SUKABUMI - Konflik internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi pada proses pencalegan belum berakhir sejak beredar isu jual beli nomor urut pada proses penetapan daftar calon legislatif sementara (DCS) Pemilu 2009.
Isu ini sudah lama beredar namun belakangan sebagian kader partai berlambang kakbah ini berani ‘bernyanyi’ karena sikap lajnah penetapan calon (LPC) internal partai yang mengurusi pencalegan tak kunjung meluruskan masalah. Saling curiga antara kader, pengurus hingga calon legislatif (caleg) yang akan menggunakan mesin partai tersebut akhirnya mencuat.
“Sebelum ada rekomendasi suara terbanyak yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, kami melihat penempatan nomor urut DCS di internal partai sangat rancu,” ungkap pengurus DPC PPP Kabupaten Sukabumi Suhud Hidayat kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Selasa (23/9).
Suhud mengaku internal PPP sudah berusaha membahas masalah ini secara baik-baik dengan LPC hingga pengurus inti partai. Namun perkembangannya kian tidak jelas. Suhud kemudian meminta LPC membeberkan kejelasan caleg yang ditempatkan pada posisi yang kurang pas dan tidak sesuai mekanisme partai.
“Sangat aneh jika ada kader yang belum banyak berkiprah di partai tapi mendapatkan posisi bagus di nomor urut DCS sementara kader lama yang sudah jelas teruji atau memiliki loyalitas malah ditempatkan di posisi yang kurang menguntungkan,” jelasnya.
Kader PPP lainnya Asep Multazam menilai dampak dari persoalan itu secara tidak langsung membuat kader di bawah khawatir partai ini pecah. Sejumlah politisi senior PPP yang ketika penetapan DCS tidak terakomodasi LPC terus melakukan manuver politik.
“Kami tak mau konstalasi yang tidak sehat ini berpengaruh pada stabilitas partai. Partai bisa-bisa pecah,” keluhnya.
Sementara itu, salah seorang sumber terpercaya Radar Sukabumi yang ikut pencalegan PPP, mengatakan dugaan jual beli nomor urut sangat wajar terjadi di antara kubu LPC. Sumber ini menyebut hampir di tiap daerah pemilihan (DP) nama-nama calon yang berada di urutan 1, 2, 3 merupakan kader yang kebanyakan masih ‘hijau’.
“Selain itu, kami menduga LPC tidak memperhatikan asas domisili. Masa kader dari DP I secara tidak prosedur harus ikut pemilihan di DP III sementara di DP VI yang notabene kosong akan kader berpengalaman diisi oleh orang-orang yang belum matang,” tegasnya.
Sumber yang masuk jajaran politisi senior di PPP itu menambahkan, kendati partai sudah menerapkan sistem suara terbanyak, namun permasalahan atas ketidakterbukaan LPC dalam proses penetapan DCS masih dipertanyakan.
Sejatinya kader yang didudukan pada nomor urut teratas memiliki modal kuat untuk berlaga, tapi masih miskin kemampuan untuk berkiprah di panggung politik.(veg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar