Jurnal Bogor, 6 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi
SUKABUMI - Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sukabumi menilai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010 tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu terlihat dari alokasi pembagian APBD yang totalnya mencapai Rp 1,54 triliun. Dari anggaran sebesar itu, seorang warga Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya dijatah Rp Rp 227.800 sedangkan seorang pegawai pemerintah justru kebagian Rp 53,8 juta per tahun.
Porsi anggaran yang cukup jomplang antara kebutuhan masyarakat dengan pegawai pemerintah terungkap dalam siaran pres yang disampaikan Fitra Kabupaten Sukabumi, 31 Maret lalu. Direktur Fitra Sukabumi, Mulyawan S Nugraha mengatakan, perbedaan alokasi anggaran yang tidak berimbang itu terlihat dari hasil analisis APBD Kabuapten Sukabumi tahun 2010. Porsi anggaran total belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 867,32 miliar per tahun dan sisa belanja di luar pegawai hanya sebesar Rp 681,72 miliar.
”Anggaran belanja pegawai sebesar itu diperuntukan bagi 16.115 orang pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Sementara anggaran di luar pegawai justru jauh lebih kecil. Padahal anggaran di luar pegawai itu diperuntukan bagi 2,45 juta penduduk Kabupaten Sukabumi,” kata Mulyawan.
Menurut Mulyawan, hasil perhitungan antara belanja pegawai dibagi jumlah karyawan Pemda Kabupaten Sukabumi akan ditemukan angka pembagi sebesar Rp 53,8 juta. Dengan kata lain, angka sebesar itu merupakan rata-rata biaya kebutuhan seorang pegawai pemerintah daerah. Sedangkan rata-rata alokasi biaya untuk kebutuhan masyarakat hanya sebesar Rp 227.800 per tahun.
”Apa kata dunia jika APBD Kabupaten Sukabumi tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Anggaran untuk pegawai justru gemuk sedangkan masyarakat dibiarkan kurus. Rakyat berhak menuntut terhadap setiap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.
Selain menyoroti jomplangnya porsi anggaran rakyat versus pegawai, FITRA juga mengkritisi sejumlah kebijakan Pemda yang terangkum dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari 11 kebijakan pembangunan antara tahun 2006 – 2010, ditemukan adanya program yang tidak sesuai dengan RPJMD. Program yang tidak masuk RPJMD tapi dilaksanakan Pemda terkait masalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES).
”Memang hampir 90 persen program yang terdapat dalam RPJMD terjabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Namun ada beberapa program kegiatan di dalam RPJMD yang tidak dicantumkan pagu indikatifnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat setiap program lainnya mencantumkan nominal pagu anggaran. Program yang teraplikasi dalam RKPD juga kurang menyentuh terhadap masyarakat miskin,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mulyawan juga mengkaji alokasi APBD tahun 2010 kurang berpihak dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Salah satu buktinya terlihat dari alokasi anggaran bidang pertanian yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Justru APBD tahun 2010 lebih memanjakan bidang pendidikan dan kesehatan.
”Bidang Pertanian hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 12,15 persen. Ini sangat jauh dibanding bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 69,05 persen. Bahkan bidang pertanian juga masih kalah dari alokasi bidang kesehatan yang mendapatkan porsi sebesar 41,94 persen,” katanya.
Rojab Asy’ari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar