Bantuan Gubernur Berbau Politis Penerimanya Banyak Anggota Partai Politik

SUKABUMI - Bantuan Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sebesar Rp. 11 miliyar berbau politik. Buktinya penerima bantuan ini mayoritas merupakan pengurus partai dari kubu pasangan Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan dan dan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf. Bahkan umumnya penerima bantuan adalah para calon anggota legislatif (caleg) 2009 mendatang.

Sebelumnya Heryawan, pada acara reuni akbar Pondok Pesantren Samsul Ulum Sabtu lalu, menegaskan akan menyerahkan bantuan untuk biaya pendidikan. Namun nyatanya sebagian besar bantuan ini diberikan pada tim sukses yang teroganisir sebagai bentuk jawaban dari proposal yang diajukan mereka.Hal ini terlihat saat Wakil Walikota Sukabumi Drs. H.M. Mulyono didampingi Sekretaris Kota Sukabumi H.M Muraz, SH, memberikan pengarahan pada sejumlah penerima bantuan, di Oprasional Room Pemkot Sukabumi, Selasa (14/10) kemarin.

Mereka yang hadir adalah wajah-wajah tak asing, karena merupakan aktifis di partai politik. Berbeda dengan bantuan yang langsung dikelola oleh Pemkot Sukabumi, seperti bantuan pada sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan kelompok usaha ini nampaknya Pemkot Sukabumi sedikit kerepotan mempertanggung jawabkannya.

Sehingga dua pejabat pemkot ini sangat hati-hati karena tidak mau menanggung resiko, jika terjadi penyelewengan oleh pihak ketiaga sebagai penerima bantuan.Berdasarkan data yang terlampir dalam keputusan Gubernur Jabar No. 14 tahun 2008, bantuan tersebut antara lain untuk Ikatan Tukang Ojeg Se-Kota Sukabumi, perkumpulan pedagang makanan berbasis ayam, pengaguran kreatif, pemberdayaan masyarakat melalui Yayasan Bina Ruhiyah, bantuan untuk peningkatan kualitas imam dan khotib melalui A. immah Khutoba dan Sabah Islam (SAKSI), dan pengrajin tahu tempe dan bantuan untuk lembaga yang lainya. Dari data tersebut ada yang sedikit janggal dan menjadi bahan pertanyaan, yakni bantuan untuk Ikatan Da’i Indonesia (Ikad) Cianjur, yang beralamat Sukabumi.

Besarnya bantuan tersebut rata-rata diatas Rp.150 hingga Rp. 200 juta. Bantuan ini lebih besar dibanding dengan bantuan untuk penenganan bantuan bencana alam yang diterima oleh Pemkot Sukabumi.Usai memberikan pengarahan, Wakil Walikota Sukabumi Mulyono, pada Pakar mengungkapkan, sebagain besar bantuan tersebut diberikan pada lembaga swasta yang pernah mengirimkan proposal pengajuan ke Pemda Jabar. Makanya terang Mulyono mereka perlu diberikan pemahaman tentang mekanisme pancairan sesuai aturan, karena selain penerima sebagai penanggung jawab, Pemkot Sukabumi juga harus mempertangungjawabkan sesuai aturan. “Makanya untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan, dana tersebut bisa dicairkan oleh yang mengajukan profosal awal dengan syarat hatus menunjukan akte notaries pendirian lembaga. =BUD

Yusuf Fuadz "Lolos" Korupsi DPRD Gate

SUKABUMI - Vonis bebas Yusuf Fuadz, terdakwa kedua kasus dugaan penyelewengan dana mobilisasi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 1999-2004 sebesar Rp 4,5 miliar, mencuat. Meski demikian, Pengadilan Negeri (PN) Cibadak belum mengetahui isi detail amar putusan bebas dari mahkamah agung (MA), selaku lembaga terakhir Yusuf Fuadz mencari keadilan atas jerat hukum yang melilitnya selama ini.

Dari keterangan yang diperoleh Radar menyebutkan, vonis bebas pria yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi itu mencuat dari para koleganya. Kemarin, salah seorang sumber yang juga orang terdekat Yusuf menyebutkan, vonis bebas rekannya itu sudah diterima beberapa hari yang lalu.

"Suratnya dari MA sudah saya lihat dan isinya memang, dia dibebaskan dari kasus hukumnya," tutur sumber yang mewanti namanya tak dikorankan.

Saat dikonfirmasi via telepon genggam, Yusuf Fuadz tidak menampik. Dia mengaku bersyukur, proses hukum yang dilakoninya selama ini, memberi keadilan. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, semua proses hukum berlangsung seadil-adilnya," katanya.

Sayang, ditanya lebih dalam soal proses kasasi yang ia lakukan ke MA, Yusuf tak mau berkomentar banyak. "Pentolan" PPP Kabupaten Sukabumi itu justru meminta Radar mengkonfirmasi lebih dalam ke pengacara atau pengadilan negeri (PN) Cibadak, tempat awal mula dia diadili bersama bekas Bupati Sukabumi Maman Sulaeman.

"Silakan saja tanya ke pengacara saya atau ke pengadilan. Di sana semua putusan tentang putusan saya lengkap," bebernya.

Sayang,sampai kemarin, Radar belum bisa mengorek keterangan lebih dalam vonis bebas dari kuasa hukumnya Jazuli. Ponsel pengacara senior di Sukabumi itu, sulit dihubungi.

Namun begitu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, Nur Aslam mengaku, dirinya memang telah menerima kutipan putusan Yusuf yang dalam kasus ini dijerat sewaktu menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Hanya saja, wanita berpenampilan eksentrik ini enggan menyebut detail amar putusan tersebut.

"Yang jelas saya waktu itu langsung tandatangani kutipan putusan MA itu sebagai disposisi. Soal isinya, saya tidak tahu menahu," ulasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Dedi Supriadi mengaku belum mengetahui vonis bebas Yusuf Fuadz. Hanya saja, jika amar putusan itu sudah diterimanya, kejaksaan akan melakukan tindakan berupa koordinasi pimpinan terlebih dahulu. "Kalau sudah terima, kita ya koordinasikan dulu dengan pak kajari selaku pimpinan. Baru setelah itu, kita lakukan apa yang sesuai dengan petunjuk atasan," tegas jaksa berkacamata itu.

Sekadar diketahui, di PN Cibadak, Yusuf Fuadz dinyatakan bersalah karena terlibat skandal penyelewengan dana APBD sebesar Rp4,5 miliar. Atas kasusnya, ia divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim yang waktu itu diketuai Sir Johan. Kasus tersebut menggelontor beberapa saat setelah perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu. Di mana, banyak anggota dewan mengeluhkan tingginya biaya mobilisasi. Karena itu, pimpinan dewan beserta eksekutif sepakat menggulirkan dana bantuan mobilisasi yang rincian per anggota dewan besarnya Rp 100 juta. Jaksa menganggap, prosedur pengguliran itu tidak sesuai aturan main. Sebab, pos anggaran untuk mobilisasi tersebut diambil dari pos dana yang tidak seharusnya. (veg)

Soal Jual Beli Caleg. Bachtiar Chamsyah : DPP PPP Terlibat, Pecat Termasuk Ketuanya

Jakarta - Kisruh isu jual beli nomor urut caleg PPP ditanggapi dengan keras oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Bachtiar Chamsyah. Ia menilai kisruh itu tidak lepas dari kesalahan DPP PPP. Bila terbukti ada oknum DPP 'bermain' dalam kasus itu, maka siapa pun dia harus dipecat."Saya minta usut dan tindak.

Kalau ada orang DPP ikut permainan itu ya pecat, termasuk ketuanya. Seorang ketua kan harus jadi contoh, ngapain jadi ketua kalau nggak bisa jadi contoh," ujar Chamsyah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2008).Berdasar pengalamannya berpolitik, Chamsyah yakin pernyataan anggota Bidang Hukum dan HAM DPP PPP M Burhanudin Dahlan yang mengungkap percaloan nomor caleg didorong oleh rasa tidak mendapatkan keadilan dalam masalah caleg.

Di sinilah letak keteledoran pihak DPP PPP yang tidak cukup terbuka tentang kriteria kader yang akan didudukkan di parlemen."Saya lihat ada kekurang hati-hatian DPP di sini. Saya sudah ingatkan ke Suryadharma (Ketum DPP PPP) di sini harus hati-hati, karena di mana-mana parpol itu kritis dalam pencalonan," kata Menteri Sosial itu.(lh/iy)

Konflik PPP Kab. Sukabumi Belum Mereda

http://www.radar-bogor.co.id/

SUKABUMI - Konflik internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi pada proses pencalegan belum berakhir sejak beredar isu jual beli nomor urut pada proses penetapan daftar calon legislatif sementara (DCS) Pemilu 2009.

Isu ini sudah lama beredar namun belakangan sebagian kader partai berlambang kakbah ini berani ‘bernyanyi’ karena sikap lajnah penetapan calon (LPC) internal partai yang mengurusi pencalegan tak kunjung meluruskan masalah. Saling curiga antara kader, pengurus hingga calon legislatif (caleg) yang akan menggunakan mesin partai tersebut akhirnya mencuat.

“Sebelum ada rekomendasi suara terbanyak yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, kami melihat penempatan nomor urut DCS di internal partai sangat rancu,” ungkap pengurus DPC PPP Kabupaten Sukabumi Suhud Hidayat kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Selasa (23/9).

Suhud mengaku internal PPP sudah berusaha membahas masalah ini secara baik-baik dengan LPC hingga pengurus inti partai. Namun perkembangannya kian tidak jelas. Suhud kemudian meminta LPC membeberkan kejelasan caleg yang ditempatkan pada posisi yang kurang pas dan tidak sesuai mekanisme partai.

“Sangat aneh jika ada kader yang belum banyak berkiprah di partai tapi mendapatkan posisi bagus di nomor urut DCS sementara kader lama yang sudah jelas teruji atau memiliki loyalitas malah ditempatkan di posisi yang kurang menguntungkan,” jelasnya.

Kader PPP lainnya Asep Multazam menilai dampak dari persoalan itu secara tidak langsung membuat kader di bawah khawatir partai ini pecah. Sejumlah politisi senior PPP yang ketika penetapan DCS tidak terakomodasi LPC terus melakukan manuver politik.

“Kami tak mau konstalasi yang tidak sehat ini berpengaruh pada stabilitas partai. Partai bisa-bisa pecah,” keluhnya.

Sementara itu, salah seorang sumber terpercaya Radar Sukabumi yang ikut pencalegan PPP, mengatakan dugaan jual beli nomor urut sangat wajar terjadi di antara kubu LPC. Sumber ini menyebut hampir di tiap daerah pemilihan (DP) nama-nama calon yang berada di urutan 1, 2, 3 merupakan kader yang kebanyakan masih ‘hijau’.

“Selain itu, kami menduga LPC tidak memperhatikan asas domisili. Masa kader dari DP I secara tidak prosedur harus ikut pemilihan di DP III sementara di DP VI yang notabene kosong akan kader berpengalaman diisi oleh orang-orang yang belum matang,” tegasnya.

Sumber yang masuk jajaran politisi senior di PPP itu menambahkan, kendati partai sudah menerapkan sistem suara terbanyak, namun permasalahan atas ketidakterbukaan LPC dalam proses penetapan DCS masih dipertanyakan.

Sejatinya kader yang didudukan pada nomor urut teratas memiliki modal kuat untuk berlaga, tapi masih miskin kemampuan untuk berkiprah di panggung politik.(veg)

Pengusaha, Parpol Berebut Proyek?? DAK Buku 5,6 M Jadi Sasaran

SUKABUMI– Tidak terkecuali pengusaha, partai politikpun ikut berebut proyek. Hal ini bisa dipahami ada keceburuan dan dari kecenderungan jaman orde lama, partai pengusapun menguasai sejumlah proyek. Seperti terjadi dalam proyek pengadaan buku dan alat peraga untuk 224 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukabumi.

Proyek senilai Rp.56 miliyar yang biayai oleh Dana Alokasi Khusus ini ternyata tidak hanya membuat para pengusaha ikut berlomba tapi juga juga membuat ngiler partai politik (Parpol).Terlibatnya PKS dalam proyek ini terindikasi kuat atas peranan pimpinan pelaksana kegiatan (Pinlak) dari Dinas Pendidikan (Disdik) UN yang ikut jadi pengusaha buku. Kendati tidak langsung terjun kemasalah teknis dilapangan, UN memiiki beberapa perusahaan yang dikelola oleh adik adiknya yang merupakan aktivis PKS.

Sukam salah seorang pengusaha buku pada Pakar, Rabu (17/9) mengungkapkan, melalui kepanjangan merekalah sejumlah sekolah tekuk lutut menadatangani kontrak pemesanan buku, jauh sebelum Dinas Pendikan (Diskdik) Kab. Sukabumi melakukan verifikasi perusahan yang ikut tender pengadaan buku DAK ini.“Saat saya menbadatangi beberapa sekolah di wilayah Cicurug misalnya sebagain SD mengaku dipaksa untuk pesan buku pada perusahaan adiknya UN dan terang saja mereka tidak bisa menolak. Bahkan didaerah Bojong Genteng, para kepala sekolah digiring ke kantor DPC PKS agar tidak memesan buku selain ke perusahan yang diusung PKS,” tuturnya.

Terang saja hal ini menjadi batu sandungan bagi puluhan pengusaha yang ikut tender pengadaan buku dan alat peraga. Sedikitnya terdapat empat perusahan keluarga UN yang telah melakukan kontrak dengan beberapa sekolah, sebelum peripikasi dilakukan. Ke - empat perusahan tersebut yakni CV Putra Karya Sejahtera (PKS), Bintang Terang dan Firma Cahaya Indah.Salah seorang pengusaha yang meminta namanya untuk tidak dituliskan dulu, pada Pakar Kamis (11/9), mengungkapkan, keterlibatan UN menjadi pengusaha pemasok buku ini atas dorongan Partai Kedailan Sejahtera (PKS) yang mengusung Bupati Sukabuimi H Sukma Wijaya. Makanya salah satu perusahaannya dibuat identik dengan partai yakni CV PKS.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengiringan kepala sekolah diwilayah yangmerupakan kantong suara PKS. =BUD

DPP PPP Edarkan Surat Bantahan Pemecatan Irgan

Keluarga Besar PPP Berharap dan berkeyakinan Suryadharma Ali akan tetap Arif, Begitupun Irgan Chairul Mahfiz Semoga tetap Bijaksana demi Masa Depan PPP.

Jakarta - Buntut dari isu dicopotnya Sekjen DPP PPP Irgan C Mahfiz membuat repot ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali. Suryadharma langsung memerintahkan Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy membuat surat klarifikasi kepada DPC dan DPW se-Indonesia bahwa pemecatan Irgan tidak benar alias pepesan kosong. "Itu hanya isu, nggak benar ada pemecatan.

Isu ini membuat ketua umum jadi sibuk. Beliau yang sedang ikut Pak SBY langsung memerintahkan saya dan Pak Irgan untuk membuat surat edaran bahwa tidak ada pemecatan sekjen," kata Chozin pada wartawan usai salat Jumat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Jumat (19/9/2008). Menurut anggota Komisi II DPR ini, isu pemecatan Irgan membuat panik dan kaget seluruh jajaran pengurus DPP, DPW dan DPC. Namun demikian, setelah isu itu diklarifikasi, semua pihak dapat memahami. Karena itu Chozin meminta semua kader PPP untuk menjaga soliditas partai guna menghindari adanya isu-isu yang mengarahkan pada perpecahan partai. "Saya kaget sekali mendengar adanya isu dan berita itu. Padahal itu tidak benar sama sekali.

Pak Irgan sampai sekarang masih sekjen. Saya sampai dapat ratusan SMS dari DPC dan DPW yang menanyakan soal ini.," kata politisi senior PPP ini. Atas nama Wakil Ketua Umum DPP PPP, Chozin meminta semua kader PPP seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan sabar menghadapi isu-isu yang berkembang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tetap kerja keras, diharapkan isu-isu akan hilang dengan sendirinya dan PPP lebih siap menghadapi pertarungan pemilu 2009. "Kami meminta kepada DPW, DPC dan semua kader PPP untuk tetap tenang, konsisten dengan bekerja dan membangun soliditas partai. Mantapkan konsolidasi agar kita siap menghadapi pemilu 2009," pungkas Chozin.

Suryadharma Ali dan Irgan Chairul Mahfiz Sudah Islah

JAKARTA - Perseteruan antara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz berujung manis. Keduanya sudah melakukan islah."Ya sudah (islah)," kata Irgan saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Kamis (18/9/2008). Irgan juga mengaku, sudah menandatangani perbaikan susunan daftar calon legislatif PPP. Sehingga masalah daftar caleg PPP bisa dikatakan selesai.

Dia menjelaskan, sebenarnya masalah antara dirinya dengan Suryadharma Ali hanyalah perbedaan pandangan saja. "Itu biasa dalam dinamika politik," jelasnya. Saat ini, lanjutnya, kader-kader asli PPP yang menempati nomor urut caleg jadi sudah cukup banyak ketimbang sebelumnya. "Ya siginifikan lah," kata Irgan. Yang penting, lanjutnya, sudah terjadi saling pengertian dan membangun kebersamaan di partai berlambang kabah ini.

Suryadharma-Irgan Baik-Baik Saja

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, menepis isu adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz sekaligus membantah adanya pecat memecat pengurus di partainya.

Keakraban antara Suryadharma dan Irgan itu ditunjukkan saat keduanya hadir dalam acara buka puasa bersama sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-52 Suryadharma di rumah dinas Menkop dan UKM Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (21/9).

"Setelah sekian minggu kita berkonsentrasi untuk menyusun caleg, saat ini baru bisa kita bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PPP dan jajaran Kementrian Koperasi dan UKM," ujar Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu.

Pria yang akrab disebut SDA ini menggelar konferensi pers dengan didampingi Irgan itu menegaskan bahwa tidak pernah ada pengumuman resmi bahwa Irgan telah dia pecat sebagai Sekjen PPP.

Sebelumnya media massa memberitakan adanya surat pemecatan Irgan sebagai Sekjen PPP karena Irgan tidak bersedia menandatangani berkas sejumlah caleg yang diserahkan ke KPU.

"Yang bilang (pemecatan itu) siapa? Sumbernya siapa? Kan tidak pernah ada pengumuman resmi," cetusnya.

Menurut dia, apabila ada pergesekan atau dinamika dalam tubuh partai politik, maka hal itu merupakan sesuatu yang biasa.

Sementara Irgan Chairul Mahfiz mendoakan agar Ketua Umum PPP itu diberi kesehatan dan partai berlambang Ka'bah ini mampu memenuhi target 15 persen kursi parlemen dalam pemilu mendatang.

Acara ulang tahun itu diwarnai dengan pembacaan doa serta pemotongan nasi tumpeng oleh Suryadharma yang kemudian diserahkan kepada istrinya, Ny Indah Suryadharma Ali.

Selanjutnya Irgan juga berkesempatan memotong nasi tumpeng yang selanjutnya diberikan kepada Suryadharma Ali, sebelum keduanya menggelar acara konferensi pers bersama-sama.[*/L6]