baru, setelah ambruknya jalan desa diterjang banjir yang terjadi sebulan lalu. Pembuatan jalan dilakukan tidak jauh dari jalan pertama. Dengan alat seadanya masyarakat berusaha membuka akses penghubung.

Namun jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki saja, karena bentuk jalan yang menurun tajam, tanpa di plaster hanya berlandaskan tanah, ketika hujan turun jalan tersebut licin dan tidak dapat dilalui masyarakat. Salah seorang warga sekitar, Atmin mengatakan saat pembuatan jalan tersebut warga berencana ukuran jalan lebar, serta diplaster supaya dapat dilalui kendaraan. Namun karena tidak adanya anggaran, kondisinya pun dibiarkan begitu saja.

"Saat ini hanya pejalan kaki yang dapat melewati jalan ini, untuk kendaraan tetap saja tidak dapat lewat. Rencana awal jalan dapat digunakan untuk kendaraan, namun di tengah pengerjaan jalan anggaran tidak ada," katanya.

Karena warga sangat butuh akses jalan tersebut, warga pun dibebani dengan swadaya pengumpulan anggaran untuk membeli material jalan tersebut. "Warga sepakat mengumpulkan dana untuk membeli bahan seperti semen dan lainnya," ulasnya. Kepala Desa (Kades) Naggerang, Ade Daryadi mengatakan warga masih kesulitan beraktivitas karena jalan penghubung yang dibuat warga belum optimal digunakan. Jalan tersebut belum diplaster, selain itu jalan masih rawan longsor karena tanah jalan belum padat. "Warga sangat butuh akses jalan, dengan tenaga seadanya warga membuat jalan tersebut. Sekarang anggaran tidak ada, terpaksa jalan seadanya," katanya.

Pembuatan jalan sempat dihentikan karena tidak adanya bahan untuk menembok jalan. Lantas datanglah bantuan dari sebuah Organisasi Sosial Gugah Nurani dengan memberikan bantuan berupa paping blok. "Pembuatan jalan dilakukan kembali setelah adanya bantuan berupa paping blok dari Gugah nurani, mungkin kalau tidak ada bantuan tersebut masyarakat akan menikmati jalan berlumpur setiap hari," ulasnya.(rp14)

Sumber : radarsukabumi.com

Muscab PPP Mulai Menghangat

CISAAT--Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi rencananya digelar pada pertengahan November 2010 mendatang. Sejumlah kader PPP kini mulai dielus-elus untuk masuk dalam bursa pencalonan ketua partai berlambang Ka`bah tersebut periode 2010-2015, mengantikan Yusuf Fuad.

Informasi yang dihimpun Radar menyebutkan, ada tiga nama kader terbaik PPP Kabupaten Sukabumi yang diprediksi bakal bersaing "memperebutkan" suara dukungan di arena muscab nanti. Ketiga nama itu yakni Yusuf Ridwan (Wakil Ketua I DPC PPP Kabupaten Sukabumi dan Ketua Fraksi PPP). Daden Iskandar (Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi) dan Abas Kobasah (Fungsionaris dan anggota DPRD Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi).

Dikabarkan, baik Yusuf Ridwan, Daden Iskandar dan Abas Kobasah, kini mulai pasang badan turun melakukan konsolidasi dengan pengurus anak cabang (PAC) PPP Kabupaten Sukabumi. Yusuf Ridwan (Datep) bahkan disebut-sebut kandidat kuat menang pada muscab DPC PPP Kabupaten Sukabumi itu. Alasannya, figur Yusuf memiliki jaringan kuat di internal PPP mulai tingkat PAC sampai DPP PPP. Selain itu, militansi Yusuf juga dinilai sudah terbukti sebagai kader PPP. Malah, hubungan kedekatan Yusuf Ridwan dan Yusuf Fuad juga menjadi modal tersendiri baginya dalam arena muscab nanti.

Saat dikonfirmasi Yusuf mengatakan pada prinsipnya Ia bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri jika mayoritas PAC PPP Kabupaten Sukabumi, mempercayainya. "Masalah pencalonan bagi saya hukumnya fardu ain (hukum wajib perorangan-red) dan Insya Allah dengan niat lebih membangun persatuan, kesolidan di internal partai serta menunjukan eksistensi PPP di tengah masyarkat. Saya siap untuk dicalonkan atau mencalonkan," ujar pria yang akrab dipanggil Datep ini kepada Radar, kemarin.

Dihubungi terpisah, dengan singkat Daden Iskandar mengatakan, berbicara pencalonan di muscab, dirinya masih melihat situasi dan kondisi. Apakah harus ikut bertanding atau tidak sama sekali."Masih wait and see (menunggu dan melihat-red),"kata Daden. Sementara Abas Kobasah yang dikonfirmasi Radar beberapa waktu lalu, mengaku siap bertarung di muscab nanti. Kesiapan ini jelas Abas, berangkat dari rasa hasrat ingin mengembalikan kejayaan P3 sebagai partai berazas Islam yang sempat berjaya khususnya di Kabupaten Sukabumi."Insya Allah atas izin Allah dan dukungan dari kader P3, saya siap meminpin P3 kedepan,"terang politisi gaek yang juga aktif menjadi pengurus di ormas PD Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Sukabumi ini.(wan)

Ribuan Warga Dibiarkan, Jalan Alternatif Diurus

Sukabumi - Kepala Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Ade Daryadi mengeluh atas penanganan bencana longsor yang terjadi di daerahnya.
Pasalnya, Pemda Kabupaten Sukabumi justru lebih memprioritaskan jalan alternatif ketimbang memperhatikan ribuan warga Kampung Cibilik yang terisolasi akibat bencana longsor. Padahal warga hanya menginginkan dibuatkan jalan penghubung untuk membuka akses lalu lintas kendaraan umum.

”Pemda Kabupaten Sukabumi jangan hanya mengurus perbaikan jalan alternatif saja. Justru masyarakat yang terisolasi di daerah bencana longsor harus menjadi prioritas utama. Sebab masyarakat itu adalah benda hidup,” kata Ade saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Menurut Ade, jumlah warganya yang terisolasi di daerah bencana mencapai sekitar 384 kepala keluarga atau sebanyak 1.246 jiwa. Ribuan warga Kampung Cibilik masih menempati tempat tinggalnya sejak bencana longsor yang terjadi 10 hari yang lalu. Bencana longsor mengakibatkan akses perjalanan warga tidak berfungsi akibat sarana jalan putus.

”Yang namanya orang hidup pasti butuh bantuan makanan. Sejak terjadinya longsor, warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan makanan maupun kebutuhan lainnya. Salah satu kebutuhan yang saat ini sulit diperoleh warga Kampung Cibilik adalah gas elpiji,” kata Ade.
Dijelaskan Ade, sejumlah pasokan kebutuhan bahan pokok termasuk gas elpiji mulai langka diperoleh warga Cibilik. Sebab akses jalan yang selama ini dipergunakan warga hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki. Selain mengalami kelangkaan, warga harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok.

”Untuk kebutuhan memasak, beberapa warga sempat punya inisiatif untuk menggunakan kayu bakar. Namun kayu bakar pun sulit diperoleh warga karena ada larangan dari pihak kehutanan. Maka dari itu, warga kami akhirnya pasrah,” kata Ade.

Ade mengakui Pemda Kabupaten Sukabumi pernah memberikan bantuan berupa makanan. Namun bantuan tersebut baru diberikan satu kali pada saat awal kejadian bencana longsor. ”Sebenarnya warga tidak ingin terus berpangku tangan. Warga hanya meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk segera membuka akses jalan yang sempat terputus,” katanya.

Di lain pihak, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi telah mendatangkan dua kendaraan berat untuk membebaskan jalan altematif dari genangan air. Penanganan jalan untuk menghindari kemacetan di jantung keramaian Kota Kecamatan Cicurug ini menjadi prioritas Pemda Kabupaten Sukabumi. (jurnalbogor)

Lepas Predikat Daerah Tertinggal

Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli

SUKABUMI-Hari jadi Kabupaten Sukabumi yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober didasarkan pada 'titimangsa' (napaktilas) keberhasilan para pejuang muda Sukabumi setelah merebut paksa kekuasaan transisi Jepang setelah kalah oleh Sekutu tahun 1945 lalu.
Kini tantangan yang begitu komplek dan harapan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sukabumi terus senantiasa ditingkatkan, itu akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan, di mana potensi Kabupaten Sukabumi sangat strategis dengan berbagai sumber daya yang ada meliputi perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan lainnya, masih terganjal oleh SDM yang belum tersedia.
Menurut Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, penekanan target yang sudah dicanangkan baik itu dalam aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ke depannya akan menjadi fokus garapan."Tentu harus pula diikuti sinergitas jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi dan stakeholder lain,"kata Sukmawijaya.
Disinggung mengenai sesuatu yang ia telah banggakan tapi masih menjadi pertanyaan sejumlah elemen masyarakat adalah ketika masalah Kabupaten Sukabumi, yang sebelumnya menyandang sebagai daerah tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia, pada awal 2010, kabupaten berpenduduk kurang lebih 2,6 juta ini, dinyatakan berhasil melepaskan diri dari predikat daerah tertinggal berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Bagi Sukmawijaya, perubahan predikat itu merupakan hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Sukabumi dan semua elemen masyarakat sejak beberapa tahun terakhir ini, salah satunya dibidang investasi. Terutama perkembangan investasi yang menonjol di sektor garmen yang merata di Kabupaten Sukabumi dan investasi lainnya.
"Pada tahun 2008 nilai investasi di Kabupaten Sukabumi hanya mencapai Rp 1,5 triliun, namun pada tahun 2009 ini meningkat sekitar 100 persen hingga mencapai Rp 3 triliun,"kata Sukmawijaya, seraya mengatakan prestasi tersebut terbukti sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Disebutkan Sukmawijaya, kebutuhan akan lahirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai salah satu solusi pemerataan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Saat ini sudah hampir menemui titik terang, meski sebelumnya, liku perjuangan untuk pemekaran beberapa kali menganjal."Alhamdulilah setelah kita datangi langsung ke Komisi III DPR RI di Jakarta. DOB Kabupaten Sukabumi, kini sudah masuk dalam pembahasan mereka, mudah-mudahan tahun 2011 bisa terealisasi,"tuturnya.
Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, Akhmad Jajuli menambahkan, fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan. Pertumbuhan Ekonomi daerah, pembangunan, infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan pembangunan sumber daya lokal yang diikuti dengan pengendalian perkembangan penduduk, itu akan menjadi konsentrasi penekanan.
"Termasuk mewujudkan birokrasi yang solid dan berkemampuan untuk daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,"tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi mengatakan, lepasnya predikat daerah tertinggal, itu harus disertai dengan peningkatan tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi."Seperti, peningkatanindeks pembangunan manusia (IPM), perbaikan sarana infrastruktur dan lain,"kata Badri.
Selain itu, menurut dia, perlu pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi dengan cara mempercepat pembangunan jalan lingkar selatan Sukabumi dan jalan tol Bogor-Sukabumi-Cianjur (Bosuci)."Dalam hal ini, dewan akan memberikan dukungan penuh untuk peningkatan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.(wan)

Wabup Sindir Pameran Photovoices

Jurnal Bogor, 24 June 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Wakil Bupati Sukabumi, H. Marwan Hammami menyindir kegiatan Pameran dan Wakshop yang digelar Photovoices International di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/6) kemarin. Pasalnya, pameran hanya menampilkan karya foto terbaik seputar aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedangkan karya foto tentang kerusakan alam termasuk sarana infrastruktur jalan sama sekali kurang terwakili.

”Kondisi Kabupaten Sukabumi yang sebenarnya tidak dapat dilihat dalam pameran foto ini. Sebab yang ditampilkan mayoritas memperlihatkan keindahan alam dan seni budaya. Sedangkan gambaran kondisi Kabupaten Sukabumi yang sesungguhnya terjadi di lapangan kurang terlihat,” kata Marwan usai melakukan kunjungan di lokasi pameran foto.

Menurut Marwan, pameran foto seharus menampilkan berbagai sudut pandang yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat akan mau datang ke lokasi pameran. Selain itu, potret kondisi Kabupaten Sukabumi sesungguhnya akan menjadi sebuah masukan bagi pengambil kebijakan.
Direktur Photovoices International, Virginia Ann Mc. Bride Norton didampingi Program Coordinator Photovoices, Saraswati mengungkapkan karya foto yang dipamerkan ini merupakan bagian kecil dari hasil pemotretan yang dilakukan masyarakat. Foto yang dipamerkan hanya sebanyak 70 buah dari 15.00 hasil karya foto. Foto tersebut diperoleh dari karya 33 fotografer yang mayoritas ibu-ibu dari perwakilan masyarakat di 11 Desa 5 Kecamatan.

”Hasil karya foto yang berkaitan kerusakan alam banyak juga, karena kerusakan lingkungan memang sesuatu yang terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Foto-foto yang dipamerkan ini merupakan yang lolos dari kurator,” kata Virginia.

= Budiyanto

Muktamar PPP Berpeluang Dipercepat

Jakarta, Pelita
Konflik yang terjadi antara kubu Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU) di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini mengarah pada isu percepatan Muktamar PPP yang sedianya dilaksanakan tahun 2013, menjadi 2011.

Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy mengakui jika peluang untuk mempercepat Muktamar sangat terbuka jika seluruh jadwal berjalan sesuai agenda.

Jika seluruh jadwal tersebut dapat ditepati, sangat terbuka kemungkinan Muktamar dipercepat pada Juni 2011, kata Romahurmuzy, kepada Pelita, di Jakarta, Senin (14/6).
Dikatakannya, dengan pola bottom-up sebagaimana digariskan dalam AD/ART partai, saat ini PPP masih konsolidasi mulai dari bawah. Sesuai putusan Mukernas di Medan pada Januari 2010, jadwal konsolidasi/musyawarah ranting berlangsung Feb-Jun 2010, PAC (Pimpinan Anak Cabang) Juli-Sept 2010, dan muscab Okt-Des 2010. Sedangkan muswil (tingkat Provinsi) Jan-Feb 2011.

Jadi kalau seluruhnya sesuai jadwal bisa dipercepat, ujarnya.
Namun begitu, kata Romy (panggilan akrab Romahurmuzy), hingga kini DPP belum memutuskan upaya percepatan Muktamar, meskipun persoalan tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat Pengurus Harian DPP.

Hal ini mengingat menepati jadwal konsolidasi sebagaimana tadi disebutkan bukan perkara mudah. Yang jelas, jika nanti jadwal bisa ditepati, percepatan muktamar dilakukan dalam rangka lebih memantapkan persiapan pemilu, papar dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem yang menilai percepatan muktamar merupakan sebuah konsekuensi logis jika pelaksanaan jadwal agenda partai tepat waktu.

Muktamar dipercepat itu konsekuensi logis kalau memang agenda musyawarah wilayah hingga ke tingkat ranting selesai sebelum 2011. Jadi tidak ada istilah dipercepat,jelas dia.

Lukman membantah percepatan Muktamar karena faktor konflik yang terjadi antara kubu NU dan kubu Parmusi. Menurut dia, percepatan muktamar sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut.

Pihaknya juga membantah jika Parmusi dan NU yang merupakan ormas pendukung PPP kini bersitegang sehingga program partai terganggu. Tidak benar itu, kilahnya.

Namun begitu, pihaknya berharap kader-kader baru PPP tidak melupakan fakta sejarah ormas pendiri partai berlambang Kabah tersebut, yakni Parmusi, NU, PSII, dan Perti.

Fakta ini tidak boleh diabaikan, tetapi fakta ini pula tidak boleh membelenggu kita, ujar dia.
Lebih lanjut, pria yang menjabat Ketua DPP Parmusi ini berharap tidak ada pihak-pihak yang ingin mendominasi PPP untuk kepentingan kelompok. Pasalnya, upaya menghegemoni itu justeru akan menghancurkan PPP sendiri.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat disebabkan ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat, kubu yang menang dengan mudah menggusur lawan politik musuh dalam selimut.

Bukan hanya percepatan Muktamar, namun Romy juga diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen. Romy pun membantah dirinya dipersiapkan menjadi sekjen partai berlambang kabah itu jika benar Muktamar PPP jadi dipercepat. (ay)

'Romi' Romahurmuziy Bantah Incar Posisi Sekjen PPP

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Wakil Sekjen DPP PPP M Romahurmuzy alias Romy membantah dirinya dipersiapkan menjadi sekjen partai berlambang ka'bah itu jika benar Muktamar PPP jadi dipercepat. Menurut dia, sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait rencana percepatan Muktamar lima tahunan tersebut.

"Nggak ada (calon sekjen), saya cukup jadi jubir saja," kata Romi kepada detikcom, Senin (14/6/2010).

Sekretaris FPPP DPR ini mengungkapkan, rencana percepatan Muktamar masih sebatas wacana dan belum bisa dilakukan. Pengurus DPP PPP tidak bisa membuat keputusan sepihak tanpa kesepatan DPW dalam forum resmi. "Kami itu bottom up," jelas Romi.

Politisi muda PPP ini menilai, DPP PPP tidak akan berani mengambil keputusan percepatan Muktamar jika tidak mendapatkan dukungan dari DPC dan DPW PPP seluruh Indonesia. Saat ini DPP PPP sedang menunggu konsolidasi di tingkat daerah.

"Kami menunggu konsolidasi di wilayah yang dijadwalkan selesai Januari 2011. Sementara jadwal Muktamar tetap Januari 2012," terang Romi.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat ini disebabkan karena ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat ini, kubu yang menang akan dengan mudah menggusur lawan politiknya yang saat ini menjadi musuh dalam selimut.

Dalam kesempatan ini, Surya yang melontarkan pertama kali usulan muktamar dipercepat masih belum memastikan apakah dirinya akan kembali maju menjadi calon ketua umum. "Saya tidak tahu, wallahualam," tegas dia semalam.

Nama Romy muncul secara khusus dalam isu tersebut. Romy diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen partai itu jika ketua umum PPP hasil muktamar tidak lagi dipegang oleh kader yang berlatar belakang NU.

Suryadharma Usul Muktamar PPP Dipercepat Muhammad Nur Hayid - detikNews

Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Wacana mempercepat muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari jadwal semula pada tahun 2012 dilontarkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Demi menyongsong pemilu 2014, Surya mengusulkan Muktamar PPP dipercepat setahun.

"Ide mempercepat itu dari saya. Syukur-syukur kalau bisa dilakukan pada Juni 2011 setelah Muswil PPP di seluruh Indonesia selesai pada bulan April 2011," kata Suryadharma Ali.

Hal ini dikatakannya seusai menjadi pembicara dalam acara 'PPP Mendengar' yang mengundang Prof Dr. Nico Kaptein, dosen Sejarah dan Studi Islam dari Leiden University, Belanda di kantor PPP, Jl. Diponegoro, Menteng, Minggu (14/6/2010).

Menurut Surya, wacana percepatan pemilu tersebut dimaksudkan untuk menjadikan konsolidasi PPP lebih mantap dalam menghadapi pemilu 2014 yang diyakini semakin keras persaingannya. Karena itu, percepatan muktamar ini akan didahului dengan percepatan musyarwah mulai dari tingkat ranting sampai tingkat wilayah PPP di seluruh Indonesia.

"Kita itu konsepnya konsolidasi dari bawah karena itu saya usulkan setelah musyarawah ranting, anak cabang, setelah itu kalau sudah selesai baru akan digelar muktamar," paparnya.

Saat ditanya tujuan percepatan mukatamar ini, apakah karena ada beberapa kelompok yang dianggap menggangu di internal PPP terhadap solidnya organisasi, Surya menjawab tegas "Tidak, kita solid, tidak ada perpecahan. Ini semata-mata dalam rangka untuk konsolidasi dalam menyongsong pemilu," jelasnya.

Selain itu, saat ditanya apakah dirinya akan kembali mengajukan diri jadi ketum, Surya masih belum mau menjawab saat ini. "Saya tidak tahu, Wallahualam," tegasnya sambil tersenyum. (fiq/ape)

Pelantikan Bupati Membingungkan

Jurnal Bogor, 8 June 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Pemda Kabupaten Sukabumi akan Lobbi Pimpinan DPRD

Sukabumi - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2010 – 2015 cukup membingungkan bagi Pemda Kabupaten Sukabumi. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU setempat, jadwal pelantikan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang. Sedangkan waktu pelantikan tersebut bertepatan dengan Hari Minggu.

”Kami baru menyadari jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi itu akan berlangsung pada Hari Minggu. Karena itu, kami masih akan membicarakan dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Masalahnya, prosesi pelantikan itu harus dilakukan dalam rapat sidang istimewa anggota Dewan,” ungkap seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Menurut pejabat tersebut, ada dua alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindari pelantikan Bupati berlangsung pada Hari Minggu. Alternatif pertama bisa dilakukan dengan memajukan jadwal sebelum 29 Agustus. Sedangkan alternatif kedua bisa dilakukan dengan memundurkan jadwal setelah jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Sukabumi.

”Sangat mustahil jika Pelantikan Bupati dilakukan sebelum tanggal 29 Agustus 2010. Sebab hal itu akan melanggar hak azasi termasuk menyinggung perasaan wakil Bupati Sukabumi periode 2005 – 2010. Yang lebih memungkinkan adalah mengundurkan jadwal pelantikan ke Hari Senin tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2010,” katanya.

Namun pengundurun jadwal pelantikan juga akan berimbas pada kekosongan jabatan pimpinan daerah. Mau tidak mau, selama kekosongan jabatan harus ada pejabat sementara Bupati Sukabumi meskipun kekosongannya hanya satu hari. Penunjukkan pejabat sementara itu harus dikeluarkan berdasarkan putusan Menteri Dalam Negeri.

”Untuk memastikan hal itu, Bupati Sukabumi masih melobi jajaran anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Harapannya, para anggota DPRD bisa melaksanakan proses pelantikan sesuai jadwal. Sebab pelantikan akan berlangsung melalui rapat paripurna istimewa yang minimalnya dihadiri dua pertiga dari seluruh anggota dewan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ase Riyadi bersikeras akan melaksanakan pelantikan sesuai jadwal yakni 29 Agustus mendatang. Sebab penetapan jadwal pelantikan sesuai dengan masa berakhirnya jabatan Bupati periode 2005 – 2010. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi belum bisa memutuskan mengingat keputusan itu harus dibahas bersama jajaran anggota Dewan lainnya.

= Rojab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Kota dan Kabupaten Sukabumi Raih Adipura

*C.1 Muslikh Abdussyukur *C. 2 Sukmawijaya

SUKABUMI-Pucuk ditiba ulampun tiba. Begitulah ungkapan yang pantas diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Sebab, setelah 5 kali mendapat piala adipura (terakhir tahun 1996,red) hari ini tepat pukul 09.30 WIB, Kota Sukabumi yang dipimpin Muslikh Abdussyukur dinobatkan sebagai kota penerima Adipura 2010, katagori Kota Sedang. Begitu juga dengan Kabupaten Sukabumi juga meraih penghargaan Adipura 2010. Rencananya penghargaan tersebut akan diserahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara Jakarta.

Selain raihan adipura, Kota Sukabumi juga dipastikan menyabet 4 penghargaan dari 3 kategori adiwiyata. Yang penyerahan penghargaannya bersamaan dengan penyerahan Piala Adipura kepada kabupaten/kota. Ke-4 penghargaan adiwiyata tersebut diraih oleh SMPN 10 Kota Sukabumi untuk kategori Adiwiyata. SDN Cipanengah dan SMKN 3 Kota Sukabumi untuk kategori Sekolah Adiwiyata II, dan SMKN 2 untuk kategori Calon Adiwiyata.

"Alhamdulillah akhirnya hasil kerjakeras kami semua, selama ini membuahkan hasil. Insya Allah hari ini kami akan menerima penghargaan tersebut dari Presiden RI. Kita ingin dapat adipura tapi semua aman, tidak ada masalah seperti PKL tidak nyaman," ujar Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur kepada Radar Sukabumi saat ditemui di rumah Dinas Walikota Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, kemarin.

Saat ditanya kapan kabar tersebut diterima Pemkot Sukabumi, kota/kabupaten mana saja yang mendapatkan penghargaan adiwiyata dan siapa yang akan diberangkatkan dari Kota Sukabumi ke Istana Negara Jakarta hari ini ? Muslikh menjelaskan, informasi itu diperolehnya pada Jumat pagi (4/6) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Yang isinya menindaklanjuti surat dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI, tanggal 4 juli 2010 tentang penerimaan penghargaan anugerah adipura," terangnya yang langsung menginstruksikan Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk berangkat ke Istana Negara Jakarta.

"Siapapun yang berangkat tidak jadi soal. Karena di saat yang bersamaan, kami ada tugas lain yang sama pentingnya," terangnya lagi.

Muslikh menambahkan walikota/bupati yang mendapat anugerah adipura 2009-2010 diminta hadir di istana negara untuk menerima penghargaan dari Presiden RI. Selain Kota Sukabumi, ada 9 wilayah yang sama-sama meraih penghargaan adiwiyata ini.Yakni Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi , Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sukabumi.

"Kami bersyukur dengan kabar gembira ini. Semua warga Kota Sukabumi mendukung target Pemkot Sukabumi untuk mendapatkan Piagam Adipura dan Adiwiyata dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman," kata bangganya .

Menurutnya, setelah tahun 1996, Pemkot Sukabumi tidak pernah lagi mendapatkan Piagam Adipura. Penilaian Tim Penilai Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah dilakukan sejak setahun lalu sehingga Pemkot Sukabumi berusaha sebaik mungkin menjaga kebersihan lingkungan yang menjadi titik penilaian, seperti terminal bus, pasar, sekolah, taman, jalan raya, rumah sakit, permukiman warga dan perkantoran.

"Kita ingin kondisi kebersihan pada saat menerima piala adipura dan masa yang akan datang itu prima, jangan sampai sebaliknya. Kami telah membriving pihak terkait, untuk mempersiapkannya semaksimal mungkin. Supaya ada kesan kita mendapatkan adipura ini betul-betul hasil usaha kita semua," imbuhnya yang mengaku untuk mempertahankan piala Adipura ini sulit.

Muslikh juga mengucapkan terimakasih kepada wartawan yang telah memberikan sumbangsih berupa tulisan.

"Semua masukan ini cukup membantu kami. Karena bisa dijadikan sebagai fit back dalam penentuan kebijakan," terangnya.

Sementara itu, setibanya piala-piala tersebut di Kota Sukabumi, dan dirapatkan bersama unsur muspida. Rencananya piala-piala tersebut akan diarak keliling Kota Sukabumi.
"Paling hari Kamis ((10/6), piala-piala ini akan diarak keliling kota," ujar Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Sukabumi ini menambahkan sebelum diarak, penghargaan tersebut akan diserahkan dari Walikota Sukabumi kepada Ketua DPRD Kota Sukabumi, dilanjutkan ke Kepala Dishub Kota Sukabumi.

Sementara itu, untuk yang kesekian kalinya, Kabupaten Sukabumi, juga dipercaya memperoleh piala Adipura. Bupati Sukabumi, Sukmawijaya mengatakan, diraih kembalinya Adipura berkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

"Saya selaku pimpinan kepala daerah tentu berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasi dan kerjasamanya,"singkatnya.(sri/wan)

sumber : radarsukabumi.com

Marwan Mulai Didzolimi

Jurnal Bogor, 26 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Calon Bupati yang diusung Partai Golkar, Marwan Hammami mulai didzolimi pihak tak bertanggungjawab. Marwan mendapat serangan kampanye hitam dengan munculnya selebaran gelap yang berbau fitnah. Serangkaian tuduhan yang menyudutkan Marwan justru terjadi pada masa tenang Pemilukada Kabupaten Sukabumi.

Kampanye hitam tersebut tidak hanya menyerang pribadi Marwan. Tetapi keluarga besar H. Hammami yang dikenal sebagai pengusaha sukses mendapat getahnya. Bahkan jabatan Marwan sebagai Wakil Bupati maupun Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi tidak luput dari serangan kampanye hitam ini.

Kampanye hitam ini tidak hanya menyudutkan pribadi dan keluarga Marwan. Pembuat selebaran gelap juga berusaha memecah belah hubungan Marwan dengan Calon Wakil Bupatinya, Usman Effendi. Bahkan selebaran gelap sepertinya ingin membuat konflik di internal Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.

”Selebaran ini berusaha untuk memecah dukungan Partai Golkar kepada pasangan Marwan – Usman. Pembuat selebaran gelap mengatasnamakan Kader Peduli Partai Golkar (KPPG). Padahal kami tidak pernah mengenal kelompok tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Herol Al Hudri.

Kendati selebaran gelap itu sudah hampir tersebar di mana-mana, kubu Partai Golkar menanggapi dingin atas isu black campagne tersebut. Kendati demikian, pengurus Partai Golkar berupaya meminimalisirnya dengan menghanguskan ribuan lembar selebaran gelap yang berhasil disita kader Golkar di wilayah Goalpara Kecamatan Sukaraja.

“Kami hanya bisa mendoakan agar pelaku yang menyebarkan fitnah ini dapat segera sadar. Bagi kami isu kampanya hitam sudah diperkirakan sebelumnya. Yang jelas, seluruh isi yang tertuang dalam selebaran hanya sebuah kebohongan,” tandas Herol.

Herol mengakui selebaran gelap ini bukan hanya tersiar di Kecamatan Sukaraja. Tetapi kejadian yang sama terjadi di kecamatan lainnya yang selama ini menjadi kantong suara Partai Golkar. Berdasarkan laporan dari kader tingkat desa menyebtukan selebaran gelap banyak tercecer di sejumlah tempat.

Sekretaris Divisi Hukum Tim Kampanye Marwan-Usman, Dedi Sutisna mengaku penanganan kasus kampanye hitam sepenuhnya akan diserahkan kepada panitia pengawasan (Panwas) dan lembaga kepolisian. Dedi hanya mengingatkan kader Partai Golkar jangan sampai terbawa emosi akibat munculnya selebaran gelap ini.

Rojab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Duet Marwan – Usman Unggul

Jurnal Bogor, 22 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Duet Marwan Hammami – Usman Effendi tampil mengesankan saat menggelar kampanye putaran kedua. Pasangan yang diusung Partai Golkar ini menunjukkan kekuatan massa pendukungnya hingga mampu memecahkan rekor jumlah kehadiran massa selama pelaksanaan kampanye terbuka. Pasangan ini sukses menghadirkan belasan ribu massa untuk menutup kampanye terakhirnya di Lapangan Sekarwangi Cibadak, Jum’at (21/5) kemarin.

Sebelumnya, catatan rekor terbesar dalam penggalangan massa kampanye diklaim kubu tim pemenangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU). Pasangan yang diusung PKS – Partai Hanura ini mengaku telah menghadirkan sekitar 16.000 pendukungnya saat menggelar kampanye terakhir di lokasi yang sama.

”Ini sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Massa pendukung kami jauh lebih besar dibanding pasangan calon lainnya. Tetapi saya tidak bangga jika massa yang hadir pada saat ini tidak memilih pasangan calon nomor urut enam pada tanggal 27 Mei mendatang,” kata Marwan dalam orasi politiknya dihadapan belasan ribu massa pendukungnya yang memadati Lapangan Sekarwangi Cibadak.

Marwan menyatakan kehadiran belasan ribu massa pendukungnya akan menjadi semangat untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Sukabumi. Tetapi Marwan tidak berani manargetkan perolehan suara untuk meraih jabatan kursi Bupati Sukabumi periode 2010 – 2015. Marwan hanya mengingatkan agar dukungan ini tetap solid serta massa yang hadir tidak punya sifat munafik.

”Kehadiran massa yang cukup besar ini akan percuma jika tidak ditindaklanjuti dengan memilih pasangan nomor enam. Maka dari itu, untuk melakukan perubahan di Kabupaten Sukabumi mari bergabung bersama pasangan Marwan – Usman,” ajak Marwan.

Ajakan untuk bergabung dalam barisan pendukung Marwan – Usman dipertegas seorang tokoh muda Nahdathul Ulama, Ustadz Aang. Dia memastikan sejumlah tokoh NU siap memberikan dukungannya terhadap pasangan Marwan – Usman. Bahkan Ustazd Aang menyatakan komitmen kiayi kondang asal Pondok Pesantren Nagrog Salabintana, KH Zezen untuk mendukung duet yang akrab dipanggil MU ini.

”Kaum Nahdiyin yang berada di belakang Kiayi Zezen akan membantu pasangan Marwan – Usman. Apalagi calon Wakil Bupati Usman Effendi masih tercatat sebagai pengurus NU di Kabupaten Sukabumi. Karena itu jangan ragu untuk memilih Marwan – Usman di bilik suara nanti,” katanya.

Di tengah hingar-bingarnya kampanye terbuka ini, Calon Bupati Marwan Hammami secara mengejutkan masuk dalam kerumunan ribuan massa pendukungnya. Tanpa mendapat pengawalan ketat, Marwan menyalami para pendukungnya yang sedang menikmati alunan musik dangdut. Tindakan Marwan tersebut dilakukan untuk memastikan dirinya siap menjadi pemimpin yang berpihak pada masyarakat.

Sementara itu, kampanye pasangan MAJU dimeriahkan tampilnya grup band Vagoetoz. Grup asal Sukabumi ini mengundang daya tarik bagi kalangan pemilih pemula. Terlebih lagi vokalis Vagetoz sempat berdut nyanyi dengan Calon Wakil Bupati Usman Effendi.

Di lain pihak, Kapolres Sukabumi AKBP Herukoco mengakui massa yang menghadiri kampanye pasangan Marwan – Usman merupakan yang terbesar selama Pemilukada Kabupaten Sukabumi. Dalam surat pemberitahuan kepada Polres, pasangan MU hanya menyebutkan akan menghadirkan sekitar 10.000 pendukungnya. ”Namun melihat fakta di lapangan, massa yang hadir justru lebih besar dari perkiraan awal,” kata Heru.

Rojab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Marwan Sentil PNS Nakal

SOLID : Cabup Sukabumi Marwan Hamami bersama Dewi Asmara Oetojo, jurkam MU dari Fraksi Golkar DPR RI. Irwan Radar

SUKABUMI-Cabup incumbent yang kini masih menjabat Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, Marwan Hamami, mengemukakan kekecewaan yang mendalam terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ini lantaran mereka ditenggarai melibatkan diri menjadi tim pemenangan cabup-cawabup tertentu di Pilkada 2010. Bukan hanya keterlibatan PNS, cucu pertama saudagar minyak H Oting (alm) ini juga menyoroti masalah penggunaan aset negara.

"Sudah banyak laporan bahkan saya sendiri pernah melihat keterlibatan PNS yang nyata-nyata terlibat langsung untuk suksesi kandidat tertentu,"kata Marwan kepada Radar, di sela-sela acara kampanye terakhir pasangan Marwan-Usman (MU) di Lapang Sekarwangi Cibadak, kemarin.

Menurut Marwan, keterlibatan PNS dalam kancah politik praktis seperti Pilkada 2010, itu sama halnya penghinaan terhadap UU kepegawaian."Sebagai salahsatu bagian dari pimpinan daerah, rasanya saya sudah berkali-kali mengingatkan agar mereka PNS jangan pernah terlibat atau dilibatkan, tapi buktinya masih saja terjadi,"gerutu Marwan.

Kendati demikian, Marwan tidak menapikan kalau ada sejumlah PNS yang pernah mau merapat untuk menjadi bagian tim pemenangan dirinya dan Usman Effendi, tapi dengan tegas ditolaknya."Sudah pasti saya membutuhkan dukungan suara termasuk dari kalangan PNS, tapi saya tidak mau kalau mereka dilibatkan langsung, bisa menganggu kinerja roda pemerintahan,"tegasnya.

Ia mengatakan, jika dirinya dipercaya masyarakat untuk meminpin Kabupaten Sukabumi kedepan, bersama wakilnya yakni Usman Effendi, bertekad akan membersihkan pemerintahan birokrat yang tidak profesional dan hanya mengandalkan kedekatan dalam bekerja. Reformasi birokrasi dinilainya sebagai target utama untuk melancarkan pembangunan yang kini masih berstatus kabupaten tertinggal."Reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan jika Kabupaten Sukabumi ingin berkembang. Saat ini masih banyak birokrat yang cuma memperkaya diri dan tidak bekerja profesional untuk pemerintah dan rakyat. Ini yang harus kita kikis," pungkas Marwan.(wan)

LHKPN Kandidat Terganjal di KPK

SUKABUMI---Laporan harta kekayaan ketujuh pasangan Calon Bupati dan Wakil Sukabumi 2010 hingga kini belum turun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi akan mengupayakan memperoleh data tersebut dalam waktu dekat.
Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati mengaku akan secepanya ke Jakarta untuk mengecek Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) peserta pilkada. "Insya Allah, besok (hari ini) saya akan ke Jakarta untuk mengetahui hasil verifikasi LHKPN itu di KPK," ujar Lidiawati.

Lidiawati mengatakan jika tidak aral melintang dalam waktu dekat data LHKPN ini sudah bisa diketahui publik. Ia tidak menampik data harta kekayaan para calon kepala daerah itu penting diketahui publik. "Masalahnya, sampai sekarang kami belum menerima tembusan dari KPK," akunya.

Selain untuk kepentingan administrasi, LHKPN ini nantinya akan menjadi acuan bagi publik untuk mengontrol kekayaan pejabat daerah. Dengan pendataan kekayaan yang akurat dan transparan diyakini menjadi tonggak pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih.

"LHKPN itu nantinya dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak para kandidat, termasuk dana yang tersimpan di rekening pribadi mereka. Sebenarnya mereka sudah melaporkan semua itu ke KPK, namun kami belum menerima hasil verifikasinya dari KPK," pungkasnya.(dyl)

sumber : radarsukabumi.com

Jalur Cibadak Macet Selama Enam Jam

urnal Bogor, 21 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Lintasan jalan yang menghubungkan antara Sukabumi menuju Bogor mengalami kemacetan hampir selama enam jam, Kamis (20/5) kemarin. Kemacetan timbul ketika ribuan massa pendukung Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) melakukan konvoi menuju Lapangan Sekarwangi Cibadak. Massa tumplek memadati ruas jalan menyusul akan digelarnya kampanye putaran terakhir pasangan calon nomor urut tiga.

Akibat kemacetan lalu lintas ini, ribuan kendaraan hanya bisa berjalan merayap. Antrian kendaraan sudah terjadi sejak pintu gerbang perbatasan Kota Sukabumi hingga ke pusat Kota Kecamatan Cibadak yang berjarak sekitar 12 kilometer. Untuk mengatasi kemacetan ini, aparat kepolisian terpaksa mengalihkan jalur perjalanan kendaraan umum menuju jalan alternatif.

Pengalihan jalur kendaraan umum diberlakukan petugas untuk mengatasi titik kemacetan di depan Gedung Pengadilan Negeri Cibadak. Lokasi ini menjadi pusat kemacetan menyusul kehadiran ribuan kendaraan pendukung pasangan MAJU yang berdatangan dari sejumlah daerah. Pasangan yang diusung PKS dan Partai Hanura ini memusatkan kampanye terakhirnya di Lapangan Sekarwangi Cibadak yang jaraknya hanya beberapa meter dari Gedung Pengadilan Negeri Cibadak.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi, Ade Surachman mengaku tidak kaget melihat gelombang kedatangan ribuan massa pendukung pasangan MAJU. Hal itu sudah diprediksi sebelumnya mengingat kampanye ini merupakan yang terakhir bagi jagonya. Bahkan sebelum pelaksanaan kampanye, tim pemenangan MAJU sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polres Sukabumi tentang akan hadirnya ribuan massa.

”Dalam surat pemberitahuan kepada polisi, kami menyebutkan kampanye pasangan MAJU akan dihadiri sekitar 15.000 massa. Kenyataannya, massa yang hadir justru membludak di luar perhitungan kami. Karena itu, kami memohon maaf kepada para pengguna jalan umum jika kampanye pasangan MAJU menimbulkan kemacetan,” kata Ade.

Berdasarkan pantauan Jurnal Bogor, konvoi kendaraan pendukung pasangan MAJU mulai bergerak sejak pukul 09.00 WIB. Lokasi awal keluarnya ratusan kendaraan roda dimulai dari Kompleks GOR Cisaat. Setelah itu, massa pendukung MAJU bergabung bersama ratusan kendaraan lainnya yang menyambut di sepanjang jalan Cisaat menuju Kecamatan Cibadak.

Konvoi ribuan pendukung MAJU nyaris mendominasi antrian kendaraan yang memadati lintasan jalan Cisaat menuju Cibadak. Bahkan hampir separuh bahu jalan dikuasai pengendara yang memakai atribut bergambar pasangan MAJU ditambah simpatisan dan kader PKS. Kemacetan baru mencair setelah ribuan massa pendukung pasangan MAJU membubarkan diri pada pukul 14.00 WIB.

=Rojab Asy’ari

Madrasah Roboh Tewas

SUKABUMI-Sejumlah siswa Madrasah Diniyyah (MD) Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon, histeris, siang kemarin.

Dinding sebelah timur MD tersebut roboh dan menimpa siswa yang sedang latihan untuk persiapan samenan (kenaikan kelas dan perpisahan--red).

Peristiwa itu terjadi sekitar 14.00 WIB. Dinding tembok yang roboh merupakan salahsatu ruang kelas dari empat lokal MD yang sudah berusia 12 tahun tersebut.

Rian (12) tewas setelah mendapat perawatan di RSUD Jampangkulon. Rian luka di bagian kepala dan dada.

Tidak hanya merenggut korban jiwa, peristiwa tersebut juga membuat kaki kanan Anggit (11) patah. Sedangkan belasan pelajar lainnya luka berat dan ringan akibat tertimpa bongkahan material bangunan. Seluruh korban kini mendapat perawatan intensif di RSUD Jampangkulon.

Hendi (32) seorang saksi mata kepadar menyebutkan, peristiwa robohnya benteng bangunan, terjadi akibat kondisi sudah lapuk dimakan usia."Usai bangunan sekitar 12 tahunan, dan yang saya ketahui bangunan MD itu, belum pernah direnovasi,"ujar Hendi saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin.

Hendi menuturkan, pemerintah desa dan warga sekitar, sebenarnya sudah pernah memperingatkan pihak pengelola MD agar memperhatikan kondisi bangunan yang terlihat sudah tidak layak huni itu.

Namun, karena alasan tidak ada tempat alternatif belajar yang lain , pengelola MD tetap keukeuh untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di MD yang mempunyai 80 anak didik tersebut.

"Sudah lama pondasi bangunannya keluar, ditambah dinding dan tiang-tiang penyangga yang sudah akan roboh,"tutur Hendi.

Abas Basuni pengelola MD Ciparaya mengatakan, upaya permohonan bantuan kepada pemerintah atau kantor kementerian agama setempat, sudah dilakukan. Tetapi belum terealisasi."Ini memang musibah tapi sebenarnya kami selaku pengelola sudah pernah mengajukan permohonan bantuan renovasi terutama kepada pihak kantor kementerian agama setempat,"tukasnya.

Sementara itu, Camat Jampangkulon Pambudi Lismanto mengatakan, peristiwa ambruknya MD Ciparay, sudah dilaporkan kepada pimpinan daerah tertinggi di Kabupaten Sukabumi,"Insya Allah rencana besok (hari ini-red) Pak Bupati Sukmawijaya meninjau lokasi dan para korban,"pungkasnya.(wan)

Pertarungan Calon Bupati Dimulai

Jurnal Bogor, 6 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi secara resmi akan mengenalkan tujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat Sukabumi, Kamis (6/5) hari ini di Ibukota Palabuhanratu. Pengenalan tujuh pasangan calon yang akan berlaga di arena Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) itu, digelar sebagai ajang pemanasan menjelang tahapan kampanye yang akan dimulai Senin (10/5) pekan depan.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ase Riyadi mengatakan, acara pengenalan tujuh pasangan calon akan dilakukan di lapangan terbuka. Hal itu dimaksudkan agar para calon dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Lokasi acara akan dilakukan di Lapangan Alun-alun yang menjadi pusat Ibukota Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu.

”Mengingat pusat Ibukota Kabupaten Sukabumi berada di Palabuhanratu, lokasi itu akhirnya diputuskan KPU untuk acara pengenal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Diharapkan masyarakat akan mengenal lebih jauh sosok pasangan calon sekalipun KPU sudah mensosialisasikan melalui berbagai even kegiatan,” kata Ase.

Untuk mengantisipasi kehadiran massa pendukung pasangan calon Bupati, kata Ase, KPU mengintruksikan setiap tim kampanye untuk mengirimkan massa tidak lebih dari 50 orang. Massa pendukung pasangan calon Bupati juga dilarang melakukan arak-arakan kendaraan. Sebab acara pengenalan pasangan calon bukan merupakan bagian dari tahapan kampanye.

”Agar kegiatan ini berjalan lancar, saya harapkan seluruh tim kampanye pasangan calon Bupati tidak melakukan aksi pengerahan massa yang cukup besar. Maksimal setiap pasangan calon Bupati mengirimkan 50 orang pendukungnya,” tandas Ase.

Ketua Pokja Kampanye, Iyan Kusmayadi membenarkan acara pengenalan tujuh pasangan calon tidak masuk dalam tahapan kampanye. Pasalnya, jadwal kampanye hasil kesepakatan bersama sudah ditetapkan akan berlangsung mulai 10 – 23 Mei mendatang. Bahkan pembagian jadwal kampanye sudah disepakati seluruh tim kampanye pasangan calon Bupati.

”Rencananya jadwal kampanye akan ditetapkan tiga hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye. Sesuai hasil kesepakatan, setiap pasangan calon mendapatkan giliran dua kali kampanye,” kata Iyan.

Dijelaskan Iyan, pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan hanya berlangsung selama 14 hari. Berdasarkan hasil undian, jadwal kampanye hari pertama jatuh ke pasangan Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha (ANUGRAH). Peserta Pilkada bernomor urut dua ini akan mengawali kegiatan kampanye terbuka pada Senin (10/5) mendatang. Hari berikutnya, kampanye menjadi jatah pasangan H. Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE).

Di hari ketiga, jadwal kampanye menjadi milik duet yang diusung Partai Demokrat, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Syamsudin. Setelah itu, calon bupati incumbet Sukmawijaya yang berpasangan dengan Akhmad Jajuli akan tampil di hari keempat. Di hari kelima, pasangan calon yang diusung Partai Golkar, Marwan Hammami – Usman Effendi siap berlaga untuk menggelar kampanye terbuka.

Sementara itu, duet Hasymi Romli – Iman Adinigraha (BERHASIL) mendapatkan undian jadwal kampanye di hari keenam. Berdasarkan hitungan kalender, pasangan BERHASIL akan menggelar dua kali kampanye pada Hari Sabtu. Rangkaian kampanye akan ditutup pasangan Dayat Wiranta – Karmas Supermas yang mendapatkan jadwal dihari ke- 7 dan 14.

ROjab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Buruh Tuntut Upah Layak

Jurnal Bogor, 5 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi agar menetapkan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2011 sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pasalnya, upah buruh di Kabupaten Sukabumi tahun 2010 sebesar Rp 671.500 masih lebih rendah dibanding hasil survei KHL yang ditetapkan Rp 715.000. Bahkan versi tiga serikat pekerja yang tergabung dalam Buruh Sukabumi Bersatu, besaran KHL justru sudah menembus angka Rp 850.000.

Tuntutan kenaikan UMK itu terungkap dalam audensi antara KBS dengan Pemerintah dan DPRD di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (4/5) kemarin. Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Badri Suhendi, Wakil Ketua DPRD Asep NB dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) A. Ammar Halim, Kepala Polres Sukabumi, AKBP Herukoco.

Koordinator KBS, Ade Firman Maulana mengatakan minimnya KHL menjadi masalah utama bagi ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena para buruh merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan nilai UMK yang kecil.

”Tahun 2010 ini UMK yang diterima kami hanya Rp. 617.500 perbulan. Padahal hasil survey tahun 2009 KHL sebesar Rp. 715.000 perbulan. Tentunya dengan UMK yang sangat minim ini tentunya sangat memprihatinkan,” kata yang menyatakan besaran UMK Kabupaten Sukabumi merupakan nomor dua terendah dari seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Sementara itu, besaran KHL saat ini berdasarkan survei tiga serikat pekerja yang tergabung dalam Buruh Sukabumi Bersatu (Serbbu) sebenarnya sudah mencapai sebesar Rp 850.000. Serbbu sepakat agar pemerintah daerah segera menyesuaikan penetapan UMK sesuai KHL. Untuk memperjuangkan kenaikan upah ini, Serbbu yang beranggotakan sejumlah buruh dari aktibis SPN, SPSI, dan SBSI akan melakukan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan ribuan massa pada Rabu (5/5) hari ini.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengatakan, besaran UMK minimal lebih besar 10 pesen dari standar KHL. Jika hasil survei KHL menetapkan sebesar Rp 850.000, pihak perusahaan berkewajiban memberikan UMK minimal sebesar Rp 935.000. Besaran UMK itu dinilai sangat layak bagi buruh di Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi tuntutan KBS, Pelaksana tugas Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, A Ammar Halim mendukung penuh aspirasi yang disampaikan kaum buruh untuk menaikkan UMK sama dengan KHL. Pihaknya yang juga anggota Dewan Pengupahan akan berupaya melakukan survei KHL pada Juni 2010 mendatang secara tepat dan akurat.

”Dewan Pengupahan juga unsurnya berasal dari pemerintah, pengusaha dan juga buruh. Sebelum menetapkan UMK, semua digodok di Dewan Pengupahan ini. Dan sebelumnya ada survey KHL ke sejumlah pasar,” kata Ammar Halim kepada para wartawan usai pertemuan, Selasa kemarin.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi mengaku prihatin dengan rendahnya UMK di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu pihaknya akan meminta Komisi IV DPRD untuk terjun ke lapangan untuk memfasilitasi perjuangan buruh untuk menaikkan UMK sesuai dengan KHL.

”Dewan juga akan meninjau kembali perizinan perusahaan agar ada kesepakatan dari para pengusaha untuk memperhatikan nasib buruh. Kami akan mengkaji hasil temuan di lapangan sehingga nantinya dihasilkan suatu rekomendasi yang mendukung perjuangan para buruh,” janjinya.

Budiyanto
redaksi@jurnalbogor.com

KPU Butuhkan 26.803 Petugas KPPS

Jurnal Bogor, 4 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi membutuhkan sebanyak 26.803 orang untuk dijadikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka akan disebar di 3.829 titik lokasi sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan KPU setempat. Rekruitmen anggota KPPS direncanakan tuntas 12 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada yang akan digelar 27 Mei mendatang.
Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, Dede Haryadi mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat bersama 47 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekruitmen petugas KPPS ini. Sedangkan proses seleksi akan diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 367 desa dan kelurahan. KPU mengingatkan petugas KPPS harus berasal dari warga setempat dengan persyaratan bukan anggota Parpol maupun tim kampanye pasangan Calon Bupati.
”Anggota KPPS harus netral. Jangan sampai pengurus parpol atau tim kampanye pasangan calon Bupati ikut menjadi pelaksana pemungutan suara nanti. Tidak masalah jika anggota KPPS itu berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS),” kata Dede saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.
Bahkan, kata Dede, KPU justru berharap PNS yang tinggal di dekat lokasi TPS bisa menjadi anggota KPPS. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan pemungutan suara bisa berjalan lancar. Pasalnya, PNS punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang menjadi bagian dari proses pemungutan suara.
”Ada nilai lebih jika PNS menjadi anggota KPPS. Setidaknya PNS punya kemampuan dalam penyelesaian masalah administrasi. Dengan demikian, KPU memberi peluang bagi siapa pun PNS yang ingin terlibat dalam proses pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah ini,” tandas Dede.
Menurut Dede, peran KPPS dalam mensukseskan pilkada tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah petugas yang menjadi ujung tombak dalam proses Pemilu Kada. Kendati tugas KPPS sudah terbiasa dilakukan setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum, KPU tetap akan memberikan pembekalan agar pelaksanaannya tidak melenceng dari aturan.
”Teknis pemungutan suara Pilkada ini pada intinya hampir sama dengan Pemilu Legislatif maupun Presiden. Hanya saja, kami tetap akan memberikan pembekalan agar tidak terjadi kesalahan di lapangan. Sebab di arena Pilkada jumlah anggota KPPS berbeda dengan Pemilu sebelumnya,” kata Dede.
Perbedaan itu terletak pada jumlah personil yang akan mengisi di setiap TPS. Pada Pemilu Legislatif maupun Pilpres, personil KPPS berjumlah sebanyak sembilan orang termasuk dua orang pengamanan langsung (Pamsung). ”Untuk pelaksanaan Pilkada ini, KPU akan mengurangi dua personil hingga jumlah petugas KPPS hanya sebanyak tujuh orang,” ujarnya.

=Rojab Asy’ari

BERHASIL Makin Akrab Bersama Pengrajin Besi

Jurnal Bogor, 4 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Setelah sukses menggaet perhatian pengusaha berpengaruh asal Cibatu Hadad, pasangan Hasymi Romli – Iman Adinugraha semakin akrab dengan komunitas pengusaha pengrajin besi. Hal itu terbukti ketika pasangan BERHASIL ini menggelar silaturahmi bersama 300 warga Kampung Babakan Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, akhir pekan kemarin. Pasangan yang diusung PDIP, PAN dan Partai Gerinda mendapat gizi baru setelah mendapat dukungan dari para pengusaha besi tersebut.

Tokoh masyarakat yang juga salah seorang dewan penasehat komunitas café Sukun (Sukabumi Rukun, red), H. Dedi Firmansyah mengatakan, pertemuan tersebut digagas atas inisiatif masyarakat setempat. Warga yang ikut pertemuan didominasi para pengrajin pandai besi. Dedi menilai pasangan BERHASIl merupakan calon serasi karena memadukan antara generasi tua dan muda.

”Tidak hanya itu, pasangan ini bisa merepresentasikan keterwakilan antara Sukabumi Utara dan Selatan. Tetapi faktor itu belum lengkap apabila pasangan calon tidak mampu mengembangkan sektor ekonomi masyarakat khususnya pengrajin besi. Minimalnya pasangan calon harus bisa membantu dalam permodalan serta alih teknologi,” kata Dedi

Dalam kesempatan tersebut, Hasmy berjanji sektor ekonomi akan menjadi primadona untuk dikembangkan, “Saya ingin home industri di daerah Cisaat bisa tumbuh dan berkembang. Dulu Cisaat terkenal dengan rempang pala, sekarang hilang. Seharusnya industri rumahan tersebut terus dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” kata Hasymi.

Hal lain yang perlu dikembangkan antara lain kemitraan antara investor dengan industri kecil. Keberadaan investor di Kabupaten Sukabumi harus bisa bermitra dengan indsutri kecil agar keberadaannya tetap eksis.

”Yang lebih penting lagi, kehadiran investor di Kabupaten Sukabumi wajib hukumnya bisa mempekerjakan kaum laki-laki. Minimalnya 50 persen laki-laki bisa terserap lapangan pekerjaan. Jangan hanya laki-laki sebagai kepala rumah tangga tapi tugasnya ngasuh anak dan cuci pakaian,” kata Hasymi.

=Budi Darmawan

KPU Kebiri Panwas Pilkada

Jurnal Bogor, 30 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Untuk yang kesekian kalinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatan Sukabumi mengebiri peran dan tugas Panitia Pengawas Pilkada. Lembaga yang menjadi wasit di arena Pilkada ini mengaku keberadaannya hanya dipandang sebelah mata. Kasus terakhir terjadi saat KPU terlibat dalam acara diksusi panel yang mengundang seluruh pasangan calon Bupati di Hotel Salabintana, Kamis (29/4) kemarin.
”Saya sudah cek beberapa kali kepada petugas Sekretariat untuk menanyakan undangan diskusi panel yang menghadirkan seluruh pasangan calon Bupati. Petugas Sekretariat mengaku tidak pernah mendapatkan undangan tersebut. Karena itu, kami tidak bisa menghadiri acara tanpa undangan resmi,” kata Sekretaris Panwas Pilkada, Suhermat saat menghubungi Jurnal Bogor, kemarin.
Menurut Suhermat, perlakuan KPU seperti ini bukan yang pertama kali dialami Panwas Pilkada. Pihaknya mencatat ada beberapa tahapan kegiatan KPU yang lolos dari pengawasannya. Salah satunya mengenai proses pelelangan surat suara Pilkada yang saat ini sudah memasuki proses pencetakan.
”Idealnya kami mendapat undangan atau pemberitahuan setiap ada kegiatan penting yang dilakukan KPU. Sehingga kami punya pegangan dalam melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kada ini. Salah satunya terjadi saat KPU melakukan kerjasama dengan pantia diskusi panel yang menghadirkan pasangan calon Bupati,” ungkap Suhermat.
Akibat tidak ada undangan untuk menghadiri acara diskusi panel, kata Suhermat, Panwas kebanjiran telepon yang mempertanyakan kegiatan tersebut. Pasalnya, diskusi panel itu melibatkan seluruh pasangan calon Bupati. Beberapa penelepon mengkhawatirkan kegiatan itu menjurus pada kegiatan kampanye terselubung.
”Karena tidak mendapat undangan, kami terpaksa memerintahkan Panwas kecamatan setempat untuk mengawasi kegiatan itu. Memang tidak ada proses penyampaian visi dan misi yang dilakukan pasangan calon Bupati. Tetapi banyak peserta diskusi yang mempertanyakan peran dan fungsi Panwas,” katanya.
Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi, Tepi Darmawan mengaku tidak punya kewenangan untuk mengundang Panwas Pilkada. Pasalnya, KPU bukan sebagai pelaksana kegiatan diskusi panel. ”KPU hanya memberikan bantuan dana berupa sewa gedung saja,” kata Tepi yang dibenarkan beberapa stafnya.
Namun demikian, sejumlah tim sukses pasangan mengaku dapat undangan acara diskusi panel dari petugas KPU. Dari tujuh pasangan calon Bupati, tiga diantaranya tidak hadir karena khawatir kegiatan itu diindikasikan sebuah pelanggaran Pilkada. Pasangan yang tidak hadir antara lain Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Sukmawijaya – Akhmad Jajuli dan Marwan Hammami – Usman Effendi.

=Rojab Asy’ari

Enam Tim Sukses Investigasi Pelanggaran Pilkada

Jurnal Bogor, 27 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat menunda laporan pelanggaran yang diduga melibatkan tim pemenangan pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU). Penundaan terjadi setelah perwakilan kelima tim sukses menggelar pertemuan di Hotel Augusta Cibadak, kemarin. Mereka sepakat akan melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum permasalahan ini dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pilkada.

”Hasil pertemuan perwakilan tim sukses akhirnya menyepakati untuk melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap dugaan pelanggaran pilkada oleh pasangan calon incumbent tersebut. Kami akan mengumpulkan bukti-bukti agar laporannya bisa lengkap sebelum diserahkan kepada Panwas Pilkada,” kata Budi Mulyadi yang mewakilai Tim Sukses pasangan Hasymi Romli – Iman Adinugraha.

Menurut Budi, kesepakatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan lima tim sukses pasangan calon Bupati. Tetapi dukungan juga diberikan tim sukses Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha. Sehingga hampir seluruh tim sukses di luar pasangan MAJU sepakat untuk menyikapi dugaan pelanggaran saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Waluran.

Seperti diberitakan Jurnal Bogor sebelumnya, lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat akan melaporkan duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) kepada Panitia Pengawas Pilkada. Laporan ini terkait adanya dugaan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga yang mendompleng kegiatan sosialisasi saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran, Jum’at (23/4) lalu.

Kelima tim sukses yang akan mengeroyok duet MAJU itu yakni pasangan Marwan Hammami – Usman Effendi, Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin, Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto, serta Dayat Wiranta – Karmas Supermas.
Dugaan pelanggaran ini terjadi pada saat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Jum’at (23/4) lalu.

Sejumlah petugas pendampingan PKH diduga telah dikondisikan untuk mengajak masyarakat agar mencoblos pasangan nomor urut tiga.

Tidak hanya itu, para petugas pendampingan juga dibekali kartu nama bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli untuk dibagikan kepada masyarakat. Hal itu diakui seorang ketua kelompok berinsial S (40) yang berasal dari

Kampung Bojong Kamiring RT 3/3 Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran. Dia tertangkap basah saat membawa barang bukti berupa kartu nama yang siap dibagikan kepada masyarakat.
Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Waluran, Asep Wahyu mengakui adanya persoalan yang menyangkut indikasi pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Bupati. Sejauh ini Panwas masih melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

=Rojab Asy’ari

Menhut Kritisi Kawasan Gunung Walat

Jurnal Bogor, 26 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengkritisi kawasan perbukitan yang gundul dan rawan longsor di sekitar Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB di wilayah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi agar melakukan penghijauan di daerah tersebut. Bahkan pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersedia mengalokasikan dananya.
Pernyataan Zulkifli Hasan itu disampaikan kepada para wartawan usai membuka Kejuaraan Sepeda Gunung tingkat Internasional yang memperebutkan Tropi Bergilir Menteri Kehutanan di kawasan HPGW Fahutan – IPB, Desa Gunung Batu Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Minggu (25/4) kemarin.

”Kondisi ini sangat kontradiksi sekali dengan di dalam kawasan hutan di sini. Nampaknya di lokasi sebelah ini sangat rawan longsor. Hal ini harus segera dilakukan rehabilitasi,” kata Zulkifli yang didampingi Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya.

Zulkifli mengungkapkan pihaknya akan mengalokasikan dana untuk melakukan penanaman pohon atau penghijauan di lokasi tersebut. ”Hanya saja yang paling penting masyarakat mau melakukan penanaman pohon sekaligus merawatnya hingga besar,” ujarnya.

Sementara mengenai kawasan lahan perbukitan yang dipergunakan untuk pertambangan galian tanah, Zulkifli menegaskan pihak pengelola wajib melakukan reklamasi atau memperbaiki kembali lahan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

=Budiyanto

Lima Tim Sukses Keroyok MAJU

Jurnal Bogor, 26 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat akan melaporkan duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) kepada Panitia Pengawas Pilkada. Laporan itu terkait adanya indikasi pelanggaran yang diduga melibatkan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan tim MAJU siap melakukan pembelaan apabila indikasi pelanggaran benar dilakukan kadernya.

Kelima tim sukses yang akan mengeroyok duet MAJU itu berasal dari pasangan Marwan Hammami – Usman Effendi, Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin, Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto, serta Dayat Wiranta – Karmas Supermas. Sedangkan tim sukses Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha hingga saat ini belum menyatakan sikap atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon incumbent tersebut.

”Kami telah bersepakat dengan tim sukses lainnya untuk menindaklanjuti indikasi temuan pelanggaran yang dilakukan salah satu tim pasangan calon Bupati Sukabumi. Permasalahan ini sangat penting karena berkaitan dengan pemanfaatan progam pemerintah pusat. Bahkan persoalan ini bisa masuk kategori pelanggaran Pilkada menyangkut penyalahgunaan jabatan,” ungkap Yusuf Puad selaku Ketua Tim Sukses Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE).

Hal yang sama disampaikan Budi Mulyadi yang mewakili Tim Sukses Pasangan Hasymi Romli – Iman (BERHASIL). Budi mengaku telah melakukan komunikasi dengan tim sukses lainnya untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran ini. ”Rencananya kami akan melaporkan temuan ini kepada Panwas Pilkada besok (hari ini, red),” kata Budi.

Di lain pihak, Ketua Tim Sukses Marwan Hammami – Usman Effendi, Herol Al Hudri sepakat untuk mempermasalahkan dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada ini melalui Panwasda. Pasalnya, tindakan itu tidak bisa dibiarkan menyusul ada pemanfaatan program dan fasilitas pemerintah pusat. ”Bila Panwas tidak bisa menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran ini, kami akan mengadukan persoalan ini kepada Kementrian Dalam Negeri,” kata Herol.

Dugaan pelanggaran itu terjadi pada saat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Jum’at (23/4) lalu. Sejumlah Ketua Kelompok yang ditugaskan membagi-bagikan uang PKH kepada masyarakat sangat miskin, diintruksikan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mencoblos pasangan nomor urut tiga.

Tidak hanya itu, mereka juga dibekali kartu nama bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli untuk dibagikan kepada masyarakat. Hal itu diakui seorang ketua kelompok berinsial S (40) yang berasal dari Kampung Bojong Kamiring RT 3/3 Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran. Dia tertangkap basah saat membawa barang bukti berupa kartu nama yang siap dibagikan kepada masyarakat. Pengakuannya, intruksi itu diberikan salah seroang kader parpol pengusung MAJU berbama Ariansyah.

Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Waluran, Asep Wahyu mengakui adanya persoalan yang menyangkut indikasi pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Bupati. Sejauh ini Panwas masih melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak yang terkait dengan permasalahan ini. ”Kami belum bisa menyimpulkan hal itu adalah sebuah pelanggaran. Sebab setiap pelanggaran Pilkada harus jelas laporannya disertai bukti-bukti kuat,” kata Asep saat dihubungi Jurnal Bogor, tadi malam.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Sukmawijaya – Jajuli, Melly Mulyana membantah telah mengintruksikan relawan maupun kadernya untuk memanfaatkan program PKH. Bahkan Melly belum bisa memastikan orang yang disebut-sebut bernama Ariansyah adalah anggota tim suksesnya. ”Kalau memang dia itu anggota tim sukses MAJU, bagaimana pun akan kami bela. Namun jangan salah, bisa saja hal itu dilakukan atas inisiatif masyarakat yang simpati terhadap pasangan MAJU,” kata Melly.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Cabup Ingin Satu Putaran

Jurnal Bogor, 25 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Prediksi akan terjadinya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Sukabumi dalam dua putaran semakin menguat. Prediksi itu tidak hanya dilontarkan sejumlah pengamat politik setelah melihat kekuatan tujuh kontestan yang akan memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2010 – 2015.

Namun sejumlah pengurus Partai Politik pengusung calon Bupati juga merasakan beratnya menang dalam satu putaran. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Krisnadi mengakui persaingan di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi cukup ketat. Bahkan Partai Hanura yang mengusung duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) masih berusaha mengejar perolehan suara sekitar 30 persen lebih.

”Kalau duet Sukma – Jajuli meraih suara 30 persen lebih, hampir dipastikan bisa menang dalam satu putaran,” ungkap Yuddy saat menggelar rapat di Kantor DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.
Menurut Yuddy, kesulitan untuk menembus perolehan suara lebih dari 30 persen menyusul jumlah peserta Pilkada mencapai tujuh pasangan calon. Jumlah pasangan calon yang banyak ini menjadi salah satu pertimbangan Partai Hanura dalam menyusun strategi pemenangan tim MAJU. Hanya saja, duet Sukma – Jajuli cukup diuntungkan karena posisinya sebagai calon incumbent.

”Konsolidasi internal parpol mutlak menjadi sebuah kekuatan bagi pasangan Sukma – Jajuli. Selain itu, kami tetap akan menggerakan kekuatan relawan yang tersebar di sejumlah tempat. Bahkan kami juga telah menyiapkan model kampanye yang efektif agar pasangan yang kami usung bisa mendapatkan suara lebih dari 30 persen,” kata Yuddy.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Muhammad Zainudin. Politisi yang kini menjadi Ketua Tim Pemenangan Hasymi Romly – Iman Adinugraha (BERHASIL) ini mengakui persaingan di arena Pilkada akan berlangsung ketat. Tetapi pasangan BERHASIL tetap menargetkan bisa menang dalam satu putaran.

”Setiap pasangan calon pasti menginginkan menang dalam satu putaran. Namun untuk meraihnya perlu sebuah perjuangan yang cukup berat. Bagi kami, peluang untuk menang satu putaran masih terbuka apabila tiga kekuatan parpol pengusung ditambah lima parpol pendukung komitmen untuk memenangkan pasangan BERHASIL,” kata Zainudin.

Harapan Pilkada bisa selesai dalam satu putaran juga disampaikan juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Ketua Tim Pemenangan pasangan Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin ini menganggap Pilkada satu putaran akan menghemat biaya. ”Dengan modal Partai Demokrat sebagai Pemenang Pemilu di Kabupaten Sukabumi, kami punya keyakinan kemenangan itu akan berpihak kepada kami dengan hanya satu putaran,” kata Badri.

Namun keinginan sejumlah pasangan calon bisa menang dalam satu putaran dimentahkan para pengamat politik. Melihat kekuatan tujuh pasangan calon yang akan berlaga di arena Pilkada, para pengamat justru memprediksikan akan terjadi dua putaran. Pasalnya, tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati itu memiliki basis masa pendukung yang cukup merata.

”Termasuk dalam hal ini pasangan calon yang berangkat dari jalur independen. Mereka punya peluang yang sama dengan pasangan calon yang diusung partai politik. Sebab kecenderungan pemilih di arena Pilkada lebih melihat pada sisi figur ketimbang partai politik pengusungnya,” ungkap Ketua LPPM STIE PGRI Sukabumi, Asep Deni.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Anggota KPU Berselisih

Jurnal Bogor, 21 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Silang pendapat mulai terjadi antar sesama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi berkenaan dengan pengumuman harta kekayaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketua KPU menilai pengumuman laporan harta kekayaan para kandidat sifatnya wajib. Di lain pihak, Ketua Pokja Pencalonan justru menganggap persoalan tersebut tidak wajib disampaikan kepada masyarakat.

”Siapa bilang harta kekayaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak wajib diumumkan kepada masyarakat. Aturannya jelas ada dalam perundang-undangan. Masyarakat berhak mengetahui harta kekayaan yang dimiliki calon pimpinannya,” kata Ase saat ditemui Jurnal Bogor, beberapa waktu lalu.

Menurut Ase, laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan tampil di arena Pilkada. Daftar kekayaan itu setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera dipublikasikan secara luas. Sehingga masyarakat bisa mengontrol posisi kekayaan pasangan calon yang akan terpilih nanti.”KPU punya kewajiban untuk mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki pasangan calon Bupati. Laporan harta kekayaan ini merupakan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” katanya.

Pendapat yang berbeda justru disampaikan Ketua Pokja Pencalonan Pilkada KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati. Lidia menganggap laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati tidak wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat. Terkecuali ada masyarakat yang meminta untuk melaporkan kekayaan para kandidat.
”Sepanjang tidak ada yang meminta, kami tidak perlu mengumumkan harta kekayaan pasangan calon Bupati dan wakilnya. Sebab laporan harta kekayaan itu nantinya akan menjadi pegangan masing-masing pasangan calon,” kata Lidia.

Sejauh ini, kata Lidia, laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati masih dalam pemeriksaan di KPK. Lidia mengakui laporan harta kekayaan itu merupakan salah satu persyaratan saat pencalonan beberapa waktu lalu. Meski proses pemeriksaan masih berlangsung di KPK, tidak menjadikan halangan bagi KPU untuk menetapkan tujuh pasangan calon yang siap berlaga di arena Pilkada, 27 Mei mendatang.

Sementara itu, petugas di Kantor KPK Jakarta, Adi mengakui laporan harta kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masih dalam proses pemeriksaan. Adi juga menyatakan setelah proses pemeriksaan tuntas perlu ditindaklanjuti dengan pengumuman kepada masyarakat. Pengumuman ini sudah menjadi ketentuan KPK menyusul pasangan calon Bupati nantinya akan menjadi pejabat negara.

”Setelah pemeriksaan selesai, KPK akan melampirkan surat agar laporan harta kekayaan kepala daerah segera diumumkan kepada masayrakat. Ada pun yang wajib mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Adi saat dihubungi Jurnal Bogor.

Ketua Parliament Wacth Indonesia (PWI) Cabang Sukabumi, Sahat Nainggolan mendukung upaya KPK untuk mengumumkan harta kekayaan pasangan calon Bupati. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui posisi kekayaan calon pimpinannya yang akan dipilih nanti di arena Pilkada. Selain itu, masyarakat bisa membandingkan posisi kekayaan antara sebelum dan setelah pasangan calon menjadi kepala daerah.

”Pengumuman laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati bukan sekedar untuk mengetahui mana calon Bupati yang paling kaya. Tetapi esensinya masyarakat perlu diberikan informasi yang benar tentang kekayaan calon pimpinannya. Jika sejak awal besaran kekayaan calon bupati diketahui masyarakat, calon terpilih pasti akan ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi,” kata Sahat.

Rojab Asy’ari
rojab@jurnas.com

Baliho Pasangan Calon Makin Marak

Jurnal Bogor, 20 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim pemenangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli merasa jengkel mengamati kinerja tiga lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi yakni KPU, Panwas serta Desk Pilkada. Meski sudah berulang kali diingatkan, tiga lembaga ini tetap mandul dalam menerapkan aturan main tentang kampanye. Salah satu buktinya terlihat dengan masih maraknya pemasangan baliho milik pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di sejumlah tempat.

”Saat kami melakukan perjalanan ke Palabuhanratu, di sepanjang jalan masih banyak terpasang baliho milik pasangan calon Bupati. Padahal saat ini bukan waktunya kampanye. Jadwal kampanye sudah disepakati baru akan dimulai pada 10 Mei mendatang,” kata Sekretaris Tim Pemenangan pasangan MAJU, Melly Mulyana kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Bahkan, kata Melly, pemasangan baliho semakin marak meskipun petugas Satpol PP telah melakukan penertiban di beberapa lokasi. Hal ini mengindikasikan tim sukses pasangan calon bupati sudah tidak patuh terhadap aturan main Pilkada. ”Tetapi yang lebih penting lagi, maraknya pemasangan baliho terjadi akibat tidak adanya tindakan tegas dari lembaga penyelenggara Pilkada,” kata Mellly.

Menurut Melly, lemahnya penerapan aturan tentang pemasangan baliho ini mengakibatkan tim sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati tidak menjadi kapok. Para tim sukses ini semakin nekat untuk mengulangi pemasangan baliho yang sudah masuk dalam ketegori pelanggaran Pilkada. ”Kalau melihat kepada aturan hukum, pelanggaran itu sudah masuk ketegori pidana,” tandas Melly.

Namun, lanjut Melly, seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada seperti tutup mata. Ketiga lembaga itu tidak pernah memberikan surat peringatan agar para tim sukses menjadi jera. ”Kalau pelanggaran ini masih terus berlangsung, untuk apa dibentuk KPU, Panwas termasuk Desk Pilkada,” tanya Melly.

Dijelaskan Melly, pihaknya sempat meminta penjelasan Panitia Pengawas Pilkada terkait masih maraknya pemasangan baliho milik pasangan calon Bupati. Dalihnya, Panwas memiliki keterbatasan dalam jumlah personil. Salah satu upaya untuk menertibkan baliho melakukan penertiban dilakukan dengan minta bantuan aparat Satpol PP.

”Kami sadari personil Panwas itu sangat terbatas jumlahnya. Namun, mereka punya kewenangan minta bantuan tim Satpol PP dibawah koordinasi Desk Pilkada. Soalnya, Desk Pilkada juga punya alokasi anggaran untuk membantu proses Pilkada ini,” papar Melly.

Sekretaris Panwasda Kabupaten Sukabumi, Suhermat mengaku sudah berulangkali menyampaikan surat permohonan untuk penertiban baliho. Tetapi surat permohonannya kurang mendapat respon dari aparat Pemda termasuk pemerintahan di tingkat Kecamatan. ”Panwas hanya punya kewenangan meminta bantuan saja. Adapun teknis di lapangan menjadi tugas aparat pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP,” kata Suhermat.

=Rojab Asy’ari

Pengusaha Ogah Bantu Calon Bupati

Jurnal Bogor, 15 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Seluruh pasangan calon Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi 2010, diperkirakan bakal kesulitan mendapatkan donatur. Pasalnya, banyak donatur dari kalangan pengusaha lokal untuk sementara waktu memilih tiarap. Mereka ogah membantu pendanaan calon Bupat menyusul kemungkinan Pilkada akan berlangsung dua putaran.

”Termasuk saya. Untuk sementara ini saya akan memilih diam. Saya akan melihat perkembangan politik karena ada kemungkinan Pilkada di Kabuapaten Sukabumi ini berlangsung dua putaran,” ungkap seorang pengusaha asal Cisaat yang enggan disebutkan namanya.

Pengusaha lokal yang biasa mengerjakan proyek APBD miliaran ini, tidak mau ambil resiko ketika harus menjatuhkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon Bupati. Resiko itu bukan sekedar persoalan dana yang siap digelontorkan bagi seorang kandidat. Tetapi para pengusaha khawatir dukungan yang diberikannya salah sasaran yang berdampak terhadap kelanjutan usahanya.

”Masih mendingan jika kandidat yang didukung itu menang. Kalau kalah, resikonya akan berat untuk kelanjutan usaha ke depan. Sebab mayoritas pengusaha lokal banyak mengandalkan usahanya dari anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.

Kehati-hatian para pengusaha ini diperlihatkan juga ketika KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuh pasangan calon yang berhak tampil di arena Pilkada. Mereka begitu yakin Pilkada tidak akan tuntas dalam satu putaran. Dengan pertimbangan itu, kalangan pengusaha akan mengintip kekuatan calon yang berpeluang lolos ke putaran kedua.

”Kalau menghitung peta kekuatan politik saat ini, ada tiga pasangan calon yang punya peluang lolos ke putaran kedua. Namun ada juga pasangan calon lainnya yang dikatakan kuda hitam secara tiba-tiba tampil dominan. Yang jelas, para pengusaha sependapat Pilkada bisa berlangsung dua putaran,” katanya.

Beberapa pengusaha mengaku siap jor-joran menggelontorkan dana untuk membantu pasangan calon Bupati yang lolos ke putaran kedua. Pasalnya, peta kekuatan politik akan mudah dihitung karena yang tampil di putaran kedua hanya ada dua pasangan calon. ”Setelah nanti ada dua pasangan, kalangan pengusaha baru akan menentukan dukungannya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,” katanya.

Kekhawatiran kalangan pengusaha untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati diakui sejumlah tim sukses. Para tim sukses mengaku sulit melakukan lobi kepada para pengusaha agar mau menyumbangkan dananya. Sebab operasional tim pemenangan tidak bisa mengandalkan dari kantong calon Bupati dan Wakil Bupati.

=Rojab Asy’ari

Tim MAJU Gerah Muncul SMS Berantai

Jurnal Bogor, 16 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim Sukses pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) mulai gerah atas beredarnya SMS yang menyebutkan pasangan ini akan membagi-bagikan pulsa gratis sebesar Rp 50 ribu. Munculnya SMS berantai ini dianggap akan merusak citra baik pasangan yang diusung PKS dan Partai Hanura tersebut. Karena itu, Tim Sukses MAJU akan melaporkan perkara ini kepada aparat Polres Sukabumi, Jum’at (16/4) hari ini.

”Saya sudah mendapat kabar mengenai SMS berantai itu sejak dua minggu yang lalu. Ternyata saat ini masih beredar luas di masyarakat. Yang jelas, Tim pememangan MAJU tidak pernah punya program membagi-bagikan pulsa gratis melalui SMS berantai itu,” ungkap Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana saat menghubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Melly mengakui beredarnya SMS tersebut telah menjadikan pasangan MAJU dikenal luas oleh masyarakat Sukabumi. Tetapi dampak dari kemuculan SMS itu justru tidak baik bagi masyarakat. Melly menduga penyebaran SMS itu dilakukan pihak yang sengaja ingin merusak nama baik pasangan MAJU.

”Di tengah perkembangan teknologi saat ini, sangat mudah orang menyebarkan berbagai hal yang bisa mempromosikan pasangan calon termasuk merusak nama baiknya. Karena itu, kami berinisiatif untuk melaporkan perkara ini ke Mapolres Palabuhnaratu. Meskipun saat ini tidak pernah ada orang yang komplain atas kemunculan SMS berantai tersebut,” kata Melly.

Munculnya persoalan ini berawal dari obrolan masyarakat Sukabumi yang mengaku mendapatkan SMS dari sesama temannya. Bunyi SMS itu meyebutkan bahwa pasangan Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli telah bekerjasama dengan operator Indosat untuk membagi-bagikan pulsa sebesar Rp 50 ribu. Dengan syarat, SMS itu harus disebarkan kepada 10 nomor lainnya, tetapi harus sesama Indosat.

”Memang saya mendapatkan SMS itu. Karena penasaran, saya pun sebarkan kepada 10 nomor lainnya. Ternyata pulsa saya tidak pernah bertambah,” kata Tanti Kartika, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Menurut Tanti, SMS itu sudah beredar luas di masyarakat. Bahkan hampir setiap ibu rumah tangga yang sedang menunggu anaknya sekolah di PAUD, mengaku telah menerima SMS ini.

=Rojab Asy’ari

Gubernur Bertanggungjawab Penuh atas Tragedi Koja Tanjung Priok

Jakarta, Pelita

Tragedi berdarah warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara yang mempertahankan Makam Habib Hasan Al Hadddat (Mbak Priok) dengan Satpol PP, ditengarai akibat makelar kasus. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah orang paling bertanggungjawab atas kasus itu.

Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM People Aspiration Center (Peace) Amhad Shahab dan Ketua Ormas Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem secara terpisah, di Jakarta, Rabu (14/4), menanggapi bentrokan warga Koja dan Satpol PP yang menelan korban tiga orang meninggal dan 100 orang luka parah.

LSM Peace menilai Gubernur DKI Jakarta tidak tanggap dan tidak paham bahwa lokasi pemakaman Mbah Priok itu merupakan Situs Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang; tidak boleh digusur. Tetapi mengapa Gubernur DKI Jakarta membiarkan PT Pelindo mengakui itu sebagai haknya.

Akibat pembiaran itu, terjadilah bentrokan. Shahab juga menyesalkan aparat kepolisian yang terkesan membiarkan bentokan itu.

Shahab yang juga kader Partai Demokrat itu menegaskan, siapapun tidak boleh mengganggu, mengubah dan apalagi memusnahkan cagar budaya. Areal Makam Mbah Priok dan Masjid Alfudhola itu sudah menjadi cagar budaya, karena sudah ada sejak abat ke-17.

Dia mengaku sejak awal sudah mengkhawatirkan kerusuhan akan terjadi, karena itu pada pukul 07.30 dia menghubungi Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat (SMS) untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Melalui SMS itu Ahmad Shahab mengatakan Pak Djoko mohon dengan sangat dihentikan penyerangan Satpol PP terhadap makan Habib Hasan Al Hadad di Koja Jakarta Utara yang memaksa masuk dan membongkar makam tersebut. Ini sangat tidak menguntungkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat dekat dengan para Habaib (habib-habib).

Pesan serupa juga dia sampaikan kepada Mensesneg Sudi Silalahi. SMS ke dua dia kirim pada pukul 11.30 WIB kepada Menko Polkam. Isinya sebagai berikut Pak Djoko Suyanto, mohon perhatian khusus, sudah ada yang mati dan banyak korban, kenapa seakan pemerintah tidak berbuat sesuatu, apakah masih menunggu lebih banyak lagi yang tewas.

Tak lama kemudian, lanjut Shahab, Menko Polhukam menjawab SMS-nya itu, sudah saya minta staf saya mencari info dan solusi, jawab Djoko Suyanto.
Makelar kasus

Sementara Ketua Parmusi Lukman Hakiem mencurigai tragedi itu akibat permainan makelar kasus yang wajib diselidiki. Lukman juga berharap keputusan pengadilan dibatalkan karena dinilai ada kejanggalan.

Menurut dia, Makam Mbah Priok sudah ada sejak abab ke-18, tetapi PN Jakarta memenangkan kepemilikan lahan Mbah Priok kepada PT Pelindo II yang barus ada tahun 2000-an. Ini tidak masuk akal. Keputusan pengadilan harus dibatalkan, tegas dia.

Lebih lanjut, Lukman mendesak pimpinan Satpol PP, PT Pelindo II, dan para pejabat DKI untuk bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung Priok jilid II.

Dikatakannya, sebelum terjadi bentrokkan, tentunya aparat sudah mengetahui bahwa masyarakat setempat sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan makam Mbah Priok, dan sekaligus menyambut kedatangan Satpol PP.

Seharusnya, kata Lukman, aparat Satpol PP, Pelindo dan pejabat DKI melakukan penundaan dan sebaliknya menempuh jalur musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut secara damai.

Kemana akal sehat Satpol PP, Pelindo, dan para pejabat DKI. Sekali lagi mereka harus bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung priok jilid II ini, ujarnya.(kh/ay)