Wisatawan Keluhkan Kondisi Jalan Rusak

Jurnal Bogor, 11 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI – Wisatawan masih mengeluhkan rusaknya ruas jalan dan penebangan pohon menuju kawasan wisata alam Pondok Halimun (PH) Desa Perbawati dan Desa Sudajaya Girang Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Minggu (4/4) kemarin.

”Saya ke sini diajak sama teman-teman. Karena suasana alamnya memang masih alami dan sejuk. Namun sayang banget kondisi jalannya ke sini hancur-hancuran begitu, jadi enggak nyamanlah,” aku Dessy Apriliani (20) wisatawan asal Jakarta.

Menurut Dessy, seharusnya kawasan wisata yang masih alami ini diimbangi dengan sarana jalan yang bagus. Karena dengan jalan mulus tentunya akan membuat wisatawan yang datang ke lokasi ini menjadi nyaman dan mau kembali.

”Kalau jalannya rusak beginikan jadi enggak enjoy juga. Tadinya mau menikmati keindahan alam jadi malah merasa kesal juga di jalannya,” ujarnya seraya mempertanyakan penebangan sejumlah pohon di sepanjang perkebunan teh.

Sementara Sri Utami (24) wisatawan lainnya yang pernah beberapa kali datang ke PH mengaku kaget saat memasuki kawasan perkebunan teh. Rasa kagetnya itu karena tidak melihat lagi pohon-pohonan yang awalnya berjejer tumbuh di sepanjang jalan.

”Sekarang pemandangannya jadi ga enak lagi ya. Tadi pas masuk ke sini saya kaget, ko pohon-pohonannya ditebangin sih. Padahal biasanya kalau saya kesini ada rasa adem bila pas masuk ke perkebunan teh, tapi sekarang jadi gersang gitu,” keluh Sri.

Beberapa waktu lalu, Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya mengatakan sebelum dilaksanakan penebangan seharusnya jauh-jauh hari dilakukan penanaman pohon. Sehingga saat dilaksanakan penebangan sudah ada pohon yang menggantikan.

”Sekarang kan sudah terjadi, kami akan menghimbau agar dilaksanakan kembali penanaman pohon. Dan lebih baik pohon yang ditanam ketinggiannya sudah mencapai lebih tiga meteran, agar cepat besar,” kata Sukmawijaya.

=Budiyanto

Baligo MAJU Dirusak

Jurnal Bogor, 12 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Persaingan tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten kian memanas. Situasi ini ditandai adanya aksi pengrusakan terhadap baligo bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) di daerah Cibolang, Sabtu (10/4) malam. Aksi pengrusakan itu kontan menimbulkan reaksi keras dari kubu tim pemenangan pasangan calon bernomor urut tiga tersebut.

Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana mengatakan, baligo yang dirusak itu terjadi di salah satu posko yang resmi masuk dalam daftar tim sukses. Baligo itu robek seperti bekas sabet senjata tajam. Namun tidak seorang saksi mata pun yang mengetahui pelaku maupun waktu terjadinya aksi pengrusakan.

”Siang harinya masih utuh. Tetapi keesokan harinya sudah dalam kondisi rusak. Saya melihat kerusakan itu bukan karena hantaman angin besar,” ungkap Melly.

Menurut Melly, aksi pengrusakan diduga terjadi pada tengah malam saat posko dalam keadaan kosong. Dengan alasan tidak ada saksi mata, tim pemenangan MAJU tidak akan melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian termasuk Panitia Pengawas Pilkada. Hanya saja, tim MAJU meminta lembaga penyelenggaraan Pilkada komitmen terahadap aturan main yang telah disepakati bersama.

”Aksi pengrusakan baligo ini hanya sebuah kejadian kecil yang mulai mewarnai proses Pilkada Kabupaten Sukabumi. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat perjalanan Pilkada masih cukup panjang. Agar pelaksanannya berjalan aman dan lancar, diperlukan sikap tegas dari lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada,” tandas Melly.

Dijelaskan Melly, ada tiga lembaga yang harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pesta demokrasi lima tahunan ini. Ketiga lembaga yang dimaksud antara lain Panitia Pengawas Pilkada, Komisi Pemiihan Umum (KPU), serta Desk Pilkada. Lembaga ini punya peran penting dalam mengawal perjalanan Pilkada hingga selesai.

”Kenyataannya, tiga lembaga ini terkesan diam ketika sejumlah pelanggaran Pilkada mulai muncul ke permukaan. Bahkan dari tiga lembaga itu, kinerja paling parah diperlihatkan Desk Pilkada yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Desk Pilkada punya peran penting karena merupakan lembaga yang mewakili pemerintah daerah di arena Pilkada,” papar Melly.

Salah satu kelemahan Desk Pilkada terjadi ketika Panwasda melakukan penertiban atribut kampanye yang terpasang di sejumlah tempat. Desk Pilkada seharusnya ikut membantu penertiban dengan mengintruksikan petugas Satpol PP maupun anggota tantrib yang tersebar di seluruh kecamatan. Pasalnya, upaya penertiban ini tidak bisa dilakukan Panwasda yang personilnya sangat terbatas.

”Akibat Desk Pilkadanya tidak berfungsi, atribut kampanye hingga saat ini masih marak terpasang di sejumlah tempat. Padahal sesuai kesepakatan seluruh tim pemenangan pasangan calon Bupati, pemasangan baligo hanya diperbolehkan pada saat kampanye nanti yang waktunya ditentukan 14 hari. Di luar jadwal itu, seluruh pasangan calon dilarang menggelar kegiatan yang berbau kampanye,” pungkasnya.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Tiga Pasangan Calon Masuk Unggulan

Jurnal Bogor, 12 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE PGRI Sukabumi, Asep Deni memprediksikan Pilkada Kabupaten Sukabumi akan mengkerucut pada persaingan tiga pasangan calon Bupati yang diusung partai politik. Ketiga pasangan itu yakni Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU), Marwan Hammami – Usman Effendi (MU), dan Hasymi Romli – Iman Adinugraha (BERHASIL). Hanya saja, dari ketiga calon kuat itu sangat kecil kemungkinan menang dalam satu putaran.

”Berdasarkan analisis saya, tidak akan ada pasangan calon yang bisa meraih suara lebih dari 30 persen pada Pilkada putaran pertama. Banyak faktor yang memungkinkan terjadinya Pilkada dalam dua putaran. Salah satu faktor itu karena Pilkada akan diikuti tujuh pasangan calon,” ungkap akademisi yang juga merangkap Dewan Pakar Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi (PK2HE) ini.

Menurutnya, tujuh pasangan yang akan tampil di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi memiliki kekuatan massa yang hampir berimbang. Sehingga secara matematis suara pemilih akan terdistribusi cukup merata. Apalagi pola pendekatan yang dilakukan seluruh pasangan calon untuk menarik simpatik massa semuanya sama.

”Segmen dan metode yang dipakai seluruh pasangan calon untuk meraih dukungan massa pada intinya sama. Mereka melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara menghadiri pengajian atau mendekati para tokoh masyarakat. Saya tidak melihat ada pasangan calon Bupati yang memiliki metode istimewa untuk meyakinkan masyarakat pemilih,” katanya.

Bahkan, kata Deni, seluruh pasangan calon tidak memiliki kemasan isu yang bisa menjadi daya tarik bagi pemilih. Seluruh pasangan calon hanya berkutat pada isu program pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Bahkan hampir setiap pasangan calon menawarkan program yang terkesan menjelek-jelekan pasangan lainnya.

Dijelaskan Deni, ada sebuah peluang Pilkada Kabupaten berlangsung hanya satu putaran. Tetapi ongkosnya agak lumayan cukup mahal. Peluang Pilkada satu putaran bisa terjadi apabila ada pasangan calon yang berani menerapkan konsep political marketing dengan syarat harus siap menyewa jasa konsultan politik.

”Tanpa melibatkan konsultan yang ahli di bidang political marketing, sulit bagi pasangan calon bupati menang dalam satu putaran. Memang para tim sukses banyak yang meniru konsep political marketing. Namun tanpa didukung keahlian yang memadai, tim sukses juga akan terjebak pada pola yang konvensional,” ujarnya.

Di luar tiga pasangan kuat itu, Deni tidak manafikan akan muncul kekuatan lainnya dari satu pasangan calon independen. Sayangnya, pasangan ini tidak punya dukungan kuat dari calon wakil Bupatinya. Sehingga pasangan independen itu pun akan kesulitan untuk bersaing dengan pasangan lainnya yang diusung partai politik.

”Paling tidak, pasangan calon independen bisa menarik keuntungan ketika tiga pasangan calon kuat tengah bertarung habis-habisan,” katanya.

Terlibat Tim Sukses, Tentara Diancam Sanksi Berat

Rabu, 07/04/2010 - 16:33

SUKABUMI, (PRLM).- Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Sukabumi, Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Sukabumi menegaskan akan memberikan sanksi berat kepada anggotanya yang terlibat menjadi bagian tim suksesi pasangan calon kepala daerah.

Bahkan pemberlakuan sanksi berat tidak hanya berlaku bagi personel Makodim saja. Namun diberlakukan bagi seluruh prajurit di beberapa kesatuan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

"Seluruh personel tentara harus harus tetap menjaga sikap netral pada Pemilukada mendatang. Bila terdapat ada indikasi keterlibatan anggota menjadi bagian tim tertentu pada calon kepala daerah, akan memperoleh sanksi tegas," tukas Komadan Distrik Militer (Dandim) Sukabumi, Letkol Kav. M. Yusuf kepada PRLM, Rabu (7/4). (A-162/das)***

RSUD Palabuhanratu Dapat Bantuan Pemprov Rp 9,5 Miliar

Jumat, 09/04/2010 - 19:44

SUKABUMI, (PRLM).- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu mendapatkan bantuan dana kesehatan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 9,5 miliar. Bantuan tersebut, di antaranya untuk pembangunan fisik Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp 1,5 miliar, alkes (alat kesehatan ) UGD Rp 6,5 miliar serta dua unit mobil ambulan senilai Rp 700 juta. Sedangkan sisanya, sebagian untuk pembangunan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Sukabumi.

“Dana kesehatan dari Pak Gubernur itu disampaikan secara resmi ketika acara Hari Syukuran Nelayan (HSN), Selasa (6/4) kemarin, di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP). Tadinya secara simbolis mau dikasihkan di sini (rumah sakit), namun Pak Gubernur inginnya terlihat langsung oleh masyarakat luas sehingga penyerahannya dilakukan saat acara HSN,” tutur Direktur RSUD Palabuhanratu, Didi Supardi, SKM. M.M., ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/4).

Menurut dia, dana bantuan Pemprov Jabar itu sudah diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sukabumi. Sementara untuk pembangunan UGD termasuk pengadaan barang-barang alkesnya, diperkirakan akan dilaksanakan Mei-Juni nanti. “Dananya sudah masuk ke DPPKAD dan prosesnya tinggal melaksanakan pembangunan saja,” ujar Didi.

Dikatakan, pembangunan UGD dan pengadaan alkes dari bantuan provinsi itu, untuk mendorong peningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan medis yang bersifat darurat. Pelayanan tersebut, di antaranya pelayanan pasien umum, persalinan dan penanganan bayi yang baru lahir. Bahkan di UGD, akan ditempatkan seorang bidan khusus yang menangani persalinan dan bayi yang baru lahir dalam kondisi darurat.

Selain membangun UGD, lanjut dia, akan dibangun pula gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD Kab. Sukabumi tahun ini senilai Rp 1 miliar, termasuk pengadaan alkesnya Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pembangunan kamar mayat, kemungkinan akan dianggarkan dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan) APBD Pemprov Jabar 2010 senilai Rp 12, 5 miliar. “Prosesnya tinggal Pak Bupati mengajukan anggarannya ke provinsi untuk dialokasikan dalam ABT,” kata Didi. (A-67/das)***

Palabuhanratu Ditetapkan Jadi Minapolitan

Selasa, 06/04/2010 - 21:22

ADANG JUKARDI/"PRLM"

MENTERI Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad (kiri), didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (tengah) sedang bersalaman dengan Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya, M.M. (kanan), ketika melihat panel gambar rancang bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) seusai meresmikan pencanangan Palabuhanratu menjadi kawasan Minapolitan dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 di Dermaga II PPNP di Palabuhanratu, Selasa (6/4).*

SUKABUMI, (PRLM).- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad menetapkan daerah Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, menjadi kawasan Minapolitan (Kota Perikanan) yang pertama di Indonesia. Guna menunjang kawasan Minapolitan itu, di Palabuhanratu akan dibangun kawasan industri perikanan tangkap dengan berbagai sarana dan fasilitas pendukungnya. Di antaranya pabrik es, gedung pengolahan dan pengalengan ikan serta penambahan kolam dermaga.

Tak hanya itu saja, nelayannya pun akan dibantu dengan sarana kapal-kapal besar di atas 30 GT (gross ton), bantuan rumpon (alat tangkap pengumpul ikan) 20 unit, pemberian pinjaman modal berbunga murah, asuransi serta sertifikat tanah untuk agunan pinjaman modal ke bank.

“Untuk membangun satu kawasan Minapolitan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Namun untuk membangun kawasan Minapolitan di Palabuhanratu ini, baru bisa kita anggarkan secara bertahap mulai 2011 nanti,” kata Fadel usai pencanangan Program Minapolitan di Palabuhanratu dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 ke-50 di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) di Palabuhanratu, Selasa (6/4).

Ia yang didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjelaskan, dalam program Minapolitan di Palabuhanratu itu akan dikembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya. Hal itu mengingat sumberdaya perikanan serta kekayaan laut di Palabuhanratu sangat potensial untuk dikembangkan.

“Dulu sewaktu zamannya saya kuliah di ITB, saya kenal betul dengan Palabuhanratu ini. Produksi ikan di Palabuhanratu menjadi simbol potensi kelautan di tingkat nasional. Daerah ini menjadi tulang punggung perikanan tangkap dan budidaya. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, produksi ikannya naik, tapi redup lagi,” kata Fadel.

Lebih jauh Fadel menjelaskan, guna membangun perikanan yang maju perlu mengubah konsep lama menjadi konsep baru dengan berbagai terobosan pembangunan perikanan yang strategis. Konsep yang baru itu, tak lain dengan menerapkan program Minapolitan. Melalui pembangunan berbagai fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur dalam program Minapolitan itu, diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Ditempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengharapkan agar program Minapolitan itu dikembangkan di daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Gubernur mengharapkan agar pemerintah pusat bisa menerapkan Minapolitan di enam tempat, di antaranya Rancabuaya, Kab. Garut, Pangandaran, Kab. Ciamis dan Indramayu. (A-67/das)***

Gaji Buruh PT. MGL Dicicil

Jurnal Bogor, 7 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Pemilik PT. Muara Griya Lestari (MGL) Muara Grup kembali menjanjikan akan membayar sisa gaji buruh pada bulan Februari secara dicicil. Rencananya sisa gaji bulan Februari 2010 akan dibayarkan sebesar Rp. 250 ribu kepada 1.650 buruh pada hari Kamis (8/4) besok.

Demikian diungkapkan Kepala Human Resource Development (HRD), PT. MGL, H. Djaya Rahmat mewakili pemilik perusahaan, Yudi Fransiskus kepada para wartawan di pabriknya Jalan Raya Sukabumi-Bogor, Kampung Kadupugur Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Selasa (6/4).

”Pak Yudi langsung menemui para karyawan tadi pagi dan mengatakan sisa gaji Februari akan dibayarkan Kamis sebesar Rp. 250 ribu. Sedangkan sisanya akan diperhitungkan dan dibayar berikutnya,” ungkap Rahmat.

Gaji Februari, kata Rahmat sesuai Upah Minimun Kabupaten (UMK) Sukabumi sebesar Rp. 675 ribu perbulan. Sudah dibayarkan kapada para buruh sebanyak dua kali, masing-masing pada awal Maret Rp. 150 ribu dan pada akhir Maret Rp. 150 ribu.

”Perusahaan saat ini sedang kesulitan masalah keuangan makanya gaji terlambat. Untuk gaji bulan Maret diharapkan para karyawan dapat mengerjakan order yang masih belum selesai dan tentunya order ini harus segera diselesaikan,” katanya.

Wakil Ketua Komisariat Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengungkapkan pihaknya akan menunggu pada hari Kamis besok sesuai yang dijanjikan pemilik perusahaan dihadapan ribuan pekerja.

”Walaupun begitu, tentunya kami sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya bila kembali mendapatkan kendala yang sama. Kami akan berusaha menyelesaikan sesuai prosedur ketenagakerjaan, tapi semuanya tergantung hari Kamis,” ungkap Hera.

Mediator Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Agung Sinaga berharap pihak perusahaan dapat menepati janji akan membayar cicilan sisa gaji Februari Rp. 250 ribu pada Hari Kamis.

=Budiyanto