No. 24 Partai Persatuan Pembangunan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Terima kasih atas kunjungan ke blog PPP Kec. Cicurug. Blog ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan kader & simpatisan PPP di Kec. Cicurug khususnya dan bagi kader & simpatisan PPP Kab. Sukabumi secara umum.
Apabila terdapat saran dan masukan dapat ditujukan ke email ppp_cicurug@yahoo.co.id.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


29 Juni 2008

PPP Buka Pendaftaran Caleg Pada 20-30 Juni 2008








Ahmad Muqowam, Ketua LP2L PPP
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuktikan janjinya untuk membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) secara terbuka. Rencananya, partai berlambang kakbah itu akan membuka pendaftaran selama sepuluh hari mulai Jumat 20 Juni sampai Senin 30 Juni.
Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor DPP PPP Jalan Borobudur 8 Menteng Jakarta Pusat dan Kantor LP2L DPP PPP Jalan Tebet Timur Raya Dalam 64 A Tebet Jakarta Selatan. Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPP PPP Husnan Bey Fananie mengatakan, pembukaan pendaftaran caleg tersebut membuktikan kalau PPP sangat terbuka. Menurut dia, selain kader yang memiliki loyalitas, akseptabilitas dan kapabilitas tinggi, masyarakat umum juga berpeluang dicalonkan."Kita membuka diri untuk berbagai kalangan seperti ulama, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh ormas, cendikiawan, wartawan, advokat, seniman, artis, aktivis LSM dan elemen lainnya," kata Husnan saat konfrensi pers di Kantor LP2L PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2008).Dia mengatakan, seleksi bakal caleg PPP akan dilakukan beberapa tahap, yakni pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, evaluasi dan penilaian akhir serta rekomendasi. Menurut dia, pengurus PPP tidak secara otomatis dicalonkan, tapi tetap harus mengikuti proses seleksi dari awal. (sumber : okezone.com)
Terakhir Diperbaharui ( Monday, 16 June 2008 )

27 Juni 2008

F-PPP: Yang Bermasalah adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia


Sabtu, 26 April 2008 07:46 WIB
JAKARTA, SABTU - Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakiem menyatakan, harus dibedakan antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Yang bermasalah adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sementara Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid relatif tidak ada masalah.
Menurut Lukman, soal Ahmadiyah bukan soal hak asasi manusia, namun lebih ke soal aturan main. Dalam setiap komunitas pasti ada aturan yang harus ditaati. Siapa yang menyimpang dari aturan main, pasti kena tegur. "Jika penyimpangannya terus menerus, pasti kena kartu merah, dikeluarkan dari lapangan," sebut Lukman.
Lukman juga menegaskan, kalau mau mengaku Islam harus mengimani Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir (laa nabiyya ba'dah). Kalau mau mengakui adanya nabi dan rasul sesudah Muhammad, jangan mengaku Muslim. Lukman menunjuk pada kaum Kristen yang tidak mengakui Paus di Vatikan yang juga tidak menyebut dirinya Katolik.(*/dik)

Suryadharma Kembangkan UKM




Written by BC net/MK
Friday, 16 May 2008
KENAIKAN HARGA BBM:SURYADHARMA FOKUS KEMBANGKAN UKM
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai 30 % pada akhir bulan Mei 2008 menuai sorotan tajam masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha mikro yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk menyelamatkan agar para pengusaha kecil dan menengah tidak langsung terkena dampak kenaikan harga BBM, Menteri Koperasi dan UKM yang juga menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, telah mempersiapkan rencana dan strategi untuk mengatasi dampak kenaikan BBM bagi UKM.Menurut Suryadharma, ada tiga rencana yang akan dilakukannya jika terjadi kenaikan harga BBM. Pertama, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan per bulan sebesar satu juta rupiah. Uang yang telah dimiliki itu, setelah dipotong inflasi, pajak, dll., kemudian ditambah lagi dengan bantuan pemerintah sebesar seratus ribu rupiah. Dengan demikian, uang yang dimiliki masyarakat berjumlah satu juta empat puluh ribu rupiah. Hal ini akan menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama di sektor kecil dan menengah. Kedua, meningkatkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM). Dimana setiap kecamatan akan diberikan bantuan dana masyarakat sebesar tiga milyar rupiah. Ketiga, mengembangkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan memberikan akses kemudahan bagi para peminjam KUR. Akses kemudahan itu berupa pemangkasan hilangnya nilai agunan bagi para kreditor. Kredit ini difokuskan pada pengembangan usaha mikro, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan akses pinjaman di bank.

AMK Tuntut Hasanuddin Mundur

Angkatan Muda Ka'bah



Written by waiting
Tuesday, 24 June 2008
IKUT TUNTUT HASANUDDIN MUNDURTuntutan mundur Hasanuddin Yusuf dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terus menguat. Sejak 16 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menyerukan Hasanuddin mundur pada Senin, 9 Juni 2008, tuntutan serupa terus berdatangan. Pada acara jumpa pers yang berlangsung di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2008, setidaknya terdapat 23 OKP yang menyatakan sikap bahwa Hasanuddin sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai Ketua Umum DPP KNPI.23 OKP tersebut antara lain: Angkatan Muda Kabah, Gema Mathlaul Anwar, Pemuda HKTI, Angkatan Muda Tarekat Indonesia, Mahasiswa Pembangunan Indonesia, Kader muda Demokrat, Pemuda LIRA, Gerakan Pemuda Sehat, GM Gakari, Pemjuda Justisia, GMMP, Sapma PP, GPK, IHMMAS, AMSI, GM Trikora, Kammi Pusat, Pemuda PERSIS, PPM, dan GMP. Mereka melihat Hasanuddin terlampau sibuk mengurusi partai baru yang dipimpinnya yakni Partai Pemuda Indonesia (PPI), sehingga banyak urusan keorganisasian KNPI yang terbengkalai, ditambah PPI kini tengah disiapkan Hasanuddin menjadi partai peserta Pemilu 2009 nanti. “Lebih jauh para pimpinan OKP tersebut melihat Hasanuddin tidak lagi memiliki komitmen moral dan etika sebagai pemimpin organisasi induk kepemudaan sekelas KNPI,” kata Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) Syafruddin Anhar. Krisis moral Hasanuddin semakin terkuak seiring dengan publikasi buku mantan isteri Hasanuddin, Amy al-Luthfi Sinaga, yang bertajuk Ketika Prahara Menjadi Hidayah (RM Books, April 2008). Dalam buku tersebut dituliskan :“Ya Allah, dia telah menirehkan luka yang terlalu dalam di hatiku...! Tolonglah aku, tubuhku lunglai...! Tak henti-hentinya kuratapi nasib diri. Akal sehatku nyaris tak mampu berjalan normal mendengar pengakuan si korban yang telah mengabdikan diri sebagai pembantu di rumah kami selama ini. Dia mengungkapkan seluruhnya dengan bersumpah-sumpah menyebut nama suci Allah.” (hal 39)Selanjutnya tertulis :“Hatiku hancur seperti tercabik-cabik, aku tak lagi merasa berharga, tidak berguna sama sekali. Aku segera mendekam di dalam kamar, berjam-jam kupandangi wajah di depan cermin, mematut-matut diri memandangi tiap sudut wajahku. Lalu kutelanjangi tubuh ini berputar dan tak bergeming memandangi tubuhku. Dan kuurai pula rambutku, kupandangi lagi hingga ujung kaki, seperti tak hendak bergeming dari hadapan cermin. Dan menangis tak henti-hentinya.” (hal 40)“Ya Allah...betapa suamiku zalim kepadaku! Seketika itu hatiku kalap dan bertekad untuk mengakhiri hubungan rumah tangga kamu secara hukum, meminta cerai!” (hal 40)“Sejak kejadian buruk itu, seringkali aku mendadak menangis. Terutama bila mengingat dan melihat satu ruangan yang dimanfaatkan suamiku berbuat laknat di rumah kami.” (hal.42) “Atas publikasi buku tersebut, para pimpinan OKP yang tergabung dalam KNPI meminta Hasanuddin memberikan klarifikasinya secara jujur dan terbuka. Apalagi buku tersebut telah menjadi konsumsi publik, di mana foto Hasanuddin sebagai suami dimaksud dimuat di dalam buku secara jelas,” terang Syafruddin Anhar. Kalau memang terbukti benar Hasanuddin melakukan seperti apa tertulis di dalam buku yang ditulis mantan istrinya itu, mereka berharap Hasanuddin mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP KNPI dalam tempo secepat-cepatnya. Bila Hasanuddin tidak bersedia, mereka mengancam akan menggalang mosi tidak percaya atas kepemimpinan Hasanuddin, yang bisa jadi akan berakhir pada pengunduran diri Hasanuddin Yusuf secara paksa. Selain itu, para pimpinan OKP menilai bahwa pernyataan Hasanuddin di media massa (Forum Keadilan, No.8, 22 Juni 2008) yang menyatakan bahwa pemerintah melatarbelakangi desakan mundur dirinya merupakan pengalihan opini yang berkembang cepat akhir-akhir ini. Mereka meminta Hasanuddin untuk jujur pada diri sendiri, bukan malah sibuk mengalihkan opini publik. ***

24 Juni 2008

Kenaikan Harga BBM Penolakan DPR Tak Konkret



[JAKARTA] Penolakan sejumlah fraksi terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), belum berujung pada aksi konkret. Sejauh ini, fraksi hanya mengemukakan sikap penolakan beserta alasannya, namun belum menegaskan tindakan nyata dengan memanfaatkan mekanisme ketatanegaraan yang ada, seperti meminta penjelasan pemerintah, sebagaimana dilakukan pada isu-isu sensitif lainnya.
Hal tersebut tercermin dari pernyataan sejumlah unsur pimpinan fraksi di DPR, di Jakarta, Senin (12/5) dan Selasa (13/5). Fraksi besar di DPR yang secara resmi menolak rencana kenaikan harga BBM, adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P).
Ketua FPKS DPR, Mahfudz Sidik menegaskan sikap fraksinya menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu bahkan telah disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat milad PKS, Minggu (4/5) lalu.
Meski menolak, FPKS menganggap bahwa keputusan menaikkan harga BBM adalah wewenang eksekutif yang tidak perlu menunggu persetujuan legislatif. "Jadi kami hanya bisa memberi warning jika kebijakan ini dilakukan. Kalau pun rencana tersebut diwujudkan, dampak-dampaknya harus bisa dikelola dengan baik, karena daya beli rakyat yang sudah lemah pasti akan makin melemah," ujarnya, tanpa menyebutkan aksi konkret yang dilakukan fraksinya.
Mahfudz hanya menambahkan, kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa ada kebijakan yang keliru di bidang energi. "Karena itu Presiden harus mengevaluasi kinerja Menteri ESDM," katanya.Sikap senada dinyatakan Ketua FKB, Effendy Choirie. Dia bahkan menegaskan, fraksinya siap mendampingi rakyat dan mahasiswa yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.
Effendy menambahkan, partainya tidak memiliki wakil di kabinet, meskipun dua menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy adalah fungsionaris PKB. "Mereka bukan representasi PKB," tandasnya.
Dua fraksi besar lainnya, yakni FPAN dan FPDI-P, sebelumnya telah menegaskan penolakan. Menurut Ketua FPAN, Zulkifli Hasan, masih ada jalan untuk menyelamatkan APBN 2008 tanpa menaikkan harga BBM. Misalnya, memberlakukan pajak komoditas yang tengah booming seperti minyak, gas, batu bara, tembaga, dan komoditas perkebunan.
Sedangkan Ketua FPDI-P Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah tidak menjadikan persoalan ekonomi global sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM.

Dengan Catatan
Sementara itu, fraksi yang pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG) menegaskan, meskipun memahami dan mendukung kenaikan harga BBM, namun hal itu disertai dengan catatan. "Kalau catatan kami tidak diperhatikan, akan kami mengkritisi kebijakan tersebut," kata Ketua FPD DPR Syarif Hassan.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM harus dilakukan secara rasional dan tingkat kenaikannya masih mampu ditanggung rakyat. Syarif tidak menyebut angka persis berapa kenaikan yang masih bisa ditanggung rakyat, namun prinsip kemampuan rakyat memikul beban harus diperhatikan.
Selain itu, katanya, program kompensasi dan subsidi untuk rakyat harus jelas dan tepat sasaran. "Jangan sampai salah sasaran dan jangan sampai ada antrean. Juga perlu ada sinergi sehingga subsidi dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut benar-benar diterima oleh yang layak menerima," katanya.
Senada dengan itu Sekretaris FPG Syamsul Bahri mengungkapkan dukungan fraksinya disertai catatan bahwa pemerintah harus proaktif mereduksi dampak kenaikan tersebut.
Fraksi lain yang mendukung kenaikan adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). "Namun, pemerintah harus bisa menjamin ada subsidi bagi kebutuhan pokok rakyat. Juga, subsidi untuk kesehatan dan pendidikan," kata Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin.
Dalam pidato pembukaan masa persidangan IV DPR, Senin siang, Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah agar mendahulukan upaya untuk menaikkan lifting minyak agar bisa mencapai sedikitnya 960.000 barel per hari daripada menaikkan harga BBM. Alternatif lain adalah meminta penjadwalan kembali utang luar negeri berikut bunganya, dan menekan konsumsi BBM.
Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM, sepanjang Senin (12/5) dilancarkan mahasiswa di banyak kota di Tanah Air, di antaranya Bengkulu, Padang, Denpasar, Malang, dan Pontianak. Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Padang, saat massa berusaha memasuki Gedung DPRD Sumatera Barat. [Y-3/143/BO/070/137/146]

21 Juni 2008

Dukungan Bagi PPP


Written by abdul Razak
Saturday, 23 February 2008
Parmusi Pertegas Dukungan Bagi PPPby : Abdul Razak
MUKTAMAR Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) II yang berlangsung di Jakarta, 22-24 Februari 2008 dipastikan membahas sikap politik organisasi kemasyarakatan (ormas) itu. Sangat tampak, Muktamar tersebut akan menegaskan dukungan Parmusi terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Parmusi Syafruddin Anhar, Parmusi sebagai kelanjutan dari Partai Muslimin Indonesia, tetap merupakan Parmusi yang melahirkan PPP. "Sebagai kader Muhammadiyah, yang dulu ikut serta sebagai penggagas Partai Muslimin Indonesia, saya ingin mengembalikan Parmusi sebagai satu organisasi yang memang melahirkan PPP. PPP adalah Parmusi, atau Parmusi adalah PPP," ujarnya kepada Jurnal Nasional di sela-sela diskusi pramuktamar Parmusi di Jakarta, Jumat (22/2). Anhar menegaskan, semangat dan nilai-nilai perjuangan Partai Muslimin Indonesia masih tetap menjiwai para tokoh pendiri Parmusi yang dideklarasikan di Yogyakarta, tahun 1998. Sementara, Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengungkapkan, Muktamar II Parmusi juga akan membahas sikap Parmusi terhadap kepemimpinan nasional mendatang. Menurut Menteri Sosial ini, cita-cita berbangsa dan bernegara dalam sudut pandang Parmusi adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kata dia, itu bisa terwujud kalau ada pemerintahan yang kuat. Untuk merealisasikan itu, kata Bachtiar, salah satu cara yang ditempuh para kader Parmusi yang 95 persennya adalah kader PPP, merebut hati rakyat dengan melakukan pendampingan pada warga miskin. Dia yakin, itu cara yang efektif, sebab mayoritas kaum miskin adalah kaum muslim yang sejalan dengan ideologi yang dianut Parmusi. "Kita sudah menerjunkan kader-kader terbaik. Tentu saja secara otomatis ini sangat menguntungkan bagi PPP," ujar Ketua Umum Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP ini. Senada dengan itu, politisi kawakan yang juga fungsionaris PPP, Aisyah Amini menyatakan, Parmusi sebagai ormas harus memperkuat PPP. Pasalnya, Parmusi (waktu masih Partai Muslimin Indonesia) satu dari empat partai yang melahirkan PPP melalui fusi. Tiga partai lainnya, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Menakar Potensi Pemilih 2009

Oleh: Suwardiman; Dalam dua tahun terakhir proses dan sistem politik Indonesia berubah menjadi lebih demokratis. Di tengah segala kekurangannya, Pemilu 2004 menuai pujian karena berjalan lancar dan aman. Namun, yang perlu dicatat adalah apatisme masyarakat terus meningkat.Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2004 merosot dua kali lipat lebih dari sebelumnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diharapkan mampu membangkitkan antusiasme dan semangat baru pada tataran lokal di banyak daerah ternyata juga setali tiga uang. Tingkat partisipasi pemilih rendah! Lalu, bagaimana prospek pada Pemilu 2009? Sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1971 hingga Pemilu 2004, tren persentase pemilih yang menggunakan hak pilih memang terus melorot. Titik penurunan mulai terjadi secara signifikan pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 7,2 persen dibandingkan dengan Pemilu 1997 (6,4 persen).Saat semangat demokratisasi menggiring perubahan yang lebih esensial dengan menyentuh perubahan konstitusi, aturan tentang pemilu dalam UUD 1945 juga diubah. Mulai tahun 2004 pemilu diselenggarakan secara langsung. Ironisnya, antusiasme berpolitik masyarakat turun semakin tajam justru saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya.Rangkaian pemilu yang diselenggarakan langsung secara berturut-turut pada tahun 2004 menorehkan catatan semakin banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilu legislatif, sedikitnya 84 persen pemilih terdaftar yang menggunakan suaranya. Kemudian pada pemilu presiden partisipasi masyarakat turun menjadi 78,23 persen. Pada pemilu presiden putaran kedua, tingkat partisipasi pemilih melorot lebih jauh lagi menjadi 76,63 persen.Fenomena ini seolah menguatkan pertanyaan Anthony Giddens (Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives, 1999), haruskah kita menerima, lembaga-lembaga demokrasi tersingkir pada titik di mana demokrasi justru marak?Sebenarnya fenomena apatisme masyarakat terhadap pemilu bukan hanya khas Indonesia. Di negara-negara yang jauh lebih matang demokrasinya terjadi penurunan antusiasme politik yang lebih besar. Giddens menyebutnya sebagai paradoks demokrasi. Ketika demokrasi menyebar ke seluruh dunia, justru di negara-negara yang demokrasinya sudah maju timbul kekecewaan atas proses demokrasi. Kepercayaan terhadap politisi menurun. Orang yang menggunakan hak pilih dalam pemilu menyurut. Semakin banyak orang yang tidak tertarik pada politik parlemen, terutama dari kelompok muda.Untuk fenomena di Indonesia, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan, menyatakan apatisme masyarakat timbul akibat kekecewaan karena tidak adanya perubahan signifikan yang dirasakan rakyat. Saat reformasi digulirkan, harapan masyarakat luar biasa besar. Namun, elite yang berkuasa tidak membawa perubahan yang lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat lalu kehilangan kepercayaan pada politisi dan prosedur demokratik.Partai politik sebagai salah satu pemegang kunci untuk membangun kepercayaan konstituennya harusnya bisa menumbuhkan harapan perubahan. Namun, seperti yang diungkap Kacung, kepercayaan masyarakat pada parpol justru terus merosot. Mayoritas parpol terbukti hanya menyentuh konstituennya di saat-saat menjelang pemilu, dengan tujuan pragmatis mengumpulkan suara. Setelah pesta usai, peran parpol seperti hilang begitu saja.Jika perilaku parpol tak berubah, boleh jadi apatisme masyarakat pada Pemilu 2009 akan meningkat lebih jauh, terutama di kelompok pemilih muda. Padahal, sebagai kelompok pemegang jumlah terbanyak, kelompok muda ini merupakan sasaran paling potensial untuk dibidik pada Pemilu 2009.Para pemilih muda yang menjadi potensi besar dalam Pemilu 2009 adalah pemilih pemula dan yang telah mengikuti satu atau dua pemilu sebelumnya, yaitu mereka yang berusia 18 sampai 30-an tahun.Catatan proyeksi penduduk Indonesia yang dibuat Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 sebesar 231,3 juta jiwa, 70 persen di antaranya adalah kelompok usia pemilih. Kelompok pemilih muda tercatat merupakan jumlah terbanyak di antara kelompok usia pemilih. (Grafik)Pada Pemilu 2009, dari sekitar 170 juta penduduk, 59 persen di antaranya adalah pemilih yang berusia 20-40 tahun. Inilah kelompok yang paling berpotensi untuk dirangkul. Namun, kelompok ini juga yang rentan menjadi kelompok golongan putih alias golput. Dalam kelompok ini banyak terangkum pemilih dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang lebih kritis daripada kelompok usia lain. Meskipun tidak ada angka pasti, sebagian pengamat yakin sebagian besar golput berasal dari kelompok ini.Proyeksi penduduk Indonesia empat tahun ke depan juga menampakkan pergeseran proporsi penduduk desa dan kota. Konsentrasi penduduk diproyeksikan beralih ke wilayah perkotaan. Jika selama ini konsentrasi penduduk lebih banyak di daerah pedesaan, empat tahun ke depan proporsi penduduk kota melesat jadi 54,2 persen dari total 234 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka itu cukup signifikan dibandingkan dengan proporsi penduduk kota tahun 2005 yang hanya 48 persen.Pergeseran itu boleh jadi akan menguatkan perubahan perilaku politik masyarakat yang terekam selama ini. Kacung menyimpulkan, perilaku politik di tengah masyarakat pemilih di Indonesia mulai berubah selama satu dekade terakhir, seiring dengan arus kebebasan dan upaya demokratisasi yang makin gencar.Sebagai gambaran, di akhir periode Orde Baru, Afan Gaffar dalam buku Javanese Voters (1992) melakukan studi tentang perilaku politik pemilih di daerah pedesaan di Jawa. Di antaranya tercatat pola perilaku pemilih di wilayah pedesaan yang masih kental dengan isu sosioreligi. Keputusan mereka memilih lebih banyak dipengaruhi semangat budaya dan keagamaan, polarisasi masyarakat (khususnya di Jawa) yang pada dasarnya masih mengikuti prinsip aliran. Hal lain yang biasanya memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan adalah kuatnya peran pimpinan lokal, seperti lurah atau kepala desa.Saat ini, perilaku politik itu bukan sama sekali tidak lagi menjadi orientasi yang melatarbelakangi pilihan masyarakat. Namun, gencarnya teknologi yang mengantar informasi sampai ke pelosok daerah boleh jadi mengubah paradigma berpikir masyarakat dan sedikit banyak memberi peran dalam proses pendidikan politik masyarakat.Suasana yang lebih bebas dan masyarakat yang lebih kritis juga menyebabkan pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihan. Menurut Kacung, pemilih berdasarkan patronase yang sebelumnya kuat di daerah pedesaan mulai berkurang. Masyarakat lebih mampu melihat performa pimpinan serta parpol, dan ini yang lebih melatarbelakangi pilihan mereka.Realitas itu rupanya disadari sebagian partai baru yang berlaga pada Pemilu 2004. Partai baru seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera cenderung berhasil merangkul pemilih di daerah perkotaan. Sementara partai-partai lama lebih banyak dipilih warga pedesaan.Isu-isu segar yang diusung partai-partai baru tampaknya cenderung menjadi pilihan pemilih perkotaan. Pemilih dari wilayah inilah yang diproyeksikan mendominasi bursa pemilih tahun 2009.Padahal, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilih golput di wilayah perkotaan cenderung lebih besar. Lalu, bagaimana Pemilu 2009 nanti? Adakah perubahan yang meningkatkan antusiasme pemilih? Lihat saja…. (Litbang Kompas)

Massa PPP Desak Ahmadiyah & AKKBB Dibubarkan


JAKARTA - Ratusan massa Pemuda Kabah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Demonstran membawa poster-poster berisi tuntutan mendesak pemerintah segera membubarkan Ahmadiyan dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
"Bubarkan Ahmadiyah!, Bubarkan AKKBB!, Lepaskan Habib Rizieq!," tegas demonstran di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (9/6/2008).Aksi demo ini juga diikuti puluhan massa Forum Umat Islam (FUI) dam anggota Front Pembela Islam, yang membawa spanduk bertuliskan "Tegakkan Agama Allah, Muliakan Para Mujahid". Spanduk ini sebagai wujud desakan kepada pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah yang mereka nilai sesat. Bahkan sebagai wujud dukungan terhadap pimpinan FPI Habib Rizieq, demonstran membawa gambar Habib Riezieq dan spanduk yang bertulis "Bebaskan Habib Rizieq".Aksi ratusan demontran yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIB, sedikit mengganggu arus lalu lintas arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Blok M, terutama di jalur lambat. Demonstran secara bergiliran masuk ke Polda untuk menjenguk Habib, namun polisi membatasi jumlah pengunjung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (mik)(uky)
dikutip dari : news.okezone.com

Sejarah PPP Dalam Lintasan Perpolitikan Nasional

PPP Dalam Lintasan Perpolitikan Nasional Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti.PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;
KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.
Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998.
Sesuai dengan Anggaran Dasar PPP yang dihasilkan Muktamar V tahun 2003, pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu Wata'ala.