SUKABUMI---Laporan harta kekayaan ketujuh pasangan Calon Bupati dan Wakil Sukabumi 2010 hingga kini belum turun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi akan mengupayakan memperoleh data tersebut dalam waktu dekat.
Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati mengaku akan secepanya ke Jakarta untuk mengecek Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) peserta pilkada. "Insya Allah, besok (hari ini) saya akan ke Jakarta untuk mengetahui hasil verifikasi LHKPN itu di KPK," ujar Lidiawati.
Lidiawati mengatakan jika tidak aral melintang dalam waktu dekat data LHKPN ini sudah bisa diketahui publik. Ia tidak menampik data harta kekayaan para calon kepala daerah itu penting diketahui publik. "Masalahnya, sampai sekarang kami belum menerima tembusan dari KPK," akunya.
Selain untuk kepentingan administrasi, LHKPN ini nantinya akan menjadi acuan bagi publik untuk mengontrol kekayaan pejabat daerah. Dengan pendataan kekayaan yang akurat dan transparan diyakini menjadi tonggak pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih.
"LHKPN itu nantinya dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak para kandidat, termasuk dana yang tersimpan di rekening pribadi mereka. Sebenarnya mereka sudah melaporkan semua itu ke KPK, namun kami belum menerima hasil verifikasinya dari KPK," pungkasnya.(dyl)
sumber : radarsukabumi.com
Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati mengaku akan secepanya ke Jakarta untuk mengecek Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) peserta pilkada. "Insya Allah, besok (hari ini) saya akan ke Jakarta untuk mengetahui hasil verifikasi LHKPN itu di KPK," ujar Lidiawati.
Lidiawati mengatakan jika tidak aral melintang dalam waktu dekat data LHKPN ini sudah bisa diketahui publik. Ia tidak menampik data harta kekayaan para calon kepala daerah itu penting diketahui publik. "Masalahnya, sampai sekarang kami belum menerima tembusan dari KPK," akunya.
Selain untuk kepentingan administrasi, LHKPN ini nantinya akan menjadi acuan bagi publik untuk mengontrol kekayaan pejabat daerah. Dengan pendataan kekayaan yang akurat dan transparan diyakini menjadi tonggak pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih.
"LHKPN itu nantinya dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak para kandidat, termasuk dana yang tersimpan di rekening pribadi mereka. Sebenarnya mereka sudah melaporkan semua itu ke KPK, namun kami belum menerima hasil verifikasinya dari KPK," pungkasnya.(dyl)
sumber : radarsukabumi.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar