[JAKARTA] Penolakan sejumlah fraksi terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), belum berujung pada aksi konkret. Sejauh ini, fraksi hanya mengemukakan sikap penolakan beserta alasannya, namun belum menegaskan tindakan nyata dengan memanfaatkan mekanisme ketatanegaraan yang ada, seperti meminta penjelasan pemerintah, sebagaimana dilakukan pada isu-isu sensitif lainnya.
Hal tersebut tercermin dari pernyataan sejumlah unsur pimpinan fraksi di DPR, di Jakarta, Senin (12/5) dan Selasa (13/5). Fraksi besar di DPR yang secara resmi menolak rencana kenaikan harga BBM, adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P).
Ketua FPKS DPR, Mahfudz Sidik menegaskan sikap fraksinya menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu bahkan telah disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat milad PKS, Minggu (4/5) lalu.
Meski menolak, FPKS menganggap bahwa keputusan menaikkan harga BBM adalah wewenang eksekutif yang tidak perlu menunggu persetujuan legislatif. "Jadi kami hanya bisa memberi warning jika kebijakan ini dilakukan. Kalau pun rencana tersebut diwujudkan, dampak-dampaknya harus bisa dikelola dengan baik, karena daya beli rakyat yang sudah lemah pasti akan makin melemah," ujarnya, tanpa menyebutkan aksi konkret yang dilakukan fraksinya.
Mahfudz hanya menambahkan, kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa ada kebijakan yang keliru di bidang energi. "Karena itu Presiden harus mengevaluasi kinerja Menteri ESDM," katanya.Sikap senada dinyatakan Ketua FKB, Effendy Choirie. Dia bahkan menegaskan, fraksinya siap mendampingi rakyat dan mahasiswa yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.
Effendy menambahkan, partainya tidak memiliki wakil di kabinet, meskipun dua menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy adalah fungsionaris PKB. "Mereka bukan representasi PKB," tandasnya.
Dua fraksi besar lainnya, yakni FPAN dan FPDI-P, sebelumnya telah menegaskan penolakan. Menurut Ketua FPAN, Zulkifli Hasan, masih ada jalan untuk menyelamatkan APBN 2008 tanpa menaikkan harga BBM. Misalnya, memberlakukan pajak komoditas yang tengah booming seperti minyak, gas, batu bara, tembaga, dan komoditas perkebunan.
Sedangkan Ketua FPDI-P Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah tidak menjadikan persoalan ekonomi global sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM.
Dengan Catatan
Sementara itu, fraksi yang pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG) menegaskan, meskipun memahami dan mendukung kenaikan harga BBM, namun hal itu disertai dengan catatan. "Kalau catatan kami tidak diperhatikan, akan kami mengkritisi kebijakan tersebut," kata Ketua FPD DPR Syarif Hassan.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM harus dilakukan secara rasional dan tingkat kenaikannya masih mampu ditanggung rakyat. Syarif tidak menyebut angka persis berapa kenaikan yang masih bisa ditanggung rakyat, namun prinsip kemampuan rakyat memikul beban harus diperhatikan.
Selain itu, katanya, program kompensasi dan subsidi untuk rakyat harus jelas dan tepat sasaran. "Jangan sampai salah sasaran dan jangan sampai ada antrean. Juga perlu ada sinergi sehingga subsidi dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut benar-benar diterima oleh yang layak menerima," katanya.
Senada dengan itu Sekretaris FPG Syamsul Bahri mengungkapkan dukungan fraksinya disertai catatan bahwa pemerintah harus proaktif mereduksi dampak kenaikan tersebut.
Fraksi lain yang mendukung kenaikan adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). "Namun, pemerintah harus bisa menjamin ada subsidi bagi kebutuhan pokok rakyat. Juga, subsidi untuk kesehatan dan pendidikan," kata Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin.
Dalam pidato pembukaan masa persidangan IV DPR, Senin siang, Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah agar mendahulukan upaya untuk menaikkan lifting minyak agar bisa mencapai sedikitnya 960.000 barel per hari daripada menaikkan harga BBM. Alternatif lain adalah meminta penjadwalan kembali utang luar negeri berikut bunganya, dan menekan konsumsi BBM.
Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM, sepanjang Senin (12/5) dilancarkan mahasiswa di banyak kota di Tanah Air, di antaranya Bengkulu, Padang, Denpasar, Malang, dan Pontianak. Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Padang, saat massa berusaha memasuki Gedung DPRD Sumatera Barat. [Y-3/143/BO/070/137/146]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar