FPPP Minta Tangguhkan Renovasi Ruang Kerja di DPR

Sumber : mediaindonesia.com
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Renovasi ruangan kerja Anggota DPR RI dan penggantian lantai toilet serta pembangunan sepuluh ruang kerja baru yang menghabiskan dana Rp 33.469.101.000, sebaiknya ditunda. Karena belum semua anggota Dewan menyetujui, termasuk FPPP. "Kami meminta penundaan hngga akhir November, untuk mengadakan rapat pleno fraksi yang khusus membahas tentang renovasi tersebut," kata Wakil FPPP Lukman Hakiem di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Lukman, dana renovasi ruang kerja lama dan penggantian lantai toilet memakan biaya Rp. 26.263.848.000 sedangkan sisanya Rp. 7.205.253.000,- untuk membuat ruang kerja baru yang akan digunakan oleh sepuluh tambahan anggota DPR mendatang. Lebih lanjut ia menambahkan, harusnya dengan pencitraan DPR yang semakin menurun perlu dibicarakan urgensi renovasi ruang kerja tersebut. Serta, penangguhan itu dirasa perlu karena pemberitahuan pelaksanaan renovasi tersebut dilakukan pada saat anggota Dewan melakukan kunjungan kerja/kembali ke daerah pemilihannya. "Kalaupun dilanjutkan, saya meminta kepada Sekjen agar ruangan yang ditempati FPPP, lantai 15-16 ditunda hingga awal persidangan II tahun Sidang 2008-2009," tandas Lukman.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Indria Muaja membenarkan adanya renovasi ruang kerja Anggota Dewan. "Pada Senin (11/11) kita, BURT dan Sekjen sudah keliling dan melakukan pengecekan terhadap ruangan yang perlu diperbaiki," ujarnya. Katanya, renovasi itu untuk membuat ruangan/sekat bagi para staf ahli Sekjen maupun staf ahli dari 550 anggota dewan. Mengenai angka yang cukup besar, sudah sesuai dengan grand desain supaya awet sehingga tidak perlu melakukan renovasi berulang kali. "Untuk detail lebih jelasnya anda silahkan tanya Sekjen aja," kilahnya.

Saat dihubungi terpisah, Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengungkapkan bahwa angka tersebut sudah final dan mendapat persetujuan BURT. "Kita akan segera melakukan sosialisasi kapada fraksi-fraksi, terutama FPPP," kata Nining.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko menyatakan bahwa itu adalah semangat untuk menghabiskan anggaran. "Kalau dana itu tidak digunakan akan dikembalikan kepada kas negara, mereka tidak akan mendapat apa-apa," sahutnya. Ia mengharapkan bahwa yang direnovasi memang benar-benar rusak. "Ya bisa saja itu untuk membuat para anggota kerasan berada di kantornya, dimana selama ini mereka jarang sekali datang," kelakarnya. (*/OL-03)

PKS Lecehkan Organisasi Islam?

KH A. Dahlan Dipakai Kampanye Parpol

SUKABUMI – Akhir-akhir ini gambar pendiri Muhamadiyah KHA Dahlan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terang saja hal ini memancing protes sejumlah pimpinan organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah. Bahkan sejumlah televisi gambar KHA Dahlan bersama tokoh NU KH Hasyim Asyari sengaja dipublikasikan PKS dalam iklan.

Khusus mengenai pemuatan gambar KHA Dahlan, Ortom Muhammadiyah menganggap PKS sudah melecehkan salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Protes pemuatan gambar KHA Dahlan disampaikan tiga organisasi Muhmmadiyah yang tergabung dalam wadah Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) antara lain pimpinan Pemuda Muhammadiyah, ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di Sukabumi. AMM berencana akan melayangkan surat keberatan pada Komisi Pemilihan Umum. Bahkan, AMM juga meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk segera memberikan peringatan kepada PKS.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sukabumi, Jana Jaenudin mengatakan, pemuatan gambar KHA Dahlan jelas menyinggung perasaan kader dan simpatisan Muhammadiyah. Ditegaskannya, gambar KHA Dahlan haram hukumnya dipajang untuk kepentingan politik. Bahkan pemasangan gambar tokoh pendiri Muhammadiyah untuk sarana pembelajaran pun sifatnya mubah. ‘’Jangankan untuk kepentingan politik, untuk perhiasan rumah pun sudah kami anggap haram. Kami menganggap hal itu sebuah pelecehan terhadap Muhammadiyah,’’ kata Jana yang juga Wakil Sekretaris DPP IMM itu.

Jana berpandangan, pemasangan gambar KHA Dahlan oleh PKS tidak digunakan sebagai salah satu alat untuk meraih dukungan pada Pemilu 2009 mendatang. Tentunya, hal merupakan upaya eksploitasi bagi kepentingan PKS. Untuk itu, PKS sama sekali tidak dibenarkan untuk mempublikasikan gambar KHA Dahlan.‘’Kami yakin, tidak akan ada pengurus Muhammadiyah dari tingkat ranting hingga pusat yang memberikan ijin pemuatan gambar KHA Dahlan itu.

Sebab dalam buku Himpunan Putusan Tarjih pun ditegaskan pemuatan gambar KHA Dahlan hanya untuk kepentingan perhiasan sudah dinyatakan haram,’’ tegas Jana.=BUD

Bantuan Gubernur Berbau Politis Penerimanya Banyak Anggota Partai Politik

SUKABUMI - Bantuan Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sebesar Rp. 11 miliyar berbau politik. Buktinya penerima bantuan ini mayoritas merupakan pengurus partai dari kubu pasangan Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan dan dan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf. Bahkan umumnya penerima bantuan adalah para calon anggota legislatif (caleg) 2009 mendatang.

Sebelumnya Heryawan, pada acara reuni akbar Pondok Pesantren Samsul Ulum Sabtu lalu, menegaskan akan menyerahkan bantuan untuk biaya pendidikan. Namun nyatanya sebagian besar bantuan ini diberikan pada tim sukses yang teroganisir sebagai bentuk jawaban dari proposal yang diajukan mereka.Hal ini terlihat saat Wakil Walikota Sukabumi Drs. H.M. Mulyono didampingi Sekretaris Kota Sukabumi H.M Muraz, SH, memberikan pengarahan pada sejumlah penerima bantuan, di Oprasional Room Pemkot Sukabumi, Selasa (14/10) kemarin.

Mereka yang hadir adalah wajah-wajah tak asing, karena merupakan aktifis di partai politik. Berbeda dengan bantuan yang langsung dikelola oleh Pemkot Sukabumi, seperti bantuan pada sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan kelompok usaha ini nampaknya Pemkot Sukabumi sedikit kerepotan mempertanggung jawabkannya.

Sehingga dua pejabat pemkot ini sangat hati-hati karena tidak mau menanggung resiko, jika terjadi penyelewengan oleh pihak ketiaga sebagai penerima bantuan.Berdasarkan data yang terlampir dalam keputusan Gubernur Jabar No. 14 tahun 2008, bantuan tersebut antara lain untuk Ikatan Tukang Ojeg Se-Kota Sukabumi, perkumpulan pedagang makanan berbasis ayam, pengaguran kreatif, pemberdayaan masyarakat melalui Yayasan Bina Ruhiyah, bantuan untuk peningkatan kualitas imam dan khotib melalui A. immah Khutoba dan Sabah Islam (SAKSI), dan pengrajin tahu tempe dan bantuan untuk lembaga yang lainya. Dari data tersebut ada yang sedikit janggal dan menjadi bahan pertanyaan, yakni bantuan untuk Ikatan Da’i Indonesia (Ikad) Cianjur, yang beralamat Sukabumi.

Besarnya bantuan tersebut rata-rata diatas Rp.150 hingga Rp. 200 juta. Bantuan ini lebih besar dibanding dengan bantuan untuk penenganan bantuan bencana alam yang diterima oleh Pemkot Sukabumi.Usai memberikan pengarahan, Wakil Walikota Sukabumi Mulyono, pada Pakar mengungkapkan, sebagain besar bantuan tersebut diberikan pada lembaga swasta yang pernah mengirimkan proposal pengajuan ke Pemda Jabar. Makanya terang Mulyono mereka perlu diberikan pemahaman tentang mekanisme pancairan sesuai aturan, karena selain penerima sebagai penanggung jawab, Pemkot Sukabumi juga harus mempertangungjawabkan sesuai aturan. “Makanya untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan, dana tersebut bisa dicairkan oleh yang mengajukan profosal awal dengan syarat hatus menunjukan akte notaries pendirian lembaga. =BUD

Yusuf Fuadz "Lolos" Korupsi DPRD Gate

SUKABUMI - Vonis bebas Yusuf Fuadz, terdakwa kedua kasus dugaan penyelewengan dana mobilisasi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 1999-2004 sebesar Rp 4,5 miliar, mencuat. Meski demikian, Pengadilan Negeri (PN) Cibadak belum mengetahui isi detail amar putusan bebas dari mahkamah agung (MA), selaku lembaga terakhir Yusuf Fuadz mencari keadilan atas jerat hukum yang melilitnya selama ini.

Dari keterangan yang diperoleh Radar menyebutkan, vonis bebas pria yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi itu mencuat dari para koleganya. Kemarin, salah seorang sumber yang juga orang terdekat Yusuf menyebutkan, vonis bebas rekannya itu sudah diterima beberapa hari yang lalu.

"Suratnya dari MA sudah saya lihat dan isinya memang, dia dibebaskan dari kasus hukumnya," tutur sumber yang mewanti namanya tak dikorankan.

Saat dikonfirmasi via telepon genggam, Yusuf Fuadz tidak menampik. Dia mengaku bersyukur, proses hukum yang dilakoninya selama ini, memberi keadilan. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, semua proses hukum berlangsung seadil-adilnya," katanya.

Sayang, ditanya lebih dalam soal proses kasasi yang ia lakukan ke MA, Yusuf tak mau berkomentar banyak. "Pentolan" PPP Kabupaten Sukabumi itu justru meminta Radar mengkonfirmasi lebih dalam ke pengacara atau pengadilan negeri (PN) Cibadak, tempat awal mula dia diadili bersama bekas Bupati Sukabumi Maman Sulaeman.

"Silakan saja tanya ke pengacara saya atau ke pengadilan. Di sana semua putusan tentang putusan saya lengkap," bebernya.

Sayang,sampai kemarin, Radar belum bisa mengorek keterangan lebih dalam vonis bebas dari kuasa hukumnya Jazuli. Ponsel pengacara senior di Sukabumi itu, sulit dihubungi.

Namun begitu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, Nur Aslam mengaku, dirinya memang telah menerima kutipan putusan Yusuf yang dalam kasus ini dijerat sewaktu menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Hanya saja, wanita berpenampilan eksentrik ini enggan menyebut detail amar putusan tersebut.

"Yang jelas saya waktu itu langsung tandatangani kutipan putusan MA itu sebagai disposisi. Soal isinya, saya tidak tahu menahu," ulasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Dedi Supriadi mengaku belum mengetahui vonis bebas Yusuf Fuadz. Hanya saja, jika amar putusan itu sudah diterimanya, kejaksaan akan melakukan tindakan berupa koordinasi pimpinan terlebih dahulu. "Kalau sudah terima, kita ya koordinasikan dulu dengan pak kajari selaku pimpinan. Baru setelah itu, kita lakukan apa yang sesuai dengan petunjuk atasan," tegas jaksa berkacamata itu.

Sekadar diketahui, di PN Cibadak, Yusuf Fuadz dinyatakan bersalah karena terlibat skandal penyelewengan dana APBD sebesar Rp4,5 miliar. Atas kasusnya, ia divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim yang waktu itu diketuai Sir Johan. Kasus tersebut menggelontor beberapa saat setelah perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu. Di mana, banyak anggota dewan mengeluhkan tingginya biaya mobilisasi. Karena itu, pimpinan dewan beserta eksekutif sepakat menggulirkan dana bantuan mobilisasi yang rincian per anggota dewan besarnya Rp 100 juta. Jaksa menganggap, prosedur pengguliran itu tidak sesuai aturan main. Sebab, pos anggaran untuk mobilisasi tersebut diambil dari pos dana yang tidak seharusnya. (veg)

Soal Jual Beli Caleg. Bachtiar Chamsyah : DPP PPP Terlibat, Pecat Termasuk Ketuanya

Jakarta - Kisruh isu jual beli nomor urut caleg PPP ditanggapi dengan keras oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Bachtiar Chamsyah. Ia menilai kisruh itu tidak lepas dari kesalahan DPP PPP. Bila terbukti ada oknum DPP 'bermain' dalam kasus itu, maka siapa pun dia harus dipecat."Saya minta usut dan tindak.

Kalau ada orang DPP ikut permainan itu ya pecat, termasuk ketuanya. Seorang ketua kan harus jadi contoh, ngapain jadi ketua kalau nggak bisa jadi contoh," ujar Chamsyah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2008).Berdasar pengalamannya berpolitik, Chamsyah yakin pernyataan anggota Bidang Hukum dan HAM DPP PPP M Burhanudin Dahlan yang mengungkap percaloan nomor caleg didorong oleh rasa tidak mendapatkan keadilan dalam masalah caleg.

Di sinilah letak keteledoran pihak DPP PPP yang tidak cukup terbuka tentang kriteria kader yang akan didudukkan di parlemen."Saya lihat ada kekurang hati-hatian DPP di sini. Saya sudah ingatkan ke Suryadharma (Ketum DPP PPP) di sini harus hati-hati, karena di mana-mana parpol itu kritis dalam pencalonan," kata Menteri Sosial itu.(lh/iy)

Konflik PPP Kab. Sukabumi Belum Mereda

http://www.radar-bogor.co.id/

SUKABUMI - Konflik internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi pada proses pencalegan belum berakhir sejak beredar isu jual beli nomor urut pada proses penetapan daftar calon legislatif sementara (DCS) Pemilu 2009.

Isu ini sudah lama beredar namun belakangan sebagian kader partai berlambang kakbah ini berani ‘bernyanyi’ karena sikap lajnah penetapan calon (LPC) internal partai yang mengurusi pencalegan tak kunjung meluruskan masalah. Saling curiga antara kader, pengurus hingga calon legislatif (caleg) yang akan menggunakan mesin partai tersebut akhirnya mencuat.

“Sebelum ada rekomendasi suara terbanyak yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, kami melihat penempatan nomor urut DCS di internal partai sangat rancu,” ungkap pengurus DPC PPP Kabupaten Sukabumi Suhud Hidayat kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Selasa (23/9).

Suhud mengaku internal PPP sudah berusaha membahas masalah ini secara baik-baik dengan LPC hingga pengurus inti partai. Namun perkembangannya kian tidak jelas. Suhud kemudian meminta LPC membeberkan kejelasan caleg yang ditempatkan pada posisi yang kurang pas dan tidak sesuai mekanisme partai.

“Sangat aneh jika ada kader yang belum banyak berkiprah di partai tapi mendapatkan posisi bagus di nomor urut DCS sementara kader lama yang sudah jelas teruji atau memiliki loyalitas malah ditempatkan di posisi yang kurang menguntungkan,” jelasnya.

Kader PPP lainnya Asep Multazam menilai dampak dari persoalan itu secara tidak langsung membuat kader di bawah khawatir partai ini pecah. Sejumlah politisi senior PPP yang ketika penetapan DCS tidak terakomodasi LPC terus melakukan manuver politik.

“Kami tak mau konstalasi yang tidak sehat ini berpengaruh pada stabilitas partai. Partai bisa-bisa pecah,” keluhnya.

Sementara itu, salah seorang sumber terpercaya Radar Sukabumi yang ikut pencalegan PPP, mengatakan dugaan jual beli nomor urut sangat wajar terjadi di antara kubu LPC. Sumber ini menyebut hampir di tiap daerah pemilihan (DP) nama-nama calon yang berada di urutan 1, 2, 3 merupakan kader yang kebanyakan masih ‘hijau’.

“Selain itu, kami menduga LPC tidak memperhatikan asas domisili. Masa kader dari DP I secara tidak prosedur harus ikut pemilihan di DP III sementara di DP VI yang notabene kosong akan kader berpengalaman diisi oleh orang-orang yang belum matang,” tegasnya.

Sumber yang masuk jajaran politisi senior di PPP itu menambahkan, kendati partai sudah menerapkan sistem suara terbanyak, namun permasalahan atas ketidakterbukaan LPC dalam proses penetapan DCS masih dipertanyakan.

Sejatinya kader yang didudukan pada nomor urut teratas memiliki modal kuat untuk berlaga, tapi masih miskin kemampuan untuk berkiprah di panggung politik.(veg)

Pengusaha, Parpol Berebut Proyek?? DAK Buku 5,6 M Jadi Sasaran

SUKABUMI– Tidak terkecuali pengusaha, partai politikpun ikut berebut proyek. Hal ini bisa dipahami ada keceburuan dan dari kecenderungan jaman orde lama, partai pengusapun menguasai sejumlah proyek. Seperti terjadi dalam proyek pengadaan buku dan alat peraga untuk 224 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukabumi.

Proyek senilai Rp.56 miliyar yang biayai oleh Dana Alokasi Khusus ini ternyata tidak hanya membuat para pengusaha ikut berlomba tapi juga juga membuat ngiler partai politik (Parpol).Terlibatnya PKS dalam proyek ini terindikasi kuat atas peranan pimpinan pelaksana kegiatan (Pinlak) dari Dinas Pendidikan (Disdik) UN yang ikut jadi pengusaha buku. Kendati tidak langsung terjun kemasalah teknis dilapangan, UN memiiki beberapa perusahaan yang dikelola oleh adik adiknya yang merupakan aktivis PKS.

Sukam salah seorang pengusaha buku pada Pakar, Rabu (17/9) mengungkapkan, melalui kepanjangan merekalah sejumlah sekolah tekuk lutut menadatangani kontrak pemesanan buku, jauh sebelum Dinas Pendikan (Diskdik) Kab. Sukabumi melakukan verifikasi perusahan yang ikut tender pengadaan buku DAK ini.“Saat saya menbadatangi beberapa sekolah di wilayah Cicurug misalnya sebagain SD mengaku dipaksa untuk pesan buku pada perusahaan adiknya UN dan terang saja mereka tidak bisa menolak. Bahkan didaerah Bojong Genteng, para kepala sekolah digiring ke kantor DPC PKS agar tidak memesan buku selain ke perusahan yang diusung PKS,” tuturnya.

Terang saja hal ini menjadi batu sandungan bagi puluhan pengusaha yang ikut tender pengadaan buku dan alat peraga. Sedikitnya terdapat empat perusahan keluarga UN yang telah melakukan kontrak dengan beberapa sekolah, sebelum peripikasi dilakukan. Ke - empat perusahan tersebut yakni CV Putra Karya Sejahtera (PKS), Bintang Terang dan Firma Cahaya Indah.Salah seorang pengusaha yang meminta namanya untuk tidak dituliskan dulu, pada Pakar Kamis (11/9), mengungkapkan, keterlibatan UN menjadi pengusaha pemasok buku ini atas dorongan Partai Kedailan Sejahtera (PKS) yang mengusung Bupati Sukabuimi H Sukma Wijaya. Makanya salah satu perusahaannya dibuat identik dengan partai yakni CV PKS.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengiringan kepala sekolah diwilayah yangmerupakan kantong suara PKS. =BUD

DPP PPP Edarkan Surat Bantahan Pemecatan Irgan

Keluarga Besar PPP Berharap dan berkeyakinan Suryadharma Ali akan tetap Arif, Begitupun Irgan Chairul Mahfiz Semoga tetap Bijaksana demi Masa Depan PPP.

Jakarta - Buntut dari isu dicopotnya Sekjen DPP PPP Irgan C Mahfiz membuat repot ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali. Suryadharma langsung memerintahkan Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy membuat surat klarifikasi kepada DPC dan DPW se-Indonesia bahwa pemecatan Irgan tidak benar alias pepesan kosong. "Itu hanya isu, nggak benar ada pemecatan.

Isu ini membuat ketua umum jadi sibuk. Beliau yang sedang ikut Pak SBY langsung memerintahkan saya dan Pak Irgan untuk membuat surat edaran bahwa tidak ada pemecatan sekjen," kata Chozin pada wartawan usai salat Jumat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Jumat (19/9/2008). Menurut anggota Komisi II DPR ini, isu pemecatan Irgan membuat panik dan kaget seluruh jajaran pengurus DPP, DPW dan DPC. Namun demikian, setelah isu itu diklarifikasi, semua pihak dapat memahami. Karena itu Chozin meminta semua kader PPP untuk menjaga soliditas partai guna menghindari adanya isu-isu yang mengarahkan pada perpecahan partai. "Saya kaget sekali mendengar adanya isu dan berita itu. Padahal itu tidak benar sama sekali.

Pak Irgan sampai sekarang masih sekjen. Saya sampai dapat ratusan SMS dari DPC dan DPW yang menanyakan soal ini.," kata politisi senior PPP ini. Atas nama Wakil Ketua Umum DPP PPP, Chozin meminta semua kader PPP seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan sabar menghadapi isu-isu yang berkembang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tetap kerja keras, diharapkan isu-isu akan hilang dengan sendirinya dan PPP lebih siap menghadapi pertarungan pemilu 2009. "Kami meminta kepada DPW, DPC dan semua kader PPP untuk tetap tenang, konsisten dengan bekerja dan membangun soliditas partai. Mantapkan konsolidasi agar kita siap menghadapi pemilu 2009," pungkas Chozin.

Suryadharma Ali dan Irgan Chairul Mahfiz Sudah Islah

JAKARTA - Perseteruan antara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz berujung manis. Keduanya sudah melakukan islah."Ya sudah (islah)," kata Irgan saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Kamis (18/9/2008). Irgan juga mengaku, sudah menandatangani perbaikan susunan daftar calon legislatif PPP. Sehingga masalah daftar caleg PPP bisa dikatakan selesai.

Dia menjelaskan, sebenarnya masalah antara dirinya dengan Suryadharma Ali hanyalah perbedaan pandangan saja. "Itu biasa dalam dinamika politik," jelasnya. Saat ini, lanjutnya, kader-kader asli PPP yang menempati nomor urut caleg jadi sudah cukup banyak ketimbang sebelumnya. "Ya siginifikan lah," kata Irgan. Yang penting, lanjutnya, sudah terjadi saling pengertian dan membangun kebersamaan di partai berlambang kabah ini.

Suryadharma-Irgan Baik-Baik Saja

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, menepis isu adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz sekaligus membantah adanya pecat memecat pengurus di partainya.

Keakraban antara Suryadharma dan Irgan itu ditunjukkan saat keduanya hadir dalam acara buka puasa bersama sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-52 Suryadharma di rumah dinas Menkop dan UKM Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (21/9).

"Setelah sekian minggu kita berkonsentrasi untuk menyusun caleg, saat ini baru bisa kita bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PPP dan jajaran Kementrian Koperasi dan UKM," ujar Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu.

Pria yang akrab disebut SDA ini menggelar konferensi pers dengan didampingi Irgan itu menegaskan bahwa tidak pernah ada pengumuman resmi bahwa Irgan telah dia pecat sebagai Sekjen PPP.

Sebelumnya media massa memberitakan adanya surat pemecatan Irgan sebagai Sekjen PPP karena Irgan tidak bersedia menandatangani berkas sejumlah caleg yang diserahkan ke KPU.

"Yang bilang (pemecatan itu) siapa? Sumbernya siapa? Kan tidak pernah ada pengumuman resmi," cetusnya.

Menurut dia, apabila ada pergesekan atau dinamika dalam tubuh partai politik, maka hal itu merupakan sesuatu yang biasa.

Sementara Irgan Chairul Mahfiz mendoakan agar Ketua Umum PPP itu diberi kesehatan dan partai berlambang Ka'bah ini mampu memenuhi target 15 persen kursi parlemen dalam pemilu mendatang.

Acara ulang tahun itu diwarnai dengan pembacaan doa serta pemotongan nasi tumpeng oleh Suryadharma yang kemudian diserahkan kepada istrinya, Ny Indah Suryadharma Ali.

Selanjutnya Irgan juga berkesempatan memotong nasi tumpeng yang selanjutnya diberikan kepada Suryadharma Ali, sebelum keduanya menggelar acara konferensi pers bersama-sama.[*/L6]

Sekjen PPP Dikabarkan Dipecat

Thursday, 18 September 2008
JAKARTA - SURYA -Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz dikabarkan diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Irgan dicopot dari jabatannya karena tidak mau menandatangani daftar calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU. "Ya, benar jika DPP PPP telah memberhentikan sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz selama 3 hari," kata Emron Pangkapi, Ketua Bidang Organisasi Kepemimpinan dan Kaderisasi DPP PPP seperti dilansir situs berita Inilah.Com, Rabu (17/9).

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali membantah rumor yang menyatakan dirinya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pemecatan Irgan. “Tidak ada pemecatan Irgan (Sekjen DPP PPP). Itu hanya isu," pesan singkat yang disampaikan oleh Suryadharma Ali ke wartawan di DPR. Sementara Irgan Chairul Mahfidz yang dikonfirmasi melalui telepon menyatakan tidak tahu persis apakah dirinya memang dipecat atau tidak oleh ketua umum. Namun, ia memang tidak memungkiri selama ini, kerap berpandangan politik dengan ketua umum. "Kalau ada perbedaan pandangan, memang ada. Itu dinamika berpolitik. Akan tetapi, terkait apakah saya memang dipecat oleh ketua umum, saya tidak tahu berita itu. Silakan tanyakan langsung Pak Suryadharma. Bagi saya, dipecat atau tidak tidak masalah," kata Irgan.Irgan tidak menampik isu pemecatan dirnya terkait berbagai permasalahan di internal partai selama ini. Salah satunya penetapan caleg. Namun, lanjut dia, kalau pun ada perbedaan pandangan itu hal biasa karena tujuannya semata-mata menjaga nama partai.

Wakil Sekjen DPP PPP, Muhammad Romahurmuzy yang diisukan akan menggantikan Irgan Chairul Mahfiz juga membantah bila Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sudah mengeluarkan SK pemecatan. "Pencopotan, pemberhentian sementara atau apalah istilah, itu semua tidak benar. Sampai sekarang Pak Irgan masih Sekjen DPP PPP hasil Muktamar VI. Isu pencopotan Sekjen PPP tersebut sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,"tegasnya. had/jbp/yat

Irgan Mahfiz Dipecat Dari Sekjen PPP

Sumber : inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali memecat Irgan Chairul Mahfiz sebagai Sekjen DPP PPP. Irgan dicopot dari jabatannya karena tidak mau menandatangani daftar calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.

“Ya, benar jika DPP PPP telah memberhentikan sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz selama tiga hari,” kata Ketua Bidang Organisasi Kepemimpinan dan Kaderisasi DPP PPP Emron Pangkapi, ketika dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut Emron, KPU hanya menerima berkas caleg PPP yang ditandatangani oleh Sekjen DPP PPP. Karena Irgan tidak mau, maka posisinya digantikan oleh Wakil Sekjen. “Saya belum tahu persis siapa wakil sekjen yang menggantikan Irgan Chairul Mahfiz,” aku Emron.

Informasi yang didapat INILAH.COM di DPP PPP, yang paling pantas menggantikan Irgan adalah Wakil Sekjen I DPP PPP Romahur Muji. Ia merupakan salah satu orang terdekat Suryadharma Ali. [R2]

Hiswana Migas Desak Polisi

15-09-2008 02:11 WIB

www.radar-bogor.co.id
SUKABUMI - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sukabumi-Cianjur Andri Setiawan Hamami mendesak kepolisian segera menangkap pelaku utama dibalik penimbunan ribuan liter minyak tanah (mitan).
Andri juga berharap polisi bisa secepatnya meringkus tersangka Id dan Re yang masih buron. “Polisi harus segera menangkap gembong penimbun mitan ini,” tegas Andri kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Minggu (14/9).
Namun demikian, Andri menegaskan dugaan pihak agen yang terlibat adalah tidak benar. Dia menduga ada pihak pengecer yang bermain dalam kasus ini dan khawatirkan sikap masyarakat yang sekarang resah dengan keadaan seperti ini. Dia mengimbau kepada masyarakat apabila ada oknum yang mencurigakan segera melaporkan ke pihak yang berwajib.
Sementara itu Polisi masih mengembangkan kasus penimbunan ribuan liter mitan. Kanit Reskrim Polresta Sukabumi Ipda Ade P Rihi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk memberi keterangan seputar kasus penyelundupan mitan tersebut.
“Apabila tidak ada itikad baik, kami akan melakukan tindakan lain yang lebih preventif,” kata Ade. Pihaknya juga terus mencari informasi warga dan menyelidiki siapa saja yang tersangkut dibalik kasus ini. Diduga kedua tersangka adalah pemain lama.
Tersangka dalam menghilangkan jejaknya dan untuk menghilangkan kecurigaan di warga tersangka menggunakan modus memberikan jatah mitan kepada warga. “Ini dilakukannya adalah untuk menghindari rasa curiga di masyarakat,” jelas Ade.
Sementara itu di Kabupaten Sukabumi, jajaran Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menyita 1.140 liter minyak tanah (mitan) yang hendak diselundupkan oleh para tersangka ke beberapa daerah di Jabodetabek. Penyelundupan ribuan liter mitan tersebut berhasil digagalkan petugas dalam operasi razia bahan bakar bersubsidi di tengah-tengah terjadinya kelangkaan mitan di beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi.
Operasi itu salah satunya ditempatkan di sekitar Pos Elang di Jln. Cipamuruyan-Cibadak, Kec. Cibadak. Menurut Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP. J. Tardiana didampingi Kanit I, Ipda. Didik Kurnianto di Mapolres, Jumat (12/9), penyitaan 1.140 liter mitan bersubsidi itu masing-masing 440 liter disita di sekitar pangkalan minyak tanah di Jln. Leumpeung, Kp. Nyalindung, Ds, Pasirsuren, Kec. Palabuhanratu, Rabu (10/9) sekira pukul 23:30 WIB.
Dalam operasi tersebut, petugas meringkus beberapa orang tersangka, yakni Ri/Ririn, Bud/Budi, Yud/Yudi, Per/Peri warga Depok dan EK/E. Koswara (pemilik pangkalan) warga Pasirsuren.
Sekaligus menyita barang bukti 440 mitan dalam jeriken serta sebuah mobil Toyota Avanza Nopol B 2075 IG yang digunakan tersangka mengangkut mitan untuk diselundupkan ke daerah Depok. “Para tersangka sudah kami tahan untuk dimintai keterangannya,” ujar Tardiana.
Sedangkan 700 liter mitan disita dari mobil Suzuki APV Nopol B 8653 EJ yang dibawa oleh dua tersangka, As/Asan (38) dan Pri (43) warga Jakarta, Kamis (11/9) pukul 24:00 WIB. Para tersangka kedapatan hendak menyelundupkan mitan ke Jakarta dalam operasi razia di Pos Elang, Cibadak. Para tersangka langsung digelandang ke Mapolres untuk diminta pertanggungjawabannya.
Begitupula barang bukti 700 liter mitan dalam jerigen dan plastik terbungkus karung plastik berikut mobil diamankan di Mapolres.(ms9/veg)

DPRD Panggil Hiswanamigas

SUKABUMI, (PRLM).- DPRD Kab. Sukabumi akan memanggil Hiswanamigas dan Bagian Perekonomian Kab. Sukabumi untuk diminta penjelasannya mengenai kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji. Sebab, ekses dari kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji hingga harganya melambung tinggi dapat menyebabkan gejolak di masyarakat.
“Walaupun di Bulan September ini agenda kerja kita cukup padat, namun kita akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Hiswanamigas dan Bagian Perekenomian seputar kelangkaan ini,” ujar Ujang Rahmat, anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/9).

Ia mengaku sangat prihatin melihat fenomena kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji yang terjadi di Kab. Sukabumi, khususnya di wilayah Palabuhanratu. Masyarakat sampai antre dan berdesak-desakan sekadar untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Apalagi kondisi ini terjadi di awal Bulan Puasa . ”Jika ini tak segera diantisipasi, bukan mustahil menjelang Lebaran nanti kelangkaan minyak tanah ini akan terulang kembali,” tutur Ujang, Oleh karena itu, dewan akan memanggil Hiswanamigas dan Bagian Perekonomian untuk melakukan berbagai langkah antisipasi tersebut. Komisi IV pun akan menanyakan penyebab terjadinya kelangkaan itu yang dikaitkan dengan regulasi pemerintah menerapkan konversi minyak tanah ke gas elpiji, termasuk isu dugaan penyelewengan minyak tanah.

Ditemui di temapt terpisah, H. Lukman Hakiem Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI yang berdomisili di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi juga menyatakan prihatin dengan kelangkaan minyak ini. Saya melihat sendiri, betapa masyarakat antri tiap sore hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak tanah, situasi ini mengingatkan saya di tahun 60-han, ujar Lukman.

Lukman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Drs. H. Sukmawijaya (Bupati Kabupaten Sukabumi), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), para pengelola BPH Migas dan pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi dan menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah ini. Para pejabat terkait berjanji untuk segera melakukan tindakan dalam mengantisipasi antrian minyak tanah yang terus berlanjut, ujar Lukman Hakiem.

DPC PPP Kabupaten Sukabumi Tetapkan Suara Terbanyak

Cisaat---Reaksi positif dipertunjukkan oleh DPC PPP Kabupaten Sukabumi. Setelah lima orang caleg dari Daerah Pemilihan IV mengundurkan diri, DPC PPP Kabupaten Sukabumipun berbenah.

Akhirnya pada hari Sabtu, 6 Agustus 2008 DPC PPP Kabupaten Sukabumi memutuskan untuk menggunakan sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon terpilih pada pemilu 2009 nanti.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Daden Iskandar ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa ketika terjadi polemik yang terjadi di lapangan, pengurus kemudian berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dari konsultasi tersebut, DPW & DPP mempersilahkan DPC PPP Kabupaten Sukabumi melakukan inisiatif solusi untuk kemajuan partai dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang ada. Setelah kami melakukan rapat dengan semua calon legislatif, akhirnya kami bersepakat untuk melakukan sistem suara terbanyak dalam menentukan calon legislatif yang berhak duduk nantinya, tegas Daden.

Keputusan DPC PPP ini disambut gembira oleh para kader PPP dari berbagai di Kabupaten Sukabumi. Ketua PAC PPP Kecamatan Cicurug H. Syahid LH mengatakan, dengan sistem ini kami optimis suara PPP di Kabupaten SUkabumi akan terdongkrak. H. Syahid mengemukakan dengan sistem ini tentunya semua calon akan bekerja untuk memperoleh suara, tentunya ini akan menimbulkan dampak positif juga terhadap partai. Karena kalau melihat pemilu tahun 2004 hanya beberapa orang calon yang bekerja. H. Syahid mencontohkan pada tahun 2004, yang gencar melakukan sosialisasi berkesinambungan sampai sekarang di tingkat calon relatif hanya dari pusat yaitu H. lukman Hakiem, di DP kami caleg untuk tingkat Daerah dirasa kurang menyentuh. DP kami terbantu dengan adanya caleg dari pusat, ujarnya.

Enam Kader PPP Mundur Dari Pencalegan

www.radar-bogor.co.id

CISAAT - Enam kader DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi dari daerah pemilihan (dapil) IV menyatakan mengundurkan diri sebagai calon legislatif (caleg), Jumat (22/8). Mereka menegaskan akan mengalihkan suaranya ke Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009.
Enam kader PPP itu yang disertai puluhan pendukungnya menyatakan pengunduran dirinya di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi. Mereka kecewa terhadap proses rekruitmen serta penetapan nomor urut calon di internal PPP.
“Kami kecewa karena induk partai di DPC tidak pernah mengakomodir suara kami. Maka dari itu, kami secara kolektif menyatakan mundur bersama-sama dari pencalegan ini,” tegas Ketua PAC PPP Palabuhanratu Ujang Munawarman kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor).
Lima kader PPP yang lain yang juga menyatakan mundur yakni Ujang Rahmat (anggota FPPP DPRD Kabupaten Sukabumi), Sofyan Saleh (fungsionaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi), Syamsul (Pengurus PAC Warungkiara), Ine dan Sri Hartati (pengurus PAC Palabuhanratu).
Mereka menganggap pengalihan suara ke Partai Demokrat merupakan jalan terbaik karena selama ini aspirasi politik yang disalurkan ke DPC hanya dikebiri. “Pimpinan di DPC lebih mementingkan kelompoknya,” tuding Ujang di hadapan tiga anggota KPU masing-masing Lidiawati, Wahyudin Aziz dan Ase Riyadi.
Ujang mengaku kesepakatan yang dibuat bersama lima rekannya ini awalnya didasari keputusan pimpinan DPC PPP Kabupaten Sukabumi yang telah bertindak tidak aspiratif saat proses rekruitmen serta penetapan nomor urut caleg.
Sementara itu Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi Yusuf Fuadz yang dikonfirmasi mengatakan belum menerima surat pengunduran diri enam kader PPP dari pencalegan.
Di tempat terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi mengaku terkejut dengan tindakan caleg PPP yang akan mengalihkan suaranya ke Demokrat.
“Kami meminta kepada caleg dari PPP untuk menyelesaikan permasalahan dengan internal partainya. Soal pelimpahan suara kami benar-benar terkejut dan ini suatu bukti bahwa partai kami adalah yang terbaik menurut mereka,” ujarnya. (veg)

Kader PPP Kota Bogor Mendunia

Delegasi Indonesia pada Humanitarian Affairs 2007
BOGOR - Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor, Achmad Ubaidillah, terpilih sebagai satu–satunya delegasi Indonesia pada acara konferensi Pemuda dan Aktivis LSM Tingkat Dunia (Asia Fasific Humanitarian Affairs Conference 2007) di Kota Bangkok Thailand, (11-14/12).Humanitarian Affairs adalah organisasai yang bekerja untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang isu sosial, ekonomi, terutama masalah kemiskinan dinegara dunia ketiga diwilayah Asia Fasifik.
Terpilihnya alumnus Universitas Indonesia (UI) Jakarta sebagai peserta konferensi itu, melalui seleksi, antara lain membuat tulisan mengenai solusi pengentasan kemiskinan serta pengalaman sebagai aktivis LSM yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan.
Dari seleksi yang cukup ketat itu, kader muda partai berlambang Ka’bah ini terpilih secara resmi sebagai peserta yang lolos untuk mengikuti konferensi yang diikuti oleh 75 delegasi dari 18 negara di dunia. Diantaranya, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Australia, Jerman, Puorte Rico, Iran dan Indonesia.
Tujuan konferensi yang digerakkan oleh Mitra Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) itu, diantaranya, menciptakan kesadaran pada korban kemiskinan, mengusulkan proyek pembangunan untuk memperbaiki kondisi korban kemiskinan dan terlibat aktif dalam upaya kemanusiaan di negara–negara terbelakang serta sebagai moment penting bagi tokoh pemuda untuk urung rembuk diwilayah Asia Fasifik.
Ubaidillah mengatakan sebagai pemuda yang terpilih menjadi delegasi Indonesia dikancah Internasional, memiliki tangung jawab moral untuk berbagi wawasan dan pengalaman yang diperoleh dari konferensi tersebut dalam bentuk tindakan nyata. “Saya yakin, sebagai generasi muda dan kader PPP, perlu mengajak pemuda dan Pemerintah Kota Bogor untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota yang kita cintai ini,” ujar Ubeb pangilan akrabnya, kepada para wartwan, kemarin.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bogor, H Ahmad Baedowi merasa bangga atas eksistensi dan kemampuan yang spektakuler kadernya dalam mengikuti kegiatan ditingkat internasional itu.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh kader muda partai islam ini, adalah sebagai bentuk nyata hasil dari pengkaderan yang terpola dan terprogram. “Saya sangat bangga atas prestasi yang jarang dimiliki oleh setiap orang lain. Dan saya berharap prestasi ini patut ditauladani dan diikut oleh kader–kader muda PPP Kota Bogor lainnya dimasa yang akan datang,” tandas Baedowi.(dra)

Nomor Urut Bukan Soal

Written by BC Network
Friday, 11 July 2008
NOMOR URUT BUKAN SOAL, YANG PENTING KERJA KERAS JAKARTA (BC Network)

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bachtiar Chamsyah mengucapkan syukur bahwa PPP bisa mengikuti Pemilu 2009 dan sudah mendapatkan nomor urut 24."Nomor urut bukan soal. Berapa pun nomor urutnya tidak menjamin kemenangan sebuah partai. Kalau mau menang, ya kita harus kerja keras. Tidak ada pilihan lain. Dan saya sudah menginstruksikan agar seluruh kekuatan PPP dari pusat hingga tingkat ranting harus all out dalam kampanye kali ini," kata Bachtiar.

Ia menambahkan jika PPP bisa menarik simpatik dari umat Islam semata, Bachtiar sudah optimistis PPP bisa meraih target perolehan suara 15%. "Apalagi jika kader-kader PPP bisa menarik suara dari kelompok di luar Islam, pasti suara akan lebih besar lagi," katanya.

Optimisme Bachtiar muncul setelah melihat rapuhnya beberapa partai berbasis Islam dalam beberapa waktu terakhir, akibat konflik internal atau tokoh-tokohnya terjerat persoalan hukum. Di sisi lain, PPP semakin hari semakin membuktikan kekompakan dan kegigihannya."Lihat saja, partai sebesar PPP ini tidak pernah terdengar gosip pertentangan internal. Berbeda sekali dengan partai-partai Islam lainnya. Karena itu saya yakin, umat hanya akan mempercayakan pilihannya kepada PPP," ujar Bachtiar. (Tim ABC)

Muka Baru Dominasi Calon Anggota Legislatif PPP

SUKABUMI – Dari 30 orang yang megambil formulir pendaftaran bakal calon (balon) anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi, hingga Rabu, (9/7) kemarin hanya sebayak 10 orang balon yang telah mengembalikan. Sejumlah nama yang tertera dalam daftar balon PPP ini sebagian besar mukamuka baru. Bahkan Mantan Ketua DPC PPP yang juga mantan Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 1999-2004, Drs KH. Muhtar Ubaidillah dan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi saat ini Drs. Munandi Saleh, tidak ada dalam daftar.Ketua Lajnah Penetapan Calon (LPC) PPP Kota Sukabumi Asep Yudi, pada Pakar Rabu, (9/7) kemarin menjelaskan, pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran caleg ini terpaksa diperpanjang waktunya. Sebelumnya pengambilan formulir ditetapkan mulai 1-5 Juli. Perpanjangan waktu ini mengingat banyaknya usulan dari pendaftar. “Banyaknya pendaftar dan ketentuan calon untuk melengkapi persyaratan akhirnya waktu pengembalian formulir diperpanjang,” terangnya.Disinggung mengenai tidak nama Muhtar dan Munandi, dalam daftar, Asep menjelaskan pihaknya telah membuka dan memberikan informasi seluas -luasnya bukan hanya kepada kader internal partai tapi juga bagi masyarakat umum yang akan ikut mendaftar. “Hanya saja hingga akhir waktu pengambilan formulir dan pengembalian formulir panitia belum menerima kabar apakah Pak Muhtar dan Pak Munandi akan ikut daftar,” terangnya.Untuk lulus menjadi balon tetap, terang Asep, mereka harus melengkapi persyaratan administrasi juga harus mengikuti ketentuan aturan seleksi yang ditetapkan panitia.

Penilaiannya bukan hanya dilakukan oleh panitia tapi juga tiap ranting dan anak cabang PPP ikut menilai dan memberikan rekomendasi. Lebih jauh Asep menerangkan ,kriteria penilaian bagi balon ini antara lain mereka harus menyelesaikan lima tugas antara lain harus bisa melakukan Kartu Tanda Anggota (KTA) nisasi, Kader Penggerak Partai (KPP), melakukan bakti sosial, memberdayakan masyarakat dan mampu melakukan penjariangan saksi. Selain itu loyalitas, aksesibilitas dan kapabilitas balon yang mendaftar juga akan dinilai. “Bahkan saat ini sejumlah balon yang telah mendaftar tengah melakukan bakti sosial di daerahnya. Dilibatkannya PAC dalam penilaian, paling tidak mereka yang lebih tahu masalah kualitas dan pribadi balon dari daerahnya. Sedangkan penetapan nomor urut merupakan kewenangan LPC,”terangnya. =BUD

Pemilu Diundur

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hari pemungutan suara pemilihan umum DPR, DPRD, dan DPD menjadi Kamis tanggal 9 April dari sebelumnya pada Minggu, 5 April 2009. Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Kamis, mengatakan pergeseran hari pemungutan suara yang sebelumnya ditetapkan tanggal 5 April 2009 ini karena mempertimbangkan sejumlah hal, diantaranya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang melangsungkan ibadah pada hari Minggu."Kita mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ingin pemungutan suara tidak hari Minggu (5 April 2009). Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya," katanya di gedung KPU Kamis (3/7) kemarin.Ia juga mengatakan banyak partai politik yang mengirimkan surat ke KPU untuk meminta ketegasan tentang hari pemungutan suara.Pergeseran hari pemungutan suara ini diikuti oleh pemunduran jadwal tahapan pemilu. KPU akan merevisi peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang jadwal tahapan pemilu.Penetapan partai politik peserta pemilu akan bergeser antara tanggal 5-7 Juli 2008. Sementara pengumuman peserta pemilu 2009 dan pengundian nomor urut akan dilaksanakan pada 9 Juli 2008, yang sebelumnya dijadwalkan pada 5 Juli 2008. "Jadwal dimulainya kampanye juga akan mundur dari 8 Juli 2008 menjadi 12 Juli 2008 hingga 5 April 2009," katanya.Sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum akan diselenggarakan pada 17 Maret hingga 5 April 2009. Penentuan daerah pemilihan juga mundur menjadi 8-10 Juli 2008 dan masa tenang yakni 6-8 April 2009. Demikian pula jadwal pendaftaran calon anggota DPD dimulai 14 Juli 2008. Hafiz mengatakan pemunduran hari pemungutan suara memiliki konsekuensi pada anggaran. Ia mengatakan akan ada pertambahan anggaran karena jumlah pemilih juga bertambah.Jika jumlah pemilih berusia 17 tahun bertambah rata-rata 400.000 orang setiap hari, maka dengan pemunduran selama empat hari diperkirakan jumlah pemilih 17 tahun bertambah menjadi sekitar 2 juta orang.Pertambahan jumlah pemilih ini menyebabkan bertambahnya tempat pemungutan suara sekitar 4 ribu."Ini juga berpengaruh pada jumlah bilik dan kotak suara. Kami akan sesuaikan dengan anggaran dan membicarakannya dengan DPR dan pihak terkait," katanya.Anggota Pokja Verifikasi Partai Politik Andi Nurpati mengatakan pergeseran hari pemungutan suara berdampak positif bagi KPU yakni tambahan waktu untuk dapat lebih mencermati hasil verifikasi faktual partai politik. Namun ia menolak adanya anggapan pergeseran hari pemungutan suara karena verifikasi faktual parpol belum selesai. =AN/VID
_

Dilema Menjelang Pemilu

Kurang dari setahun menjelang Pemilu 2009, Kabinet Indonesia Bersatu menghadapi problem serius. Segera dimulainya masa kampanye pemilu legislatif membuat sebagian menteri kabinet yang berasal dari partai politik diperkirakan akan sibuk berkampanye bagi partai masing-masing. Lalu, mungkinkah pemerintah bisa bekerja optimal jika para menteri dari partai meninggalkan Presiden dan mengambil "cuti bersama" untuk berkampanye? Berbeda dengan masa kampanye pemilu-pemilu sebelumnya yang relatif pendek, Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru (No 10 Tahun 2008) memberi kesempatan bagi partai peserta pemilu berkampanye selama hampir setahun hingga menjelang Pemilu 2009.Apabila jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu konsisten dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye pemilu legislatif sudah akan dimulai pada pekan pertama Juli 2008 ini. Sesuai amanat UU No 10 Tahun 2008, masa kampanye dimulai tiga hari sejak KPU menetapkan partai-partai Pemilu 2009 atau tiga hari setelah tanggal 3 Juli 2008 (hari ini)??tenggat waktu terakhir penetapan partai pemilu sesuai jadwal awal KPU. Problem UU Pemilu Perpanjangan waktu masa kampanye yang diamanatkan UU Pemilu yang baru sebenarnya cukup positif jika diasumsikan bahwa masa kampanye merupakan kesempatan bagi partai-partai untuk mempromosikan program-program politik mereka dalam Pemilu 2009 mendatang.Promosi tersebut lebih dibutuhkan lagi oleh partai-partai baru yang hendak memperkenalkan identitas mereka jauh-jauh hari sebelum pemilu. Di sisi lain, masa kampanye yang cukup lama juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal partai-partai dan para kandidat yang dicalonkan sebagai anggota legislatif. Meski demikian, UU Pemilu yang baru berpotensi menghambat kerja pemerintah berkaitan dengan pengaturan kampanye para pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan para kepala serta wakil kepala daerah. Pasal 85 UU No 10 Tahun 2008 hanya mengatur bahwa para pejabat tersebut bisa turut serta berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya dan dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara. Persoalannya menjadi sangat serius jika para pejabat negara dan daerah dari partai memilih mengambil cuti untuk kampanye dan meninggalkan tanggung jawab mereka selaku pejabat publik. Ironisnya, UU Pemilu juga tidak mengatur sanksi yang tegas bagi pejabat yang melanggarnya. Dalam konteks Kabinet Indonesia Bersatu,tentu sulit dibayangkan bahwa pemerintahan hasil Pemilu 2004 ini bisa bekerja efektif jika 19 orang menteri yang berasal dari partai memilih mengambil cuti untuk kampanye dalam rangka meraih kursi sebanyak- banyaknya dalam Pemilu 2009. Persoalan akan kian rumit jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut pula mengambil cuti untuk berkampanye memenangkan partai mereka.Belum lagi memperhitungkan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara atau fasilitas jabatan seperti sering terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Dilema Kabinet
Persoalannya mungkin tidak seburuk perkiraan di atas jika sejak awal format kabinet lebih berorientasi presidensial ketimbang skema koalisi model parlementer seperti realitas politik saat ini. Kabinet Indonesia Bersatu tidak hanya mengakomodasi partai-partai pengusung pencalonan Yudhoyono-Kalla pada 2004 seperti PD, PBB, PKS, dan PKPI, melainkan juga partai-partai yang tidak berkeringat seperti Golkar, PPP, PKB, dan PAN.Ketelanjuran Presiden Yudhoyono membentuk kabinet koalisi partai-partai justru menjadikan Menko Polkam era Megawati ini "terpenjara" oleh partai-partai pendukungnya. Dilema kabinet berikutnya adalah bahwa meskipun pemerintah didukung oleh koalisi mayoritas partai di DPR, Presiden tidak bisa mengontrol partai-partai karena ?kontrak politik? antara Yudhoyono dan para menteri dari partai bersifat individual ketimbang institusional.Fenomena maraknya hak interpelasi dan hak angket DPR terhadap kebijakan pemerintah yang turut disokong partai-partai pendukung pemerintah mengindikasikan kecenderungan tersebut. Karena itu pula tidak mengherankan jika misalnya Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Suryadarma Ali yang juga pimpinan PPP "berani" menjenguk pimpinan Forum Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di tahanan Polda Metro Jaya. Padahal Ketua FPI tersebut ditangkap justru atas perintah tak langsung Presiden Yudhoyono pascainsiden Monas. Realitas ini sekurang-kurangnya memperlihatkan bahwa para menteri yang berasal dari parpol berpotensi mbalelo dari tugas dan tanggung jawab mereka selaku pembantu Presiden jika tidak diatur dalam koridor yang lebih jelas dan tegas mengenai hubungan antara partai dan para menteri dari partai dalam konteks kepresidensial.

Perlu Ketegasan Presiden
Salah satu jalan keluar yang sering diwacanakan adalah agar para elite partai yang diangkat sebagai pejabat publik di lingkungan eksekutif memilih salah satu: menjadi pejabat publik atau pengurus partai. Kalau tidak, kinerja pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, hampir pasti akan terganggu oleh konflik kepentingan para politikus yang merangkap sebagai pejabat publik. Hanya saja, gagasan semacam ini tak pernah direspons secara positif oleh para politikus partai di DPR selaku penyusun UU. Bagi partai-partai, jabatan publik di pemerintahan bisa diibaratkan sebagai ?ATM berjalan? dalam rangka memperbesar pundi-pundi partai menjelang pemilu. Masih tetap maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik akhir-akhir ini, termasuk penangkapan terhadap sejumlah anggota DPR, mencerminkan kecenderungan demikian. Jalan keluar lain yang bersifat jangka pendek adalah sikap tegas Presiden Yudhoyono terhadap para menteri yang berasal dari partai agar tidak berkampanye selama pemerintahan hasil Pemilu 2004 belum berakhir.Itu berarti para menteri yang hendak berkampanye bagi partai harus mundur dari jabatannya kendati tidak diatur oleh UU Pemilu. Toh, sesuai konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian para menteri negara merupakan otoritas penuh dari Presiden. Kalau tidak, kita akan menyaksikan peristiwa yang lucu menjelang berakhirnya pemerintahan hasil Pemilu 2004,yakni ketika rapat kabinet hanya dihadiri sebagian menteri karena sebagian lain tengah mengambil ?cuti bersama? dalam rangka kampanye bagi partai masing-masing.

(*) Syamsuddin Haris Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI(//ahm)

Menteri Sontoloyo Belum Tentu Dari PPP

JAKARTA - Pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang mengatakan "menteri sontoloyo" bak petir di siang bolong. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak merasa terusik dengan pernyataan Symasir Siregar. Sebab, pernyataan Syamsir tidak menuju ke menteri dari PPP.
"Kita kan belum tahu, pernyataan Kepala BIN ditujukan kepada siapa. Belum tentu menteri dari PPP, jadi Pak Syamsir tunjuk saja langsung yang disebut 'menteri sontoloyo', supaya tidak menimbulkan polemik dan kecurigaan," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Chozin Chumaidy di Gedung DPR, Komplek Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2008). Menurutnya, Kepala BIN tidak semestinya membuat pernyataan di depan umum. Untuk itu, dia mendesak Kepala BIN untuk segera meluruskan pernyataanya terkait atas tuduhannya yang menyebutkan "menteri sontoloyo.""Mestinya BIN tidak perlu bicara keluar tentang hal-hal semacam itu. Ini perlu diluruskan. Kalau ada data-data intelijen, cukup dilaporkan kepada presiden dan kabinetnya untuk diambil tindakan berikutnya. Jadi tidak usah dipublikasikan secara terbuka karena membuat masyarakat tidak nyaman," tuturnya. (mik) (uky) (sumber: okezone.com)

PPP Buka Pendaftaran Caleg Pada 20-30 Juni 2008

Ahmad Muqowam, Ketua LP2L PPP

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuktikan janjinya untuk membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) secara terbuka. Rencananya, partai berlambang kakbah itu akan membuka pendaftaran selama sepuluh hari mulai Jumat 20 Juni sampai Senin 30 Juni.
Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor DPP PPP Jalan Borobudur 8 Menteng Jakarta Pusat dan Kantor LP2L DPP PPP Jalan Tebet Timur Raya Dalam 64 A Tebet Jakarta Selatan. Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPP PPP Husnan Bey Fananie mengatakan, pembukaan pendaftaran caleg tersebut membuktikan kalau PPP sangat terbuka. Menurut dia, selain kader yang memiliki loyalitas, akseptabilitas dan kapabilitas tinggi, masyarakat umum juga berpeluang dicalonkan."Kita membuka diri untuk berbagai kalangan seperti ulama, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh ormas, cendikiawan, wartawan, advokat, seniman, artis, aktivis LSM dan elemen lainnya," kata Husnan saat konfrensi pers di Kantor LP2L PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2008).Dia mengatakan, seleksi bakal caleg PPP akan dilakukan beberapa tahap, yakni pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, evaluasi dan penilaian akhir serta rekomendasi. Menurut dia, pengurus PPP tidak secara otomatis dicalonkan, tapi tetap harus mengikuti proses seleksi dari awal. (sumber : okezone.com)
Terakhir Diperbaharui ( Monday, 16 June 2008 )

F-PPP: Yang Bermasalah adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Sabtu, 26 April 2008 07:46 WIB
JAKARTA, SABTU - Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakiem menyatakan, harus dibedakan antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Yang bermasalah adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sementara Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid relatif tidak ada masalah.
Menurut Lukman, soal Ahmadiyah bukan soal hak asasi manusia, namun lebih ke soal aturan main. Dalam setiap komunitas pasti ada aturan yang harus ditaati. Siapa yang menyimpang dari aturan main, pasti kena tegur. "Jika penyimpangannya terus menerus, pasti kena kartu merah, dikeluarkan dari lapangan," sebut Lukman.
Lukman juga menegaskan, kalau mau mengaku Islam harus mengimani Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir (laa nabiyya ba'dah). Kalau mau mengakui adanya nabi dan rasul sesudah Muhammad, jangan mengaku Muslim. Lukman menunjuk pada kaum Kristen yang tidak mengakui Paus di Vatikan yang juga tidak menyebut dirinya Katolik.(*/dik)

Suryadharma Kembangkan UKM

Written by BC net/MK
Friday, 16 May 2008
KENAIKAN HARGA BBM:SURYADHARMA FOKUS KEMBANGKAN UKM
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai 30 % pada akhir bulan Mei 2008 menuai sorotan tajam masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha mikro yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk menyelamatkan agar para pengusaha kecil dan menengah tidak langsung terkena dampak kenaikan harga BBM, Menteri Koperasi dan UKM yang juga menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, telah mempersiapkan rencana dan strategi untuk mengatasi dampak kenaikan BBM bagi UKM.Menurut Suryadharma, ada tiga rencana yang akan dilakukannya jika terjadi kenaikan harga BBM. Pertama, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan per bulan sebesar satu juta rupiah. Uang yang telah dimiliki itu, setelah dipotong inflasi, pajak, dll., kemudian ditambah lagi dengan bantuan pemerintah sebesar seratus ribu rupiah. Dengan demikian, uang yang dimiliki masyarakat berjumlah satu juta empat puluh ribu rupiah. Hal ini akan menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama di sektor kecil dan menengah. Kedua, meningkatkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM). Dimana setiap kecamatan akan diberikan bantuan dana masyarakat sebesar tiga milyar rupiah. Ketiga, mengembangkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan memberikan akses kemudahan bagi para peminjam KUR. Akses kemudahan itu berupa pemangkasan hilangnya nilai agunan bagi para kreditor. Kredit ini difokuskan pada pengembangan usaha mikro, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan akses pinjaman di bank.

AMK Tuntut Hasanuddin Mundur

Angkatan Muda Ka'bah



Written by waiting
Tuesday, 24 June 2008
IKUT TUNTUT HASANUDDIN MUNDURTuntutan mundur Hasanuddin Yusuf dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terus menguat. Sejak 16 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menyerukan Hasanuddin mundur pada Senin, 9 Juni 2008, tuntutan serupa terus berdatangan. Pada acara jumpa pers yang berlangsung di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2008, setidaknya terdapat 23 OKP yang menyatakan sikap bahwa Hasanuddin sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai Ketua Umum DPP KNPI.23 OKP tersebut antara lain: Angkatan Muda Kabah, Gema Mathlaul Anwar, Pemuda HKTI, Angkatan Muda Tarekat Indonesia, Mahasiswa Pembangunan Indonesia, Kader muda Demokrat, Pemuda LIRA, Gerakan Pemuda Sehat, GM Gakari, Pemjuda Justisia, GMMP, Sapma PP, GPK, IHMMAS, AMSI, GM Trikora, Kammi Pusat, Pemuda PERSIS, PPM, dan GMP. Mereka melihat Hasanuddin terlampau sibuk mengurusi partai baru yang dipimpinnya yakni Partai Pemuda Indonesia (PPI), sehingga banyak urusan keorganisasian KNPI yang terbengkalai, ditambah PPI kini tengah disiapkan Hasanuddin menjadi partai peserta Pemilu 2009 nanti. “Lebih jauh para pimpinan OKP tersebut melihat Hasanuddin tidak lagi memiliki komitmen moral dan etika sebagai pemimpin organisasi induk kepemudaan sekelas KNPI,” kata Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) Syafruddin Anhar. Krisis moral Hasanuddin semakin terkuak seiring dengan publikasi buku mantan isteri Hasanuddin, Amy al-Luthfi Sinaga, yang bertajuk Ketika Prahara Menjadi Hidayah (RM Books, April 2008). Dalam buku tersebut dituliskan :“Ya Allah, dia telah menirehkan luka yang terlalu dalam di hatiku...! Tolonglah aku, tubuhku lunglai...! Tak henti-hentinya kuratapi nasib diri. Akal sehatku nyaris tak mampu berjalan normal mendengar pengakuan si korban yang telah mengabdikan diri sebagai pembantu di rumah kami selama ini. Dia mengungkapkan seluruhnya dengan bersumpah-sumpah menyebut nama suci Allah.” (hal 39)Selanjutnya tertulis :“Hatiku hancur seperti tercabik-cabik, aku tak lagi merasa berharga, tidak berguna sama sekali. Aku segera mendekam di dalam kamar, berjam-jam kupandangi wajah di depan cermin, mematut-matut diri memandangi tiap sudut wajahku. Lalu kutelanjangi tubuh ini berputar dan tak bergeming memandangi tubuhku. Dan kuurai pula rambutku, kupandangi lagi hingga ujung kaki, seperti tak hendak bergeming dari hadapan cermin. Dan menangis tak henti-hentinya.” (hal 40)“Ya Allah...betapa suamiku zalim kepadaku! Seketika itu hatiku kalap dan bertekad untuk mengakhiri hubungan rumah tangga kamu secara hukum, meminta cerai!” (hal 40)“Sejak kejadian buruk itu, seringkali aku mendadak menangis. Terutama bila mengingat dan melihat satu ruangan yang dimanfaatkan suamiku berbuat laknat di rumah kami.” (hal.42) “Atas publikasi buku tersebut, para pimpinan OKP yang tergabung dalam KNPI meminta Hasanuddin memberikan klarifikasinya secara jujur dan terbuka. Apalagi buku tersebut telah menjadi konsumsi publik, di mana foto Hasanuddin sebagai suami dimaksud dimuat di dalam buku secara jelas,” terang Syafruddin Anhar. Kalau memang terbukti benar Hasanuddin melakukan seperti apa tertulis di dalam buku yang ditulis mantan istrinya itu, mereka berharap Hasanuddin mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP KNPI dalam tempo secepat-cepatnya. Bila Hasanuddin tidak bersedia, mereka mengancam akan menggalang mosi tidak percaya atas kepemimpinan Hasanuddin, yang bisa jadi akan berakhir pada pengunduran diri Hasanuddin Yusuf secara paksa. Selain itu, para pimpinan OKP menilai bahwa pernyataan Hasanuddin di media massa (Forum Keadilan, No.8, 22 Juni 2008) yang menyatakan bahwa pemerintah melatarbelakangi desakan mundur dirinya merupakan pengalihan opini yang berkembang cepat akhir-akhir ini. Mereka meminta Hasanuddin untuk jujur pada diri sendiri, bukan malah sibuk mengalihkan opini publik. ***

Kenaikan Harga BBM Penolakan DPR Tak Konkret

[JAKARTA] Penolakan sejumlah fraksi terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), belum berujung pada aksi konkret. Sejauh ini, fraksi hanya mengemukakan sikap penolakan beserta alasannya, namun belum menegaskan tindakan nyata dengan memanfaatkan mekanisme ketatanegaraan yang ada, seperti meminta penjelasan pemerintah, sebagaimana dilakukan pada isu-isu sensitif lainnya.
Hal tersebut tercermin dari pernyataan sejumlah unsur pimpinan fraksi di DPR, di Jakarta, Senin (12/5) dan Selasa (13/5). Fraksi besar di DPR yang secara resmi menolak rencana kenaikan harga BBM, adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P).
Ketua FPKS DPR, Mahfudz Sidik menegaskan sikap fraksinya menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu bahkan telah disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat milad PKS, Minggu (4/5) lalu.
Meski menolak, FPKS menganggap bahwa keputusan menaikkan harga BBM adalah wewenang eksekutif yang tidak perlu menunggu persetujuan legislatif. "Jadi kami hanya bisa memberi warning jika kebijakan ini dilakukan. Kalau pun rencana tersebut diwujudkan, dampak-dampaknya harus bisa dikelola dengan baik, karena daya beli rakyat yang sudah lemah pasti akan makin melemah," ujarnya, tanpa menyebutkan aksi konkret yang dilakukan fraksinya.
Mahfudz hanya menambahkan, kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa ada kebijakan yang keliru di bidang energi. "Karena itu Presiden harus mengevaluasi kinerja Menteri ESDM," katanya.Sikap senada dinyatakan Ketua FKB, Effendy Choirie. Dia bahkan menegaskan, fraksinya siap mendampingi rakyat dan mahasiswa yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.
Effendy menambahkan, partainya tidak memiliki wakil di kabinet, meskipun dua menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy adalah fungsionaris PKB. "Mereka bukan representasi PKB," tandasnya.
Dua fraksi besar lainnya, yakni FPAN dan FPDI-P, sebelumnya telah menegaskan penolakan. Menurut Ketua FPAN, Zulkifli Hasan, masih ada jalan untuk menyelamatkan APBN 2008 tanpa menaikkan harga BBM. Misalnya, memberlakukan pajak komoditas yang tengah booming seperti minyak, gas, batu bara, tembaga, dan komoditas perkebunan.
Sedangkan Ketua FPDI-P Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah tidak menjadikan persoalan ekonomi global sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM.

Dengan Catatan
Sementara itu, fraksi yang pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG) menegaskan, meskipun memahami dan mendukung kenaikan harga BBM, namun hal itu disertai dengan catatan. "Kalau catatan kami tidak diperhatikan, akan kami mengkritisi kebijakan tersebut," kata Ketua FPD DPR Syarif Hassan.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM harus dilakukan secara rasional dan tingkat kenaikannya masih mampu ditanggung rakyat. Syarif tidak menyebut angka persis berapa kenaikan yang masih bisa ditanggung rakyat, namun prinsip kemampuan rakyat memikul beban harus diperhatikan.
Selain itu, katanya, program kompensasi dan subsidi untuk rakyat harus jelas dan tepat sasaran. "Jangan sampai salah sasaran dan jangan sampai ada antrean. Juga perlu ada sinergi sehingga subsidi dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut benar-benar diterima oleh yang layak menerima," katanya.
Senada dengan itu Sekretaris FPG Syamsul Bahri mengungkapkan dukungan fraksinya disertai catatan bahwa pemerintah harus proaktif mereduksi dampak kenaikan tersebut.
Fraksi lain yang mendukung kenaikan adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). "Namun, pemerintah harus bisa menjamin ada subsidi bagi kebutuhan pokok rakyat. Juga, subsidi untuk kesehatan dan pendidikan," kata Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin.
Dalam pidato pembukaan masa persidangan IV DPR, Senin siang, Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah agar mendahulukan upaya untuk menaikkan lifting minyak agar bisa mencapai sedikitnya 960.000 barel per hari daripada menaikkan harga BBM. Alternatif lain adalah meminta penjadwalan kembali utang luar negeri berikut bunganya, dan menekan konsumsi BBM.
Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM, sepanjang Senin (12/5) dilancarkan mahasiswa di banyak kota di Tanah Air, di antaranya Bengkulu, Padang, Denpasar, Malang, dan Pontianak. Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Padang, saat massa berusaha memasuki Gedung DPRD Sumatera Barat. [Y-3/143/BO/070/137/146]

Dukungan Bagi PPP

Written by abdul Razak
Saturday, 23 February 2008
Parmusi Pertegas Dukungan Bagi PPPby : Abdul Razak
MUKTAMAR Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) II yang berlangsung di Jakarta, 22-24 Februari 2008 dipastikan membahas sikap politik organisasi kemasyarakatan (ormas) itu. Sangat tampak, Muktamar tersebut akan menegaskan dukungan Parmusi terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Parmusi Syafruddin Anhar, Parmusi sebagai kelanjutan dari Partai Muslimin Indonesia, tetap merupakan Parmusi yang melahirkan PPP. "Sebagai kader Muhammadiyah, yang dulu ikut serta sebagai penggagas Partai Muslimin Indonesia, saya ingin mengembalikan Parmusi sebagai satu organisasi yang memang melahirkan PPP. PPP adalah Parmusi, atau Parmusi adalah PPP," ujarnya kepada Jurnal Nasional di sela-sela diskusi pramuktamar Parmusi di Jakarta, Jumat (22/2). Anhar menegaskan, semangat dan nilai-nilai perjuangan Partai Muslimin Indonesia masih tetap menjiwai para tokoh pendiri Parmusi yang dideklarasikan di Yogyakarta, tahun 1998. Sementara, Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengungkapkan, Muktamar II Parmusi juga akan membahas sikap Parmusi terhadap kepemimpinan nasional mendatang. Menurut Menteri Sosial ini, cita-cita berbangsa dan bernegara dalam sudut pandang Parmusi adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kata dia, itu bisa terwujud kalau ada pemerintahan yang kuat. Untuk merealisasikan itu, kata Bachtiar, salah satu cara yang ditempuh para kader Parmusi yang 95 persennya adalah kader PPP, merebut hati rakyat dengan melakukan pendampingan pada warga miskin. Dia yakin, itu cara yang efektif, sebab mayoritas kaum miskin adalah kaum muslim yang sejalan dengan ideologi yang dianut Parmusi. "Kita sudah menerjunkan kader-kader terbaik. Tentu saja secara otomatis ini sangat menguntungkan bagi PPP," ujar Ketua Umum Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP ini. Senada dengan itu, politisi kawakan yang juga fungsionaris PPP, Aisyah Amini menyatakan, Parmusi sebagai ormas harus memperkuat PPP. Pasalnya, Parmusi (waktu masih Partai Muslimin Indonesia) satu dari empat partai yang melahirkan PPP melalui fusi. Tiga partai lainnya, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Menakar Potensi Pemilih 2009

Oleh: Suwardiman; Dalam dua tahun terakhir proses dan sistem politik Indonesia berubah menjadi lebih demokratis. Di tengah segala kekurangannya, Pemilu 2004 menuai pujian karena berjalan lancar dan aman. Namun, yang perlu dicatat adalah apatisme masyarakat terus meningkat.Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2004 merosot dua kali lipat lebih dari sebelumnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diharapkan mampu membangkitkan antusiasme dan semangat baru pada tataran lokal di banyak daerah ternyata juga setali tiga uang. Tingkat partisipasi pemilih rendah! Lalu, bagaimana prospek pada Pemilu 2009? Sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1971 hingga Pemilu 2004, tren persentase pemilih yang menggunakan hak pilih memang terus melorot. Titik penurunan mulai terjadi secara signifikan pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 7,2 persen dibandingkan dengan Pemilu 1997 (6,4 persen).Saat semangat demokratisasi menggiring perubahan yang lebih esensial dengan menyentuh perubahan konstitusi, aturan tentang pemilu dalam UUD 1945 juga diubah. Mulai tahun 2004 pemilu diselenggarakan secara langsung. Ironisnya, antusiasme berpolitik masyarakat turun semakin tajam justru saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya.Rangkaian pemilu yang diselenggarakan langsung secara berturut-turut pada tahun 2004 menorehkan catatan semakin banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilu legislatif, sedikitnya 84 persen pemilih terdaftar yang menggunakan suaranya. Kemudian pada pemilu presiden partisipasi masyarakat turun menjadi 78,23 persen. Pada pemilu presiden putaran kedua, tingkat partisipasi pemilih melorot lebih jauh lagi menjadi 76,63 persen.Fenomena ini seolah menguatkan pertanyaan Anthony Giddens (Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives, 1999), haruskah kita menerima, lembaga-lembaga demokrasi tersingkir pada titik di mana demokrasi justru marak?Sebenarnya fenomena apatisme masyarakat terhadap pemilu bukan hanya khas Indonesia. Di negara-negara yang jauh lebih matang demokrasinya terjadi penurunan antusiasme politik yang lebih besar. Giddens menyebutnya sebagai paradoks demokrasi. Ketika demokrasi menyebar ke seluruh dunia, justru di negara-negara yang demokrasinya sudah maju timbul kekecewaan atas proses demokrasi. Kepercayaan terhadap politisi menurun. Orang yang menggunakan hak pilih dalam pemilu menyurut. Semakin banyak orang yang tidak tertarik pada politik parlemen, terutama dari kelompok muda.Untuk fenomena di Indonesia, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan, menyatakan apatisme masyarakat timbul akibat kekecewaan karena tidak adanya perubahan signifikan yang dirasakan rakyat. Saat reformasi digulirkan, harapan masyarakat luar biasa besar. Namun, elite yang berkuasa tidak membawa perubahan yang lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat lalu kehilangan kepercayaan pada politisi dan prosedur demokratik.Partai politik sebagai salah satu pemegang kunci untuk membangun kepercayaan konstituennya harusnya bisa menumbuhkan harapan perubahan. Namun, seperti yang diungkap Kacung, kepercayaan masyarakat pada parpol justru terus merosot. Mayoritas parpol terbukti hanya menyentuh konstituennya di saat-saat menjelang pemilu, dengan tujuan pragmatis mengumpulkan suara. Setelah pesta usai, peran parpol seperti hilang begitu saja.Jika perilaku parpol tak berubah, boleh jadi apatisme masyarakat pada Pemilu 2009 akan meningkat lebih jauh, terutama di kelompok pemilih muda. Padahal, sebagai kelompok pemegang jumlah terbanyak, kelompok muda ini merupakan sasaran paling potensial untuk dibidik pada Pemilu 2009.Para pemilih muda yang menjadi potensi besar dalam Pemilu 2009 adalah pemilih pemula dan yang telah mengikuti satu atau dua pemilu sebelumnya, yaitu mereka yang berusia 18 sampai 30-an tahun.Catatan proyeksi penduduk Indonesia yang dibuat Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 sebesar 231,3 juta jiwa, 70 persen di antaranya adalah kelompok usia pemilih. Kelompok pemilih muda tercatat merupakan jumlah terbanyak di antara kelompok usia pemilih. (Grafik)Pada Pemilu 2009, dari sekitar 170 juta penduduk, 59 persen di antaranya adalah pemilih yang berusia 20-40 tahun. Inilah kelompok yang paling berpotensi untuk dirangkul. Namun, kelompok ini juga yang rentan menjadi kelompok golongan putih alias golput. Dalam kelompok ini banyak terangkum pemilih dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang lebih kritis daripada kelompok usia lain. Meskipun tidak ada angka pasti, sebagian pengamat yakin sebagian besar golput berasal dari kelompok ini.Proyeksi penduduk Indonesia empat tahun ke depan juga menampakkan pergeseran proporsi penduduk desa dan kota. Konsentrasi penduduk diproyeksikan beralih ke wilayah perkotaan. Jika selama ini konsentrasi penduduk lebih banyak di daerah pedesaan, empat tahun ke depan proporsi penduduk kota melesat jadi 54,2 persen dari total 234 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka itu cukup signifikan dibandingkan dengan proporsi penduduk kota tahun 2005 yang hanya 48 persen.Pergeseran itu boleh jadi akan menguatkan perubahan perilaku politik masyarakat yang terekam selama ini. Kacung menyimpulkan, perilaku politik di tengah masyarakat pemilih di Indonesia mulai berubah selama satu dekade terakhir, seiring dengan arus kebebasan dan upaya demokratisasi yang makin gencar.Sebagai gambaran, di akhir periode Orde Baru, Afan Gaffar dalam buku Javanese Voters (1992) melakukan studi tentang perilaku politik pemilih di daerah pedesaan di Jawa. Di antaranya tercatat pola perilaku pemilih di wilayah pedesaan yang masih kental dengan isu sosioreligi. Keputusan mereka memilih lebih banyak dipengaruhi semangat budaya dan keagamaan, polarisasi masyarakat (khususnya di Jawa) yang pada dasarnya masih mengikuti prinsip aliran. Hal lain yang biasanya memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan adalah kuatnya peran pimpinan lokal, seperti lurah atau kepala desa.Saat ini, perilaku politik itu bukan sama sekali tidak lagi menjadi orientasi yang melatarbelakangi pilihan masyarakat. Namun, gencarnya teknologi yang mengantar informasi sampai ke pelosok daerah boleh jadi mengubah paradigma berpikir masyarakat dan sedikit banyak memberi peran dalam proses pendidikan politik masyarakat.Suasana yang lebih bebas dan masyarakat yang lebih kritis juga menyebabkan pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihan. Menurut Kacung, pemilih berdasarkan patronase yang sebelumnya kuat di daerah pedesaan mulai berkurang. Masyarakat lebih mampu melihat performa pimpinan serta parpol, dan ini yang lebih melatarbelakangi pilihan mereka.Realitas itu rupanya disadari sebagian partai baru yang berlaga pada Pemilu 2004. Partai baru seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera cenderung berhasil merangkul pemilih di daerah perkotaan. Sementara partai-partai lama lebih banyak dipilih warga pedesaan.Isu-isu segar yang diusung partai-partai baru tampaknya cenderung menjadi pilihan pemilih perkotaan. Pemilih dari wilayah inilah yang diproyeksikan mendominasi bursa pemilih tahun 2009.Padahal, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilih golput di wilayah perkotaan cenderung lebih besar. Lalu, bagaimana Pemilu 2009 nanti? Adakah perubahan yang meningkatkan antusiasme pemilih? Lihat saja…. (Litbang Kompas)

Massa PPP Desak Ahmadiyah & AKKBB Dibubarkan

JAKARTA - Ratusan massa Pemuda Kabah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Demonstran membawa poster-poster berisi tuntutan mendesak pemerintah segera membubarkan Ahmadiyan dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
"Bubarkan Ahmadiyah!, Bubarkan AKKBB!, Lepaskan Habib Rizieq!," tegas demonstran di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (9/6/2008).Aksi demo ini juga diikuti puluhan massa Forum Umat Islam (FUI) dam anggota Front Pembela Islam, yang membawa spanduk bertuliskan "Tegakkan Agama Allah, Muliakan Para Mujahid". Spanduk ini sebagai wujud desakan kepada pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah yang mereka nilai sesat. Bahkan sebagai wujud dukungan terhadap pimpinan FPI Habib Rizieq, demonstran membawa gambar Habib Riezieq dan spanduk yang bertulis "Bebaskan Habib Rizieq".Aksi ratusan demontran yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIB, sedikit mengganggu arus lalu lintas arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Blok M, terutama di jalur lambat. Demonstran secara bergiliran masuk ke Polda untuk menjenguk Habib, namun polisi membatasi jumlah pengunjung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (mik)(uky)
dikutip dari : news.okezone.com

Sejarah PPP Dalam Lintasan Perpolitikan Nasional

PPP Dalam Lintasan Perpolitikan Nasional Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti.PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;
KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.
Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998.
Sesuai dengan Anggaran Dasar PPP yang dihasilkan Muktamar V tahun 2003, pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu Wata'ala.