FPPP Minta Tangguhkan Renovasi Ruang Kerja di DPR

Sumber : mediaindonesia.com
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Renovasi ruangan kerja Anggota DPR RI dan penggantian lantai toilet serta pembangunan sepuluh ruang kerja baru yang menghabiskan dana Rp 33.469.101.000, sebaiknya ditunda. Karena belum semua anggota Dewan menyetujui, termasuk FPPP. "Kami meminta penundaan hngga akhir November, untuk mengadakan rapat pleno fraksi yang khusus membahas tentang renovasi tersebut," kata Wakil FPPP Lukman Hakiem di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Lukman, dana renovasi ruang kerja lama dan penggantian lantai toilet memakan biaya Rp. 26.263.848.000 sedangkan sisanya Rp. 7.205.253.000,- untuk membuat ruang kerja baru yang akan digunakan oleh sepuluh tambahan anggota DPR mendatang. Lebih lanjut ia menambahkan, harusnya dengan pencitraan DPR yang semakin menurun perlu dibicarakan urgensi renovasi ruang kerja tersebut. Serta, penangguhan itu dirasa perlu karena pemberitahuan pelaksanaan renovasi tersebut dilakukan pada saat anggota Dewan melakukan kunjungan kerja/kembali ke daerah pemilihannya. "Kalaupun dilanjutkan, saya meminta kepada Sekjen agar ruangan yang ditempati FPPP, lantai 15-16 ditunda hingga awal persidangan II tahun Sidang 2008-2009," tandas Lukman.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Indria Muaja membenarkan adanya renovasi ruang kerja Anggota Dewan. "Pada Senin (11/11) kita, BURT dan Sekjen sudah keliling dan melakukan pengecekan terhadap ruangan yang perlu diperbaiki," ujarnya. Katanya, renovasi itu untuk membuat ruangan/sekat bagi para staf ahli Sekjen maupun staf ahli dari 550 anggota dewan. Mengenai angka yang cukup besar, sudah sesuai dengan grand desain supaya awet sehingga tidak perlu melakukan renovasi berulang kali. "Untuk detail lebih jelasnya anda silahkan tanya Sekjen aja," kilahnya.

Saat dihubungi terpisah, Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengungkapkan bahwa angka tersebut sudah final dan mendapat persetujuan BURT. "Kita akan segera melakukan sosialisasi kapada fraksi-fraksi, terutama FPPP," kata Nining.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko menyatakan bahwa itu adalah semangat untuk menghabiskan anggaran. "Kalau dana itu tidak digunakan akan dikembalikan kepada kas negara, mereka tidak akan mendapat apa-apa," sahutnya. Ia mengharapkan bahwa yang direnovasi memang benar-benar rusak. "Ya bisa saja itu untuk membuat para anggota kerasan berada di kantornya, dimana selama ini mereka jarang sekali datang," kelakarnya. (*/OL-03)

PKS Lecehkan Organisasi Islam?

KH A. Dahlan Dipakai Kampanye Parpol

SUKABUMI – Akhir-akhir ini gambar pendiri Muhamadiyah KHA Dahlan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terang saja hal ini memancing protes sejumlah pimpinan organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah. Bahkan sejumlah televisi gambar KHA Dahlan bersama tokoh NU KH Hasyim Asyari sengaja dipublikasikan PKS dalam iklan.

Khusus mengenai pemuatan gambar KHA Dahlan, Ortom Muhammadiyah menganggap PKS sudah melecehkan salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Protes pemuatan gambar KHA Dahlan disampaikan tiga organisasi Muhmmadiyah yang tergabung dalam wadah Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) antara lain pimpinan Pemuda Muhammadiyah, ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di Sukabumi. AMM berencana akan melayangkan surat keberatan pada Komisi Pemilihan Umum. Bahkan, AMM juga meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk segera memberikan peringatan kepada PKS.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sukabumi, Jana Jaenudin mengatakan, pemuatan gambar KHA Dahlan jelas menyinggung perasaan kader dan simpatisan Muhammadiyah. Ditegaskannya, gambar KHA Dahlan haram hukumnya dipajang untuk kepentingan politik. Bahkan pemasangan gambar tokoh pendiri Muhammadiyah untuk sarana pembelajaran pun sifatnya mubah. ‘’Jangankan untuk kepentingan politik, untuk perhiasan rumah pun sudah kami anggap haram. Kami menganggap hal itu sebuah pelecehan terhadap Muhammadiyah,’’ kata Jana yang juga Wakil Sekretaris DPP IMM itu.

Jana berpandangan, pemasangan gambar KHA Dahlan oleh PKS tidak digunakan sebagai salah satu alat untuk meraih dukungan pada Pemilu 2009 mendatang. Tentunya, hal merupakan upaya eksploitasi bagi kepentingan PKS. Untuk itu, PKS sama sekali tidak dibenarkan untuk mempublikasikan gambar KHA Dahlan.‘’Kami yakin, tidak akan ada pengurus Muhammadiyah dari tingkat ranting hingga pusat yang memberikan ijin pemuatan gambar KHA Dahlan itu.

Sebab dalam buku Himpunan Putusan Tarjih pun ditegaskan pemuatan gambar KHA Dahlan hanya untuk kepentingan perhiasan sudah dinyatakan haram,’’ tegas Jana.=BUD