KPU Kebiri Panwas Pilkada

Jurnal Bogor, 30 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Untuk yang kesekian kalinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatan Sukabumi mengebiri peran dan tugas Panitia Pengawas Pilkada. Lembaga yang menjadi wasit di arena Pilkada ini mengaku keberadaannya hanya dipandang sebelah mata. Kasus terakhir terjadi saat KPU terlibat dalam acara diksusi panel yang mengundang seluruh pasangan calon Bupati di Hotel Salabintana, Kamis (29/4) kemarin.
”Saya sudah cek beberapa kali kepada petugas Sekretariat untuk menanyakan undangan diskusi panel yang menghadirkan seluruh pasangan calon Bupati. Petugas Sekretariat mengaku tidak pernah mendapatkan undangan tersebut. Karena itu, kami tidak bisa menghadiri acara tanpa undangan resmi,” kata Sekretaris Panwas Pilkada, Suhermat saat menghubungi Jurnal Bogor, kemarin.
Menurut Suhermat, perlakuan KPU seperti ini bukan yang pertama kali dialami Panwas Pilkada. Pihaknya mencatat ada beberapa tahapan kegiatan KPU yang lolos dari pengawasannya. Salah satunya mengenai proses pelelangan surat suara Pilkada yang saat ini sudah memasuki proses pencetakan.
”Idealnya kami mendapat undangan atau pemberitahuan setiap ada kegiatan penting yang dilakukan KPU. Sehingga kami punya pegangan dalam melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kada ini. Salah satunya terjadi saat KPU melakukan kerjasama dengan pantia diskusi panel yang menghadirkan pasangan calon Bupati,” ungkap Suhermat.
Akibat tidak ada undangan untuk menghadiri acara diskusi panel, kata Suhermat, Panwas kebanjiran telepon yang mempertanyakan kegiatan tersebut. Pasalnya, diskusi panel itu melibatkan seluruh pasangan calon Bupati. Beberapa penelepon mengkhawatirkan kegiatan itu menjurus pada kegiatan kampanye terselubung.
”Karena tidak mendapat undangan, kami terpaksa memerintahkan Panwas kecamatan setempat untuk mengawasi kegiatan itu. Memang tidak ada proses penyampaian visi dan misi yang dilakukan pasangan calon Bupati. Tetapi banyak peserta diskusi yang mempertanyakan peran dan fungsi Panwas,” katanya.
Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi, Tepi Darmawan mengaku tidak punya kewenangan untuk mengundang Panwas Pilkada. Pasalnya, KPU bukan sebagai pelaksana kegiatan diskusi panel. ”KPU hanya memberikan bantuan dana berupa sewa gedung saja,” kata Tepi yang dibenarkan beberapa stafnya.
Namun demikian, sejumlah tim sukses pasangan mengaku dapat undangan acara diskusi panel dari petugas KPU. Dari tujuh pasangan calon Bupati, tiga diantaranya tidak hadir karena khawatir kegiatan itu diindikasikan sebuah pelanggaran Pilkada. Pasangan yang tidak hadir antara lain Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Sukmawijaya – Akhmad Jajuli dan Marwan Hammami – Usman Effendi.

=Rojab Asy’ari

Enam Tim Sukses Investigasi Pelanggaran Pilkada

Jurnal Bogor, 27 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat menunda laporan pelanggaran yang diduga melibatkan tim pemenangan pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU). Penundaan terjadi setelah perwakilan kelima tim sukses menggelar pertemuan di Hotel Augusta Cibadak, kemarin. Mereka sepakat akan melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum permasalahan ini dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pilkada.

”Hasil pertemuan perwakilan tim sukses akhirnya menyepakati untuk melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap dugaan pelanggaran pilkada oleh pasangan calon incumbent tersebut. Kami akan mengumpulkan bukti-bukti agar laporannya bisa lengkap sebelum diserahkan kepada Panwas Pilkada,” kata Budi Mulyadi yang mewakilai Tim Sukses pasangan Hasymi Romli – Iman Adinugraha.

Menurut Budi, kesepakatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan lima tim sukses pasangan calon Bupati. Tetapi dukungan juga diberikan tim sukses Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha. Sehingga hampir seluruh tim sukses di luar pasangan MAJU sepakat untuk menyikapi dugaan pelanggaran saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Waluran.

Seperti diberitakan Jurnal Bogor sebelumnya, lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat akan melaporkan duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) kepada Panitia Pengawas Pilkada. Laporan ini terkait adanya dugaan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga yang mendompleng kegiatan sosialisasi saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran, Jum’at (23/4) lalu.

Kelima tim sukses yang akan mengeroyok duet MAJU itu yakni pasangan Marwan Hammami – Usman Effendi, Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin, Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto, serta Dayat Wiranta – Karmas Supermas.
Dugaan pelanggaran ini terjadi pada saat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Jum’at (23/4) lalu.

Sejumlah petugas pendampingan PKH diduga telah dikondisikan untuk mengajak masyarakat agar mencoblos pasangan nomor urut tiga.

Tidak hanya itu, para petugas pendampingan juga dibekali kartu nama bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli untuk dibagikan kepada masyarakat. Hal itu diakui seorang ketua kelompok berinsial S (40) yang berasal dari

Kampung Bojong Kamiring RT 3/3 Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran. Dia tertangkap basah saat membawa barang bukti berupa kartu nama yang siap dibagikan kepada masyarakat.
Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Waluran, Asep Wahyu mengakui adanya persoalan yang menyangkut indikasi pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Bupati. Sejauh ini Panwas masih melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

=Rojab Asy’ari

Menhut Kritisi Kawasan Gunung Walat

Jurnal Bogor, 26 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengkritisi kawasan perbukitan yang gundul dan rawan longsor di sekitar Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB di wilayah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi agar melakukan penghijauan di daerah tersebut. Bahkan pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersedia mengalokasikan dananya.
Pernyataan Zulkifli Hasan itu disampaikan kepada para wartawan usai membuka Kejuaraan Sepeda Gunung tingkat Internasional yang memperebutkan Tropi Bergilir Menteri Kehutanan di kawasan HPGW Fahutan – IPB, Desa Gunung Batu Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Minggu (25/4) kemarin.

”Kondisi ini sangat kontradiksi sekali dengan di dalam kawasan hutan di sini. Nampaknya di lokasi sebelah ini sangat rawan longsor. Hal ini harus segera dilakukan rehabilitasi,” kata Zulkifli yang didampingi Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya.

Zulkifli mengungkapkan pihaknya akan mengalokasikan dana untuk melakukan penanaman pohon atau penghijauan di lokasi tersebut. ”Hanya saja yang paling penting masyarakat mau melakukan penanaman pohon sekaligus merawatnya hingga besar,” ujarnya.

Sementara mengenai kawasan lahan perbukitan yang dipergunakan untuk pertambangan galian tanah, Zulkifli menegaskan pihak pengelola wajib melakukan reklamasi atau memperbaiki kembali lahan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

=Budiyanto

Lima Tim Sukses Keroyok MAJU

Jurnal Bogor, 26 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat akan melaporkan duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) kepada Panitia Pengawas Pilkada. Laporan itu terkait adanya indikasi pelanggaran yang diduga melibatkan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan tim MAJU siap melakukan pembelaan apabila indikasi pelanggaran benar dilakukan kadernya.

Kelima tim sukses yang akan mengeroyok duet MAJU itu berasal dari pasangan Marwan Hammami – Usman Effendi, Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin, Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto, serta Dayat Wiranta – Karmas Supermas. Sedangkan tim sukses Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha hingga saat ini belum menyatakan sikap atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon incumbent tersebut.

”Kami telah bersepakat dengan tim sukses lainnya untuk menindaklanjuti indikasi temuan pelanggaran yang dilakukan salah satu tim pasangan calon Bupati Sukabumi. Permasalahan ini sangat penting karena berkaitan dengan pemanfaatan progam pemerintah pusat. Bahkan persoalan ini bisa masuk kategori pelanggaran Pilkada menyangkut penyalahgunaan jabatan,” ungkap Yusuf Puad selaku Ketua Tim Sukses Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE).

Hal yang sama disampaikan Budi Mulyadi yang mewakili Tim Sukses Pasangan Hasymi Romli – Iman (BERHASIL). Budi mengaku telah melakukan komunikasi dengan tim sukses lainnya untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran ini. ”Rencananya kami akan melaporkan temuan ini kepada Panwas Pilkada besok (hari ini, red),” kata Budi.

Di lain pihak, Ketua Tim Sukses Marwan Hammami – Usman Effendi, Herol Al Hudri sepakat untuk mempermasalahkan dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada ini melalui Panwasda. Pasalnya, tindakan itu tidak bisa dibiarkan menyusul ada pemanfaatan program dan fasilitas pemerintah pusat. ”Bila Panwas tidak bisa menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran ini, kami akan mengadukan persoalan ini kepada Kementrian Dalam Negeri,” kata Herol.

Dugaan pelanggaran itu terjadi pada saat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Jum’at (23/4) lalu. Sejumlah Ketua Kelompok yang ditugaskan membagi-bagikan uang PKH kepada masyarakat sangat miskin, diintruksikan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mencoblos pasangan nomor urut tiga.

Tidak hanya itu, mereka juga dibekali kartu nama bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli untuk dibagikan kepada masyarakat. Hal itu diakui seorang ketua kelompok berinsial S (40) yang berasal dari Kampung Bojong Kamiring RT 3/3 Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran. Dia tertangkap basah saat membawa barang bukti berupa kartu nama yang siap dibagikan kepada masyarakat. Pengakuannya, intruksi itu diberikan salah seroang kader parpol pengusung MAJU berbama Ariansyah.

Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Waluran, Asep Wahyu mengakui adanya persoalan yang menyangkut indikasi pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Bupati. Sejauh ini Panwas masih melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak yang terkait dengan permasalahan ini. ”Kami belum bisa menyimpulkan hal itu adalah sebuah pelanggaran. Sebab setiap pelanggaran Pilkada harus jelas laporannya disertai bukti-bukti kuat,” kata Asep saat dihubungi Jurnal Bogor, tadi malam.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Sukmawijaya – Jajuli, Melly Mulyana membantah telah mengintruksikan relawan maupun kadernya untuk memanfaatkan program PKH. Bahkan Melly belum bisa memastikan orang yang disebut-sebut bernama Ariansyah adalah anggota tim suksesnya. ”Kalau memang dia itu anggota tim sukses MAJU, bagaimana pun akan kami bela. Namun jangan salah, bisa saja hal itu dilakukan atas inisiatif masyarakat yang simpati terhadap pasangan MAJU,” kata Melly.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Cabup Ingin Satu Putaran

Jurnal Bogor, 25 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Prediksi akan terjadinya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Sukabumi dalam dua putaran semakin menguat. Prediksi itu tidak hanya dilontarkan sejumlah pengamat politik setelah melihat kekuatan tujuh kontestan yang akan memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2010 – 2015.

Namun sejumlah pengurus Partai Politik pengusung calon Bupati juga merasakan beratnya menang dalam satu putaran. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Krisnadi mengakui persaingan di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi cukup ketat. Bahkan Partai Hanura yang mengusung duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) masih berusaha mengejar perolehan suara sekitar 30 persen lebih.

”Kalau duet Sukma – Jajuli meraih suara 30 persen lebih, hampir dipastikan bisa menang dalam satu putaran,” ungkap Yuddy saat menggelar rapat di Kantor DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.
Menurut Yuddy, kesulitan untuk menembus perolehan suara lebih dari 30 persen menyusul jumlah peserta Pilkada mencapai tujuh pasangan calon. Jumlah pasangan calon yang banyak ini menjadi salah satu pertimbangan Partai Hanura dalam menyusun strategi pemenangan tim MAJU. Hanya saja, duet Sukma – Jajuli cukup diuntungkan karena posisinya sebagai calon incumbent.

”Konsolidasi internal parpol mutlak menjadi sebuah kekuatan bagi pasangan Sukma – Jajuli. Selain itu, kami tetap akan menggerakan kekuatan relawan yang tersebar di sejumlah tempat. Bahkan kami juga telah menyiapkan model kampanye yang efektif agar pasangan yang kami usung bisa mendapatkan suara lebih dari 30 persen,” kata Yuddy.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Muhammad Zainudin. Politisi yang kini menjadi Ketua Tim Pemenangan Hasymi Romly – Iman Adinugraha (BERHASIL) ini mengakui persaingan di arena Pilkada akan berlangsung ketat. Tetapi pasangan BERHASIL tetap menargetkan bisa menang dalam satu putaran.

”Setiap pasangan calon pasti menginginkan menang dalam satu putaran. Namun untuk meraihnya perlu sebuah perjuangan yang cukup berat. Bagi kami, peluang untuk menang satu putaran masih terbuka apabila tiga kekuatan parpol pengusung ditambah lima parpol pendukung komitmen untuk memenangkan pasangan BERHASIL,” kata Zainudin.

Harapan Pilkada bisa selesai dalam satu putaran juga disampaikan juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Ketua Tim Pemenangan pasangan Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin ini menganggap Pilkada satu putaran akan menghemat biaya. ”Dengan modal Partai Demokrat sebagai Pemenang Pemilu di Kabupaten Sukabumi, kami punya keyakinan kemenangan itu akan berpihak kepada kami dengan hanya satu putaran,” kata Badri.

Namun keinginan sejumlah pasangan calon bisa menang dalam satu putaran dimentahkan para pengamat politik. Melihat kekuatan tujuh pasangan calon yang akan berlaga di arena Pilkada, para pengamat justru memprediksikan akan terjadi dua putaran. Pasalnya, tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati itu memiliki basis masa pendukung yang cukup merata.

”Termasuk dalam hal ini pasangan calon yang berangkat dari jalur independen. Mereka punya peluang yang sama dengan pasangan calon yang diusung partai politik. Sebab kecenderungan pemilih di arena Pilkada lebih melihat pada sisi figur ketimbang partai politik pengusungnya,” ungkap Ketua LPPM STIE PGRI Sukabumi, Asep Deni.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Anggota KPU Berselisih

Jurnal Bogor, 21 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Silang pendapat mulai terjadi antar sesama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi berkenaan dengan pengumuman harta kekayaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketua KPU menilai pengumuman laporan harta kekayaan para kandidat sifatnya wajib. Di lain pihak, Ketua Pokja Pencalonan justru menganggap persoalan tersebut tidak wajib disampaikan kepada masyarakat.

”Siapa bilang harta kekayaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak wajib diumumkan kepada masyarakat. Aturannya jelas ada dalam perundang-undangan. Masyarakat berhak mengetahui harta kekayaan yang dimiliki calon pimpinannya,” kata Ase saat ditemui Jurnal Bogor, beberapa waktu lalu.

Menurut Ase, laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan tampil di arena Pilkada. Daftar kekayaan itu setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera dipublikasikan secara luas. Sehingga masyarakat bisa mengontrol posisi kekayaan pasangan calon yang akan terpilih nanti.”KPU punya kewajiban untuk mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki pasangan calon Bupati. Laporan harta kekayaan ini merupakan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” katanya.

Pendapat yang berbeda justru disampaikan Ketua Pokja Pencalonan Pilkada KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati. Lidia menganggap laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati tidak wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat. Terkecuali ada masyarakat yang meminta untuk melaporkan kekayaan para kandidat.
”Sepanjang tidak ada yang meminta, kami tidak perlu mengumumkan harta kekayaan pasangan calon Bupati dan wakilnya. Sebab laporan harta kekayaan itu nantinya akan menjadi pegangan masing-masing pasangan calon,” kata Lidia.

Sejauh ini, kata Lidia, laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati masih dalam pemeriksaan di KPK. Lidia mengakui laporan harta kekayaan itu merupakan salah satu persyaratan saat pencalonan beberapa waktu lalu. Meski proses pemeriksaan masih berlangsung di KPK, tidak menjadikan halangan bagi KPU untuk menetapkan tujuh pasangan calon yang siap berlaga di arena Pilkada, 27 Mei mendatang.

Sementara itu, petugas di Kantor KPK Jakarta, Adi mengakui laporan harta kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masih dalam proses pemeriksaan. Adi juga menyatakan setelah proses pemeriksaan tuntas perlu ditindaklanjuti dengan pengumuman kepada masyarakat. Pengumuman ini sudah menjadi ketentuan KPK menyusul pasangan calon Bupati nantinya akan menjadi pejabat negara.

”Setelah pemeriksaan selesai, KPK akan melampirkan surat agar laporan harta kekayaan kepala daerah segera diumumkan kepada masayrakat. Ada pun yang wajib mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Adi saat dihubungi Jurnal Bogor.

Ketua Parliament Wacth Indonesia (PWI) Cabang Sukabumi, Sahat Nainggolan mendukung upaya KPK untuk mengumumkan harta kekayaan pasangan calon Bupati. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui posisi kekayaan calon pimpinannya yang akan dipilih nanti di arena Pilkada. Selain itu, masyarakat bisa membandingkan posisi kekayaan antara sebelum dan setelah pasangan calon menjadi kepala daerah.

”Pengumuman laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati bukan sekedar untuk mengetahui mana calon Bupati yang paling kaya. Tetapi esensinya masyarakat perlu diberikan informasi yang benar tentang kekayaan calon pimpinannya. Jika sejak awal besaran kekayaan calon bupati diketahui masyarakat, calon terpilih pasti akan ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi,” kata Sahat.

Rojab Asy’ari
rojab@jurnas.com

Baliho Pasangan Calon Makin Marak

Jurnal Bogor, 20 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim pemenangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli merasa jengkel mengamati kinerja tiga lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi yakni KPU, Panwas serta Desk Pilkada. Meski sudah berulang kali diingatkan, tiga lembaga ini tetap mandul dalam menerapkan aturan main tentang kampanye. Salah satu buktinya terlihat dengan masih maraknya pemasangan baliho milik pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di sejumlah tempat.

”Saat kami melakukan perjalanan ke Palabuhanratu, di sepanjang jalan masih banyak terpasang baliho milik pasangan calon Bupati. Padahal saat ini bukan waktunya kampanye. Jadwal kampanye sudah disepakati baru akan dimulai pada 10 Mei mendatang,” kata Sekretaris Tim Pemenangan pasangan MAJU, Melly Mulyana kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Bahkan, kata Melly, pemasangan baliho semakin marak meskipun petugas Satpol PP telah melakukan penertiban di beberapa lokasi. Hal ini mengindikasikan tim sukses pasangan calon bupati sudah tidak patuh terhadap aturan main Pilkada. ”Tetapi yang lebih penting lagi, maraknya pemasangan baliho terjadi akibat tidak adanya tindakan tegas dari lembaga penyelenggara Pilkada,” kata Mellly.

Menurut Melly, lemahnya penerapan aturan tentang pemasangan baliho ini mengakibatkan tim sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati tidak menjadi kapok. Para tim sukses ini semakin nekat untuk mengulangi pemasangan baliho yang sudah masuk dalam ketegori pelanggaran Pilkada. ”Kalau melihat kepada aturan hukum, pelanggaran itu sudah masuk ketegori pidana,” tandas Melly.

Namun, lanjut Melly, seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada seperti tutup mata. Ketiga lembaga itu tidak pernah memberikan surat peringatan agar para tim sukses menjadi jera. ”Kalau pelanggaran ini masih terus berlangsung, untuk apa dibentuk KPU, Panwas termasuk Desk Pilkada,” tanya Melly.

Dijelaskan Melly, pihaknya sempat meminta penjelasan Panitia Pengawas Pilkada terkait masih maraknya pemasangan baliho milik pasangan calon Bupati. Dalihnya, Panwas memiliki keterbatasan dalam jumlah personil. Salah satu upaya untuk menertibkan baliho melakukan penertiban dilakukan dengan minta bantuan aparat Satpol PP.

”Kami sadari personil Panwas itu sangat terbatas jumlahnya. Namun, mereka punya kewenangan minta bantuan tim Satpol PP dibawah koordinasi Desk Pilkada. Soalnya, Desk Pilkada juga punya alokasi anggaran untuk membantu proses Pilkada ini,” papar Melly.

Sekretaris Panwasda Kabupaten Sukabumi, Suhermat mengaku sudah berulangkali menyampaikan surat permohonan untuk penertiban baliho. Tetapi surat permohonannya kurang mendapat respon dari aparat Pemda termasuk pemerintahan di tingkat Kecamatan. ”Panwas hanya punya kewenangan meminta bantuan saja. Adapun teknis di lapangan menjadi tugas aparat pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP,” kata Suhermat.

=Rojab Asy’ari

Pengusaha Ogah Bantu Calon Bupati

Jurnal Bogor, 15 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Seluruh pasangan calon Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi 2010, diperkirakan bakal kesulitan mendapatkan donatur. Pasalnya, banyak donatur dari kalangan pengusaha lokal untuk sementara waktu memilih tiarap. Mereka ogah membantu pendanaan calon Bupat menyusul kemungkinan Pilkada akan berlangsung dua putaran.

”Termasuk saya. Untuk sementara ini saya akan memilih diam. Saya akan melihat perkembangan politik karena ada kemungkinan Pilkada di Kabuapaten Sukabumi ini berlangsung dua putaran,” ungkap seorang pengusaha asal Cisaat yang enggan disebutkan namanya.

Pengusaha lokal yang biasa mengerjakan proyek APBD miliaran ini, tidak mau ambil resiko ketika harus menjatuhkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon Bupati. Resiko itu bukan sekedar persoalan dana yang siap digelontorkan bagi seorang kandidat. Tetapi para pengusaha khawatir dukungan yang diberikannya salah sasaran yang berdampak terhadap kelanjutan usahanya.

”Masih mendingan jika kandidat yang didukung itu menang. Kalau kalah, resikonya akan berat untuk kelanjutan usaha ke depan. Sebab mayoritas pengusaha lokal banyak mengandalkan usahanya dari anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.

Kehati-hatian para pengusaha ini diperlihatkan juga ketika KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuh pasangan calon yang berhak tampil di arena Pilkada. Mereka begitu yakin Pilkada tidak akan tuntas dalam satu putaran. Dengan pertimbangan itu, kalangan pengusaha akan mengintip kekuatan calon yang berpeluang lolos ke putaran kedua.

”Kalau menghitung peta kekuatan politik saat ini, ada tiga pasangan calon yang punya peluang lolos ke putaran kedua. Namun ada juga pasangan calon lainnya yang dikatakan kuda hitam secara tiba-tiba tampil dominan. Yang jelas, para pengusaha sependapat Pilkada bisa berlangsung dua putaran,” katanya.

Beberapa pengusaha mengaku siap jor-joran menggelontorkan dana untuk membantu pasangan calon Bupati yang lolos ke putaran kedua. Pasalnya, peta kekuatan politik akan mudah dihitung karena yang tampil di putaran kedua hanya ada dua pasangan calon. ”Setelah nanti ada dua pasangan, kalangan pengusaha baru akan menentukan dukungannya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,” katanya.

Kekhawatiran kalangan pengusaha untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati diakui sejumlah tim sukses. Para tim sukses mengaku sulit melakukan lobi kepada para pengusaha agar mau menyumbangkan dananya. Sebab operasional tim pemenangan tidak bisa mengandalkan dari kantong calon Bupati dan Wakil Bupati.

=Rojab Asy’ari

Tim MAJU Gerah Muncul SMS Berantai

Jurnal Bogor, 16 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim Sukses pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) mulai gerah atas beredarnya SMS yang menyebutkan pasangan ini akan membagi-bagikan pulsa gratis sebesar Rp 50 ribu. Munculnya SMS berantai ini dianggap akan merusak citra baik pasangan yang diusung PKS dan Partai Hanura tersebut. Karena itu, Tim Sukses MAJU akan melaporkan perkara ini kepada aparat Polres Sukabumi, Jum’at (16/4) hari ini.

”Saya sudah mendapat kabar mengenai SMS berantai itu sejak dua minggu yang lalu. Ternyata saat ini masih beredar luas di masyarakat. Yang jelas, Tim pememangan MAJU tidak pernah punya program membagi-bagikan pulsa gratis melalui SMS berantai itu,” ungkap Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana saat menghubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Melly mengakui beredarnya SMS tersebut telah menjadikan pasangan MAJU dikenal luas oleh masyarakat Sukabumi. Tetapi dampak dari kemuculan SMS itu justru tidak baik bagi masyarakat. Melly menduga penyebaran SMS itu dilakukan pihak yang sengaja ingin merusak nama baik pasangan MAJU.

”Di tengah perkembangan teknologi saat ini, sangat mudah orang menyebarkan berbagai hal yang bisa mempromosikan pasangan calon termasuk merusak nama baiknya. Karena itu, kami berinisiatif untuk melaporkan perkara ini ke Mapolres Palabuhnaratu. Meskipun saat ini tidak pernah ada orang yang komplain atas kemunculan SMS berantai tersebut,” kata Melly.

Munculnya persoalan ini berawal dari obrolan masyarakat Sukabumi yang mengaku mendapatkan SMS dari sesama temannya. Bunyi SMS itu meyebutkan bahwa pasangan Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli telah bekerjasama dengan operator Indosat untuk membagi-bagikan pulsa sebesar Rp 50 ribu. Dengan syarat, SMS itu harus disebarkan kepada 10 nomor lainnya, tetapi harus sesama Indosat.

”Memang saya mendapatkan SMS itu. Karena penasaran, saya pun sebarkan kepada 10 nomor lainnya. Ternyata pulsa saya tidak pernah bertambah,” kata Tanti Kartika, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Menurut Tanti, SMS itu sudah beredar luas di masyarakat. Bahkan hampir setiap ibu rumah tangga yang sedang menunggu anaknya sekolah di PAUD, mengaku telah menerima SMS ini.

=Rojab Asy’ari

Gubernur Bertanggungjawab Penuh atas Tragedi Koja Tanjung Priok

Jakarta, Pelita

Tragedi berdarah warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara yang mempertahankan Makam Habib Hasan Al Hadddat (Mbak Priok) dengan Satpol PP, ditengarai akibat makelar kasus. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah orang paling bertanggungjawab atas kasus itu.

Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM People Aspiration Center (Peace) Amhad Shahab dan Ketua Ormas Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem secara terpisah, di Jakarta, Rabu (14/4), menanggapi bentrokan warga Koja dan Satpol PP yang menelan korban tiga orang meninggal dan 100 orang luka parah.

LSM Peace menilai Gubernur DKI Jakarta tidak tanggap dan tidak paham bahwa lokasi pemakaman Mbah Priok itu merupakan Situs Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang; tidak boleh digusur. Tetapi mengapa Gubernur DKI Jakarta membiarkan PT Pelindo mengakui itu sebagai haknya.

Akibat pembiaran itu, terjadilah bentrokan. Shahab juga menyesalkan aparat kepolisian yang terkesan membiarkan bentokan itu.

Shahab yang juga kader Partai Demokrat itu menegaskan, siapapun tidak boleh mengganggu, mengubah dan apalagi memusnahkan cagar budaya. Areal Makam Mbah Priok dan Masjid Alfudhola itu sudah menjadi cagar budaya, karena sudah ada sejak abat ke-17.

Dia mengaku sejak awal sudah mengkhawatirkan kerusuhan akan terjadi, karena itu pada pukul 07.30 dia menghubungi Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat (SMS) untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Melalui SMS itu Ahmad Shahab mengatakan Pak Djoko mohon dengan sangat dihentikan penyerangan Satpol PP terhadap makan Habib Hasan Al Hadad di Koja Jakarta Utara yang memaksa masuk dan membongkar makam tersebut. Ini sangat tidak menguntungkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat dekat dengan para Habaib (habib-habib).

Pesan serupa juga dia sampaikan kepada Mensesneg Sudi Silalahi. SMS ke dua dia kirim pada pukul 11.30 WIB kepada Menko Polkam. Isinya sebagai berikut Pak Djoko Suyanto, mohon perhatian khusus, sudah ada yang mati dan banyak korban, kenapa seakan pemerintah tidak berbuat sesuatu, apakah masih menunggu lebih banyak lagi yang tewas.

Tak lama kemudian, lanjut Shahab, Menko Polhukam menjawab SMS-nya itu, sudah saya minta staf saya mencari info dan solusi, jawab Djoko Suyanto.
Makelar kasus

Sementara Ketua Parmusi Lukman Hakiem mencurigai tragedi itu akibat permainan makelar kasus yang wajib diselidiki. Lukman juga berharap keputusan pengadilan dibatalkan karena dinilai ada kejanggalan.

Menurut dia, Makam Mbah Priok sudah ada sejak abab ke-18, tetapi PN Jakarta memenangkan kepemilikan lahan Mbah Priok kepada PT Pelindo II yang barus ada tahun 2000-an. Ini tidak masuk akal. Keputusan pengadilan harus dibatalkan, tegas dia.

Lebih lanjut, Lukman mendesak pimpinan Satpol PP, PT Pelindo II, dan para pejabat DKI untuk bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung Priok jilid II.

Dikatakannya, sebelum terjadi bentrokkan, tentunya aparat sudah mengetahui bahwa masyarakat setempat sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan makam Mbah Priok, dan sekaligus menyambut kedatangan Satpol PP.

Seharusnya, kata Lukman, aparat Satpol PP, Pelindo dan pejabat DKI melakukan penundaan dan sebaliknya menempuh jalur musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut secara damai.

Kemana akal sehat Satpol PP, Pelindo, dan para pejabat DKI. Sekali lagi mereka harus bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung priok jilid II ini, ujarnya.(kh/ay)

BPD Citarik Rekomendasikan Penambangan di Tangkubanparahu

Rabu, 14/04/2010 - 06:40

SUKABUMI, (PRLM).- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citarik merekomendasikan rencana penambangan batu bolder di tanah aset desa di kawasan Gunung Tangkubanparahu di Kp. Pasirhonje, Desa Citarik, Kec. Palabuhanratu. Rekomendasi BPD itu dikeluarkan, dengan pertimbangan lokasi penambangannya berada di tanah aset desa. Selain itu juga, lokasi penambangan itu tidak termasuk ke dalam kawasan hutan cagar alam yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sukawayana-Tangkubanparahu di Palabuhanratu.

“Jadi lokasi penambangannya bukan di kawasan hutan cagar alam, tetapi di tanah aset desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan aparat desa, baik kepala desa maupun BPD,” kata Ketua BPD Desa. Citarik, Lukman Hakim.

Menurut dia, tanah aset desa yang rencananya akan dipakai penambangan batu bolder itu kurang lebih seluas sembilan hektare. Lokasinya berada di wilayah Kp. Pasirhonje dan Kp. Tangkubanparahu. Namun dalam pelaksanaannya, hingga kini masih tahap pembahasan dengan sejumlah dinas terkait, aparat Desa Citarik dan Kec. Palabuhanratu serta pihak investor. “Kapan kegiatan penambangannya, masih belum pasti. Hanya saja, sudah ada investor yang siap mendanai penambangan batu bolder itu, yakni CV Debora & Laurus dari Jakarta,” kata Lukman.

Dalam pembahasan dengan dinas terkait, lanjut dia, diakui ada beberapa masukan positif mengenai teknis penambangannya. Hal itu mengingat lokasi penambangannya berdekatan dengan kawasan hutan cagar alam Tangkubangparahu. Beberapa masukan itu, di antaranya perlu menyediakan tanah penyangga supaya tidak mengganggu kelestarian hutan cagar alam, baik pepohonannya maupun makhluk hidupnya. Selain itu, dalam teknis penambangannya harus ramah lingkungan sesuai dengan teknis penambangan yang baik dan benar.

“Intinya, dinas terkait meminta pengusaha agar memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Kami sudah merekomendasikan rencana penambangan itu. Sudah barang tentu, kita pun mengimbau pengusahanya supaya memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama di kawasan cagar alam,” ucapnya. (A-67/A-147)***

Mulut Pendemo Siap Dijahit

Jurnal Bogor, 14 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Aksi protes yang dilakukan aktivis Gerakan Moral Masyarakat Menggugat Chevron (Gema MMC) di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, semakin tak terbendung. Mereka tetap melakukan aksi mogok makan secara total hingga mengakibatkan seorang peserta tumbang. Aksi protes juga akan ditingkatkan dalam bentuk aksi gerakan tutup mulut dengan cara menjahit bibir.

”Kami sudah tidak perlu bicara lagi dengan siapa pun. Terkecuali pihak PT Chevron mau menandatangani kesepakatan mengenai empat tuntutan warga. Karena itu, kami sepakat akan melakukan gerakan tutup mulut dengan cara menjahit bibir,” kata negosiator Gema MMC, Isep Septyan kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Menurut Isep, rangkaian aksi protes yang dilakukan masyarakat terhadap PT Chevron akan berlanjut hingga Jum’at (16/4) lusa. Selain akan melakukan aksi gerakan tutup mulut, pengunjuk rasa siap melakukan sweeping terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan milik Amerika tersebut. Para pengunjuk rasa tidak mempedulikan resiko keselamatan jiwa meskipun seorang diantaranya tumbang saat aksi mogok makan.

”Kami menganggap setiap perjuangan harus berani menanggung resiko. Hal itu diperlihatkan rekan-rekan kami yang melakukan aksi mogok makan. Meskipun salah seorang diantaranya tumbang dan harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Kalapanunggal,” tandas Isep.

Sementara itu, aktivis Gema MMC membuktikan janjinya tidak hadir dalam pertemuan dengan manajemen PT Chevron yang difasilitasi Pemda Kabupaten Sukabumi di Aula Setda Palabuhanratu, Selasa (13/4) kemarin. Para aktivis Gema MMC ini memilih bertahan melakukan aksi mogok makan di poskonya. Pertemuan yang dihadiri unsur Muspida itu akhirnya menemui jalan buntu akibat tidak hadirnya perwakilan Gema MMC.

Manager Policy, Government & Public Affairs Chevron Gheotermal Salak Ltd, Usman Slamet mengakui belum adanya titik temu dari hasil pertemuan tersebut. Salah satu penyebabnya akibat ketidakhadiran perwakilan warga dari Gema MMC. Manajemen PT Chevron siap melakukan dialog agar persoalan ini segera tuntas.

“Dialog bersama masyarakat yang di fasilitasi Pemda belum ada titik temu. Padahal undangan sudah disampaikan kepada perwakilan Gema MMC. Oleh sebab itu, kita akan bertemu secara langsung supaya permasalahannya bisa tuntas,” kata Usman.

Menurut Usman, perusahaan akan menampung sejumlah tuntutan warga terkait transparasi penyaluran dana CSR maupun pemberdayaan perusahaan lokal. Hanya saja, untuk pemutuhan hubungan kerja dengan PT Tripatra tampaknya sulit terwujud. Pasalnya, Chevron masih terikat kontrak dengan perusahaan yang diberi kewenangan melakukan rekruitmen tenaga kerja.

“Untuk menghentikan kerja sama membutuhkan proses. Terlebih lagi saat ini Tripatra masih terikat kontrak dengan Chevron. Salah satu solusinya, Chevron akan melakukan evaluasi kerjasama dengan PT Tripatra,” kata Usman.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Dalam Semenit Bisa Berubah

Jurnal Bogor, 13 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Rumus tentang kemungkinan akan terjadi perubahan politik dalam satu menit masih menjadi keyakinan kubu Partai Demokrat. Terlebih lagi Partai berlambang bintang mecry ini punya investasi cukup besar menghadapi perhelatan Pilkada Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, Partai Demokrat tercatat sebagai pememang Pemilu Legislatif dengan modal suara sekitar 26 persen.
Sikap optimis itu disampaikan Ketua tim pemenangan pasangan Ucok-Sadili (USAHA), Badri Suhendi menyusul adanya hasil survei yang tidak menempatkan jagonya dalam daftar unggulan Pilkada. Badri justru percaya dukungan massa masih akan melekat pada kekuatan partai politik. ”Apalagi Partai Demokrat tercatat sebagai Pemenang Pemilu di Kabupaten Sukabumi,” kata Badri yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi.

Menurut Badri, pihaknya tidak akan percaya terhadap hasil survey yang sengaja dilemparkan lembaga yang tidak jelas identitasnya. Hasil survei jadi-jadian itu dianggap sebagai pekerjaan mubazir untuk mempengaruhi massa pemilih. Padahal realita di lapangan belum bisa dibuktikan hasilnya.

”Jika yang melakukan survei adalah sebuah lembaga mapan dan trek rekornya teruji, kami akan bisa percaya. Bahkan kami juga punya kerjasama dengan lembaga survei yang selama ini membantu tumbuhnya Partai Demokrat. Hasil survei itu justru menjadi bahan bagi kami untuk melakukan strategi apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat,” katanya.

Diakui Badri, semua pasangan calon yang akan tampil di arena Pilkada punya peluang yang sama. Mereka punya basis massa yang menyebar di setiap wilayah. Namun demikian, Partai Demokrat yang mengusung Ucok – Sadili sudah membuktikan dengan perolehan suara para Pemilu Legislatif.

“Peluang semua calon peserta Pilkada sama. Tapi kita yakin justru yang paling berpeluang menang adalah pasangan nomor lima,” ujarnya.

=Rojab Asy’ari

Harga Sembako Mulai Naik

Jurnal Bogor, 13 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Harga sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Kota Sukabumi mulai melambung tinggi. Kenaikan harga itu disinyalir dipicu karena berkurangnya pasokan barang kebutuhan pokok ke pasaran akhir-akhir ini. Barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya telur ayam, cabai merah, bawang merah, kembang kol, seledri, dan tomat. Bahkan cabai merah, kembang kol dan bawang merah kenaikan harganya cukup drastis.

Salah seorang pedagang Pasar Pelita, Suhendi mengungkapkan saat ini harga sayuran kembali melambung tinggi setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. Hal ini terjadi disinyalir pasokan sayuran dari produsen menurun. ”Kenaikan harga ini bukan dipicu karena tingginya permintaan. Pasalnya jumlah permintaan sayuran di pasar tidak mengalami lonjakan yang berarti. Berkurangnya pasokan nampaknya dipengaruhi oleh perubahan musim,” ungkap Suhendi kepada Jurnal Bogor saat ditemui Senin (12/4).

Harga cabai merah sebelumnya Rp. 9.000 per kilogram kini dijual Rp. 16.000 per kilogram. Sayuran kembang kol awalnya Rp. 2.000 per kilogram naik menjadi Rp. 6.000 per kilogram. Selain itu harga bawang merah naik dari Rp. 7.000 per kilogram menjadi Rp. 14.000 per kilogram.

Kenaikan harga itu juga diikuti daun seledri yang sebelumnya Rp. 20.000 per kilogram menjadi Rp. 24.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat dari dulu hingga sekarang tetap tinggi yakni Rp. 10.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ayam juga mengalami kenaikan dari Rp. 11.500 per kilogram menjadi Rp. 13.500 per kilogram. Kenaikan harga telur disinyalir dipengaruhi tingginya harga penjualan dari pihak produsen.

=Budiyanto

Wisatawan Keluhkan Kondisi Jalan Rusak

Jurnal Bogor, 11 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI – Wisatawan masih mengeluhkan rusaknya ruas jalan dan penebangan pohon menuju kawasan wisata alam Pondok Halimun (PH) Desa Perbawati dan Desa Sudajaya Girang Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Minggu (4/4) kemarin.

”Saya ke sini diajak sama teman-teman. Karena suasana alamnya memang masih alami dan sejuk. Namun sayang banget kondisi jalannya ke sini hancur-hancuran begitu, jadi enggak nyamanlah,” aku Dessy Apriliani (20) wisatawan asal Jakarta.

Menurut Dessy, seharusnya kawasan wisata yang masih alami ini diimbangi dengan sarana jalan yang bagus. Karena dengan jalan mulus tentunya akan membuat wisatawan yang datang ke lokasi ini menjadi nyaman dan mau kembali.

”Kalau jalannya rusak beginikan jadi enggak enjoy juga. Tadinya mau menikmati keindahan alam jadi malah merasa kesal juga di jalannya,” ujarnya seraya mempertanyakan penebangan sejumlah pohon di sepanjang perkebunan teh.

Sementara Sri Utami (24) wisatawan lainnya yang pernah beberapa kali datang ke PH mengaku kaget saat memasuki kawasan perkebunan teh. Rasa kagetnya itu karena tidak melihat lagi pohon-pohonan yang awalnya berjejer tumbuh di sepanjang jalan.

”Sekarang pemandangannya jadi ga enak lagi ya. Tadi pas masuk ke sini saya kaget, ko pohon-pohonannya ditebangin sih. Padahal biasanya kalau saya kesini ada rasa adem bila pas masuk ke perkebunan teh, tapi sekarang jadi gersang gitu,” keluh Sri.

Beberapa waktu lalu, Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya mengatakan sebelum dilaksanakan penebangan seharusnya jauh-jauh hari dilakukan penanaman pohon. Sehingga saat dilaksanakan penebangan sudah ada pohon yang menggantikan.

”Sekarang kan sudah terjadi, kami akan menghimbau agar dilaksanakan kembali penanaman pohon. Dan lebih baik pohon yang ditanam ketinggiannya sudah mencapai lebih tiga meteran, agar cepat besar,” kata Sukmawijaya.

=Budiyanto

Baligo MAJU Dirusak

Jurnal Bogor, 12 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Persaingan tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten kian memanas. Situasi ini ditandai adanya aksi pengrusakan terhadap baligo bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) di daerah Cibolang, Sabtu (10/4) malam. Aksi pengrusakan itu kontan menimbulkan reaksi keras dari kubu tim pemenangan pasangan calon bernomor urut tiga tersebut.

Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana mengatakan, baligo yang dirusak itu terjadi di salah satu posko yang resmi masuk dalam daftar tim sukses. Baligo itu robek seperti bekas sabet senjata tajam. Namun tidak seorang saksi mata pun yang mengetahui pelaku maupun waktu terjadinya aksi pengrusakan.

”Siang harinya masih utuh. Tetapi keesokan harinya sudah dalam kondisi rusak. Saya melihat kerusakan itu bukan karena hantaman angin besar,” ungkap Melly.

Menurut Melly, aksi pengrusakan diduga terjadi pada tengah malam saat posko dalam keadaan kosong. Dengan alasan tidak ada saksi mata, tim pemenangan MAJU tidak akan melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian termasuk Panitia Pengawas Pilkada. Hanya saja, tim MAJU meminta lembaga penyelenggaraan Pilkada komitmen terahadap aturan main yang telah disepakati bersama.

”Aksi pengrusakan baligo ini hanya sebuah kejadian kecil yang mulai mewarnai proses Pilkada Kabupaten Sukabumi. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat perjalanan Pilkada masih cukup panjang. Agar pelaksanannya berjalan aman dan lancar, diperlukan sikap tegas dari lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada,” tandas Melly.

Dijelaskan Melly, ada tiga lembaga yang harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pesta demokrasi lima tahunan ini. Ketiga lembaga yang dimaksud antara lain Panitia Pengawas Pilkada, Komisi Pemiihan Umum (KPU), serta Desk Pilkada. Lembaga ini punya peran penting dalam mengawal perjalanan Pilkada hingga selesai.

”Kenyataannya, tiga lembaga ini terkesan diam ketika sejumlah pelanggaran Pilkada mulai muncul ke permukaan. Bahkan dari tiga lembaga itu, kinerja paling parah diperlihatkan Desk Pilkada yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Desk Pilkada punya peran penting karena merupakan lembaga yang mewakili pemerintah daerah di arena Pilkada,” papar Melly.

Salah satu kelemahan Desk Pilkada terjadi ketika Panwasda melakukan penertiban atribut kampanye yang terpasang di sejumlah tempat. Desk Pilkada seharusnya ikut membantu penertiban dengan mengintruksikan petugas Satpol PP maupun anggota tantrib yang tersebar di seluruh kecamatan. Pasalnya, upaya penertiban ini tidak bisa dilakukan Panwasda yang personilnya sangat terbatas.

”Akibat Desk Pilkadanya tidak berfungsi, atribut kampanye hingga saat ini masih marak terpasang di sejumlah tempat. Padahal sesuai kesepakatan seluruh tim pemenangan pasangan calon Bupati, pemasangan baligo hanya diperbolehkan pada saat kampanye nanti yang waktunya ditentukan 14 hari. Di luar jadwal itu, seluruh pasangan calon dilarang menggelar kegiatan yang berbau kampanye,” pungkasnya.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Tiga Pasangan Calon Masuk Unggulan

Jurnal Bogor, 12 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE PGRI Sukabumi, Asep Deni memprediksikan Pilkada Kabupaten Sukabumi akan mengkerucut pada persaingan tiga pasangan calon Bupati yang diusung partai politik. Ketiga pasangan itu yakni Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU), Marwan Hammami – Usman Effendi (MU), dan Hasymi Romli – Iman Adinugraha (BERHASIL). Hanya saja, dari ketiga calon kuat itu sangat kecil kemungkinan menang dalam satu putaran.

”Berdasarkan analisis saya, tidak akan ada pasangan calon yang bisa meraih suara lebih dari 30 persen pada Pilkada putaran pertama. Banyak faktor yang memungkinkan terjadinya Pilkada dalam dua putaran. Salah satu faktor itu karena Pilkada akan diikuti tujuh pasangan calon,” ungkap akademisi yang juga merangkap Dewan Pakar Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi (PK2HE) ini.

Menurutnya, tujuh pasangan yang akan tampil di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi memiliki kekuatan massa yang hampir berimbang. Sehingga secara matematis suara pemilih akan terdistribusi cukup merata. Apalagi pola pendekatan yang dilakukan seluruh pasangan calon untuk menarik simpatik massa semuanya sama.

”Segmen dan metode yang dipakai seluruh pasangan calon untuk meraih dukungan massa pada intinya sama. Mereka melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara menghadiri pengajian atau mendekati para tokoh masyarakat. Saya tidak melihat ada pasangan calon Bupati yang memiliki metode istimewa untuk meyakinkan masyarakat pemilih,” katanya.

Bahkan, kata Deni, seluruh pasangan calon tidak memiliki kemasan isu yang bisa menjadi daya tarik bagi pemilih. Seluruh pasangan calon hanya berkutat pada isu program pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Bahkan hampir setiap pasangan calon menawarkan program yang terkesan menjelek-jelekan pasangan lainnya.

Dijelaskan Deni, ada sebuah peluang Pilkada Kabupaten berlangsung hanya satu putaran. Tetapi ongkosnya agak lumayan cukup mahal. Peluang Pilkada satu putaran bisa terjadi apabila ada pasangan calon yang berani menerapkan konsep political marketing dengan syarat harus siap menyewa jasa konsultan politik.

”Tanpa melibatkan konsultan yang ahli di bidang political marketing, sulit bagi pasangan calon bupati menang dalam satu putaran. Memang para tim sukses banyak yang meniru konsep political marketing. Namun tanpa didukung keahlian yang memadai, tim sukses juga akan terjebak pada pola yang konvensional,” ujarnya.

Di luar tiga pasangan kuat itu, Deni tidak manafikan akan muncul kekuatan lainnya dari satu pasangan calon independen. Sayangnya, pasangan ini tidak punya dukungan kuat dari calon wakil Bupatinya. Sehingga pasangan independen itu pun akan kesulitan untuk bersaing dengan pasangan lainnya yang diusung partai politik.

”Paling tidak, pasangan calon independen bisa menarik keuntungan ketika tiga pasangan calon kuat tengah bertarung habis-habisan,” katanya.

Terlibat Tim Sukses, Tentara Diancam Sanksi Berat

Rabu, 07/04/2010 - 16:33

SUKABUMI, (PRLM).- Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Sukabumi, Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Sukabumi menegaskan akan memberikan sanksi berat kepada anggotanya yang terlibat menjadi bagian tim suksesi pasangan calon kepala daerah.

Bahkan pemberlakuan sanksi berat tidak hanya berlaku bagi personel Makodim saja. Namun diberlakukan bagi seluruh prajurit di beberapa kesatuan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

"Seluruh personel tentara harus harus tetap menjaga sikap netral pada Pemilukada mendatang. Bila terdapat ada indikasi keterlibatan anggota menjadi bagian tim tertentu pada calon kepala daerah, akan memperoleh sanksi tegas," tukas Komadan Distrik Militer (Dandim) Sukabumi, Letkol Kav. M. Yusuf kepada PRLM, Rabu (7/4). (A-162/das)***

RSUD Palabuhanratu Dapat Bantuan Pemprov Rp 9,5 Miliar

Jumat, 09/04/2010 - 19:44

SUKABUMI, (PRLM).- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu mendapatkan bantuan dana kesehatan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 9,5 miliar. Bantuan tersebut, di antaranya untuk pembangunan fisik Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp 1,5 miliar, alkes (alat kesehatan ) UGD Rp 6,5 miliar serta dua unit mobil ambulan senilai Rp 700 juta. Sedangkan sisanya, sebagian untuk pembangunan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Sukabumi.

“Dana kesehatan dari Pak Gubernur itu disampaikan secara resmi ketika acara Hari Syukuran Nelayan (HSN), Selasa (6/4) kemarin, di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP). Tadinya secara simbolis mau dikasihkan di sini (rumah sakit), namun Pak Gubernur inginnya terlihat langsung oleh masyarakat luas sehingga penyerahannya dilakukan saat acara HSN,” tutur Direktur RSUD Palabuhanratu, Didi Supardi, SKM. M.M., ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/4).

Menurut dia, dana bantuan Pemprov Jabar itu sudah diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sukabumi. Sementara untuk pembangunan UGD termasuk pengadaan barang-barang alkesnya, diperkirakan akan dilaksanakan Mei-Juni nanti. “Dananya sudah masuk ke DPPKAD dan prosesnya tinggal melaksanakan pembangunan saja,” ujar Didi.

Dikatakan, pembangunan UGD dan pengadaan alkes dari bantuan provinsi itu, untuk mendorong peningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan medis yang bersifat darurat. Pelayanan tersebut, di antaranya pelayanan pasien umum, persalinan dan penanganan bayi yang baru lahir. Bahkan di UGD, akan ditempatkan seorang bidan khusus yang menangani persalinan dan bayi yang baru lahir dalam kondisi darurat.

Selain membangun UGD, lanjut dia, akan dibangun pula gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD Kab. Sukabumi tahun ini senilai Rp 1 miliar, termasuk pengadaan alkesnya Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pembangunan kamar mayat, kemungkinan akan dianggarkan dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan) APBD Pemprov Jabar 2010 senilai Rp 12, 5 miliar. “Prosesnya tinggal Pak Bupati mengajukan anggarannya ke provinsi untuk dialokasikan dalam ABT,” kata Didi. (A-67/das)***

Palabuhanratu Ditetapkan Jadi Minapolitan

Selasa, 06/04/2010 - 21:22

ADANG JUKARDI/"PRLM"

MENTERI Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad (kiri), didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (tengah) sedang bersalaman dengan Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya, M.M. (kanan), ketika melihat panel gambar rancang bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) seusai meresmikan pencanangan Palabuhanratu menjadi kawasan Minapolitan dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 di Dermaga II PPNP di Palabuhanratu, Selasa (6/4).*

SUKABUMI, (PRLM).- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad menetapkan daerah Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, menjadi kawasan Minapolitan (Kota Perikanan) yang pertama di Indonesia. Guna menunjang kawasan Minapolitan itu, di Palabuhanratu akan dibangun kawasan industri perikanan tangkap dengan berbagai sarana dan fasilitas pendukungnya. Di antaranya pabrik es, gedung pengolahan dan pengalengan ikan serta penambahan kolam dermaga.

Tak hanya itu saja, nelayannya pun akan dibantu dengan sarana kapal-kapal besar di atas 30 GT (gross ton), bantuan rumpon (alat tangkap pengumpul ikan) 20 unit, pemberian pinjaman modal berbunga murah, asuransi serta sertifikat tanah untuk agunan pinjaman modal ke bank.

“Untuk membangun satu kawasan Minapolitan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Namun untuk membangun kawasan Minapolitan di Palabuhanratu ini, baru bisa kita anggarkan secara bertahap mulai 2011 nanti,” kata Fadel usai pencanangan Program Minapolitan di Palabuhanratu dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 ke-50 di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) di Palabuhanratu, Selasa (6/4).

Ia yang didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjelaskan, dalam program Minapolitan di Palabuhanratu itu akan dikembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya. Hal itu mengingat sumberdaya perikanan serta kekayaan laut di Palabuhanratu sangat potensial untuk dikembangkan.

“Dulu sewaktu zamannya saya kuliah di ITB, saya kenal betul dengan Palabuhanratu ini. Produksi ikan di Palabuhanratu menjadi simbol potensi kelautan di tingkat nasional. Daerah ini menjadi tulang punggung perikanan tangkap dan budidaya. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, produksi ikannya naik, tapi redup lagi,” kata Fadel.

Lebih jauh Fadel menjelaskan, guna membangun perikanan yang maju perlu mengubah konsep lama menjadi konsep baru dengan berbagai terobosan pembangunan perikanan yang strategis. Konsep yang baru itu, tak lain dengan menerapkan program Minapolitan. Melalui pembangunan berbagai fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur dalam program Minapolitan itu, diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Ditempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengharapkan agar program Minapolitan itu dikembangkan di daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Gubernur mengharapkan agar pemerintah pusat bisa menerapkan Minapolitan di enam tempat, di antaranya Rancabuaya, Kab. Garut, Pangandaran, Kab. Ciamis dan Indramayu. (A-67/das)***

Gaji Buruh PT. MGL Dicicil

Jurnal Bogor, 7 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Pemilik PT. Muara Griya Lestari (MGL) Muara Grup kembali menjanjikan akan membayar sisa gaji buruh pada bulan Februari secara dicicil. Rencananya sisa gaji bulan Februari 2010 akan dibayarkan sebesar Rp. 250 ribu kepada 1.650 buruh pada hari Kamis (8/4) besok.

Demikian diungkapkan Kepala Human Resource Development (HRD), PT. MGL, H. Djaya Rahmat mewakili pemilik perusahaan, Yudi Fransiskus kepada para wartawan di pabriknya Jalan Raya Sukabumi-Bogor, Kampung Kadupugur Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Selasa (6/4).

”Pak Yudi langsung menemui para karyawan tadi pagi dan mengatakan sisa gaji Februari akan dibayarkan Kamis sebesar Rp. 250 ribu. Sedangkan sisanya akan diperhitungkan dan dibayar berikutnya,” ungkap Rahmat.

Gaji Februari, kata Rahmat sesuai Upah Minimun Kabupaten (UMK) Sukabumi sebesar Rp. 675 ribu perbulan. Sudah dibayarkan kapada para buruh sebanyak dua kali, masing-masing pada awal Maret Rp. 150 ribu dan pada akhir Maret Rp. 150 ribu.

”Perusahaan saat ini sedang kesulitan masalah keuangan makanya gaji terlambat. Untuk gaji bulan Maret diharapkan para karyawan dapat mengerjakan order yang masih belum selesai dan tentunya order ini harus segera diselesaikan,” katanya.

Wakil Ketua Komisariat Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengungkapkan pihaknya akan menunggu pada hari Kamis besok sesuai yang dijanjikan pemilik perusahaan dihadapan ribuan pekerja.

”Walaupun begitu, tentunya kami sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya bila kembali mendapatkan kendala yang sama. Kami akan berusaha menyelesaikan sesuai prosedur ketenagakerjaan, tapi semuanya tergantung hari Kamis,” ungkap Hera.

Mediator Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Agung Sinaga berharap pihak perusahaan dapat menepati janji akan membayar cicilan sisa gaji Februari Rp. 250 ribu pada Hari Kamis.

=Budiyanto

Transportasi Laut dari Palabuhan Ratu Difungsikan Lagi

Sabtu, 03/04/2010 - 00:55

SUKABUMI, (PRLM).- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishub dan Kominfo) Kab. Sukabumi akan mengfungsikan kembali transportasi angkutan laut dengan rute pelayaran dari Palabuhanratu-Ciwaru, Kec. Ciemas dan Palabuhanratu-Sanggrawayan, Kec. Simpenan. Pemungsian transportasi angkutan laut itu guna melayani kebutuhan transportasi masyarakat, baik angkutan penumpang maupun angkutan hasil bumi.

“Kita akan memprogramkan lagi transportasi angkutan laut ini karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau serta Penyebrangan (ASDP) Dishub dan Kominfo Kab. Sukabumi, Dayat, S.Pd., M.M., ketika ditemui di rumahnya di Palabuhanratu, Jumat (2/4).

Menurut dia, jalur transportasi angkutan laut rute pelayaran Palabuhanratu-Ciwaru dan Palabuhanratu- Sanggarawan itu, sempat beroperasi beberapa tahun lalu. Namun dikarenakan, pemilik kapalnya terbentur masalah ketiadaan modal untuk pembuatan kapal sehingga transportasi angkutan laut itu terhenti. Padahal, hingga kini masyarakat masih sangat membutuhkan sarana transportasi tersebut.

“Sehubungan sarana transportasi angkutan laut ini dirasakan sangat penting bagi masyarakat, sehingga kami akan berupaya memprogramkan kembali tahun ini. Kita akan berusaha memungsikan kembali rute pelayaran lokal ini,” ujar Dayat.(A-67/A-50)***

Porsi APBD Jomplang

Jurnal Bogor, 6 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sukabumi menilai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010 tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu terlihat dari alokasi pembagian APBD yang totalnya mencapai Rp 1,54 triliun. Dari anggaran sebesar itu, seorang warga Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya dijatah Rp Rp 227.800 sedangkan seorang pegawai pemerintah justru kebagian Rp 53,8 juta per tahun.

Porsi anggaran yang cukup jomplang antara kebutuhan masyarakat dengan pegawai pemerintah terungkap dalam siaran pres yang disampaikan Fitra Kabupaten Sukabumi, 31 Maret lalu. Direktur Fitra Sukabumi, Mulyawan S Nugraha mengatakan, perbedaan alokasi anggaran yang tidak berimbang itu terlihat dari hasil analisis APBD Kabuapten Sukabumi tahun 2010. Porsi anggaran total belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 867,32 miliar per tahun dan sisa belanja di luar pegawai hanya sebesar Rp 681,72 miliar.

”Anggaran belanja pegawai sebesar itu diperuntukan bagi 16.115 orang pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Sementara anggaran di luar pegawai justru jauh lebih kecil. Padahal anggaran di luar pegawai itu diperuntukan bagi 2,45 juta penduduk Kabupaten Sukabumi,” kata Mulyawan.

Menurut Mulyawan, hasil perhitungan antara belanja pegawai dibagi jumlah karyawan Pemda Kabupaten Sukabumi akan ditemukan angka pembagi sebesar Rp 53,8 juta. Dengan kata lain, angka sebesar itu merupakan rata-rata biaya kebutuhan seorang pegawai pemerintah daerah. Sedangkan rata-rata alokasi biaya untuk kebutuhan masyarakat hanya sebesar Rp 227.800 per tahun.

”Apa kata dunia jika APBD Kabupaten Sukabumi tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Anggaran untuk pegawai justru gemuk sedangkan masyarakat dibiarkan kurus. Rakyat berhak menuntut terhadap setiap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.

Selain menyoroti jomplangnya porsi anggaran rakyat versus pegawai, FITRA juga mengkritisi sejumlah kebijakan Pemda yang terangkum dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari 11 kebijakan pembangunan antara tahun 2006 – 2010, ditemukan adanya program yang tidak sesuai dengan RPJMD. Program yang tidak masuk RPJMD tapi dilaksanakan Pemda terkait masalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES).

”Memang hampir 90 persen program yang terdapat dalam RPJMD terjabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Namun ada beberapa program kegiatan di dalam RPJMD yang tidak dicantumkan pagu indikatifnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat setiap program lainnya mencantumkan nominal pagu anggaran. Program yang teraplikasi dalam RKPD juga kurang menyentuh terhadap masyarakat miskin,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mulyawan juga mengkaji alokasi APBD tahun 2010 kurang berpihak dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Salah satu buktinya terlihat dari alokasi anggaran bidang pertanian yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Justru APBD tahun 2010 lebih memanjakan bidang pendidikan dan kesehatan.

”Bidang Pertanian hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 12,15 persen. Ini sangat jauh dibanding bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 69,05 persen. Bahkan bidang pertanian juga masih kalah dari alokasi bidang kesehatan yang mendapatkan porsi sebesar 41,94 persen,” katanya.

Rojab Asy’ari

rozaba@jurnas.com

Tim Kampanye HADE Protes KPU

Jurnal Bogor, 3 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim kampanye pasangan H. Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE) melayangkan protes terhadap KPU Kabupaten Sukabumi. Pasangan calon nomor urut empat ini menuding terjadinya kekisruh di tubuh Koalisi Pembangunan 14 Parpol akibat belum adanya keputusan akhir mengenai jadwal kampanye. Sehingga Tim HADE belum bisa menyusun program pemenangan menghadapi Pilkada, 27 Mei mendatang.

”Salah satu fokus pemenangan kami terletak pada tahapan kampanye. Karena jadwal kampanye belum jelas, kami pun belum bisa menyusun strategi pemenangan Pilkada. Padahal strategi pemenangan ini akan melibatkan seluruh partai politik pengusung pasangan HADE,” ungkap Ketua Tim Pemenangan pasangan HADE, Yusuf Puadz menyusul adanya ancaman boikot dari 13 parpol yang menjadi mitra koalisinya.

Menurut Yusuf, tim HADE sebenarnya berharap jadwal kampanye sudah ditetapkan KPU sejak pertemuan pertama dengan para tim sukses pasangan calon Bupati pada pekan lalu. Tetapi pembahasan jadwal kampanye selalu tertunda-tunda hingga pertemuan ketiga. Terkatung-katungnya jadwal kampanye mengakibatkan pasangan HADE belum berani menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol pengusungnya.

”Hasil pertemuan terakhir dengan para pimpinan parpol pengusung HADE, kami sepakat untuk menunggu dulu keluarnya jadwal kampanye. Setelah itu, baru kami akan menggerakan mesin parpol yang tergabung dalam Koalisi Pembangunan. Karena itu, kami berharap jadwal kampanye bisa segera ditetapkan KPU,” kata Yusuf yang juga menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi tersebut.

Yusuf mengakui 13 pimpinan parpol yang menjadi mitra koalisinya sempat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pasangan HADE. Ancaman boikot timbul akibat salah komunikasi para pimpian parpol yang merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan program pemenangan tim HADE. ”Setelah masalahnya kami temukan, kini 13 parpol pengusung HADE kembali solid,” katanya.

Berdasarkan pantauan Jurnal Bogor, salah satu penyebab alotnya pembahasan jadwal kampanye akibat belum adanya kesepakatan antara tim sukses dengan KPU terkait aturan main kampanye. Pasalnya, KPU sempat melontarkan usulan kebebasan pasangan calon bupati menggelar sosialisasi di luar jadwal kampanye. Kegiatan sosialisasi selama 35 hari tersebut sempat mengundang perdebatan menyusul perlu adanya payung hukum.

Dalam pertemuan terakhir antara KPU dengan tim sukses Jum’at (2/4) kemarin, disepakati pasangan calon bisa memanfaatkan waktu selama 35 hari untuk menggelar pertemuan tatap muka. Sosialisasi di luar jadwal kampanye itu bisa dimanfaatkan pasangan calon maupun tim sukses untuk menemui masyarakat. Bahkan pasangan calon diperbolehkan menggelar pertemuan tertutup dengan ketentuan jumlah massa yang hadir tidak melebihi 250 orang.

Hanya saja, selama kegiatan sosialisasi pasangan calon dilarang memasang alat kontak kampanye termasuk publikasi di media massa. Pemasangan alat peraga disepakati waktunya harus dilakukan pada saat jadwal kampanye.

”Kegiatan sosialisasi ini tidak masuk kampanye, namun kesempatan pasangan calon untuk melakukan interaksi politik dengan masyarakat,” ungkap anggota KPU Jawa Barat, Pepen Setiawan saat memberikan pemaparan mengenai tahapan kampanye di depan para tim sukses pasangan calon Bupati.

=Rojab Asy’ari

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Telah berpulang ke rahmatullah Bapak H.DIKDIK ISKANDAR, S.H. bin H. SYUKUR AFFANDI (mantan Anggota DPRRI/Ketua DPW PPP Jabar) pada Jumat, 2 April 2004 pkl 22.30.

Jenazah disemayamkan di rumah duka, Jl. Situ Awi, Cisaat, Sukabumi. Mohon do'a & mohon maaf.