RSUD Palabuhanratu Dapat Bantuan Pemprov Rp 9,5 Miliar

Jumat, 09/04/2010 - 19:44

SUKABUMI, (PRLM).- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu mendapatkan bantuan dana kesehatan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 9,5 miliar. Bantuan tersebut, di antaranya untuk pembangunan fisik Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp 1,5 miliar, alkes (alat kesehatan ) UGD Rp 6,5 miliar serta dua unit mobil ambulan senilai Rp 700 juta. Sedangkan sisanya, sebagian untuk pembangunan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Sukabumi.

“Dana kesehatan dari Pak Gubernur itu disampaikan secara resmi ketika acara Hari Syukuran Nelayan (HSN), Selasa (6/4) kemarin, di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP). Tadinya secara simbolis mau dikasihkan di sini (rumah sakit), namun Pak Gubernur inginnya terlihat langsung oleh masyarakat luas sehingga penyerahannya dilakukan saat acara HSN,” tutur Direktur RSUD Palabuhanratu, Didi Supardi, SKM. M.M., ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/4).

Menurut dia, dana bantuan Pemprov Jabar itu sudah diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sukabumi. Sementara untuk pembangunan UGD termasuk pengadaan barang-barang alkesnya, diperkirakan akan dilaksanakan Mei-Juni nanti. “Dananya sudah masuk ke DPPKAD dan prosesnya tinggal melaksanakan pembangunan saja,” ujar Didi.

Dikatakan, pembangunan UGD dan pengadaan alkes dari bantuan provinsi itu, untuk mendorong peningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan medis yang bersifat darurat. Pelayanan tersebut, di antaranya pelayanan pasien umum, persalinan dan penanganan bayi yang baru lahir. Bahkan di UGD, akan ditempatkan seorang bidan khusus yang menangani persalinan dan bayi yang baru lahir dalam kondisi darurat.

Selain membangun UGD, lanjut dia, akan dibangun pula gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD Kab. Sukabumi tahun ini senilai Rp 1 miliar, termasuk pengadaan alkesnya Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pembangunan kamar mayat, kemungkinan akan dianggarkan dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan) APBD Pemprov Jabar 2010 senilai Rp 12, 5 miliar. “Prosesnya tinggal Pak Bupati mengajukan anggarannya ke provinsi untuk dialokasikan dalam ABT,” kata Didi. (A-67/das)***

Palabuhanratu Ditetapkan Jadi Minapolitan

Selasa, 06/04/2010 - 21:22

ADANG JUKARDI/"PRLM"

MENTERI Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad (kiri), didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (tengah) sedang bersalaman dengan Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya, M.M. (kanan), ketika melihat panel gambar rancang bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) seusai meresmikan pencanangan Palabuhanratu menjadi kawasan Minapolitan dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 di Dermaga II PPNP di Palabuhanratu, Selasa (6/4).*

SUKABUMI, (PRLM).- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad menetapkan daerah Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, menjadi kawasan Minapolitan (Kota Perikanan) yang pertama di Indonesia. Guna menunjang kawasan Minapolitan itu, di Palabuhanratu akan dibangun kawasan industri perikanan tangkap dengan berbagai sarana dan fasilitas pendukungnya. Di antaranya pabrik es, gedung pengolahan dan pengalengan ikan serta penambahan kolam dermaga.

Tak hanya itu saja, nelayannya pun akan dibantu dengan sarana kapal-kapal besar di atas 30 GT (gross ton), bantuan rumpon (alat tangkap pengumpul ikan) 20 unit, pemberian pinjaman modal berbunga murah, asuransi serta sertifikat tanah untuk agunan pinjaman modal ke bank.

“Untuk membangun satu kawasan Minapolitan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Namun untuk membangun kawasan Minapolitan di Palabuhanratu ini, baru bisa kita anggarkan secara bertahap mulai 2011 nanti,” kata Fadel usai pencanangan Program Minapolitan di Palabuhanratu dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 ke-50 di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) di Palabuhanratu, Selasa (6/4).

Ia yang didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjelaskan, dalam program Minapolitan di Palabuhanratu itu akan dikembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya. Hal itu mengingat sumberdaya perikanan serta kekayaan laut di Palabuhanratu sangat potensial untuk dikembangkan.

“Dulu sewaktu zamannya saya kuliah di ITB, saya kenal betul dengan Palabuhanratu ini. Produksi ikan di Palabuhanratu menjadi simbol potensi kelautan di tingkat nasional. Daerah ini menjadi tulang punggung perikanan tangkap dan budidaya. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, produksi ikannya naik, tapi redup lagi,” kata Fadel.

Lebih jauh Fadel menjelaskan, guna membangun perikanan yang maju perlu mengubah konsep lama menjadi konsep baru dengan berbagai terobosan pembangunan perikanan yang strategis. Konsep yang baru itu, tak lain dengan menerapkan program Minapolitan. Melalui pembangunan berbagai fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur dalam program Minapolitan itu, diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Ditempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengharapkan agar program Minapolitan itu dikembangkan di daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Gubernur mengharapkan agar pemerintah pusat bisa menerapkan Minapolitan di enam tempat, di antaranya Rancabuaya, Kab. Garut, Pangandaran, Kab. Ciamis dan Indramayu. (A-67/das)***

Gaji Buruh PT. MGL Dicicil

Jurnal Bogor, 7 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Pemilik PT. Muara Griya Lestari (MGL) Muara Grup kembali menjanjikan akan membayar sisa gaji buruh pada bulan Februari secara dicicil. Rencananya sisa gaji bulan Februari 2010 akan dibayarkan sebesar Rp. 250 ribu kepada 1.650 buruh pada hari Kamis (8/4) besok.

Demikian diungkapkan Kepala Human Resource Development (HRD), PT. MGL, H. Djaya Rahmat mewakili pemilik perusahaan, Yudi Fransiskus kepada para wartawan di pabriknya Jalan Raya Sukabumi-Bogor, Kampung Kadupugur Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Selasa (6/4).

”Pak Yudi langsung menemui para karyawan tadi pagi dan mengatakan sisa gaji Februari akan dibayarkan Kamis sebesar Rp. 250 ribu. Sedangkan sisanya akan diperhitungkan dan dibayar berikutnya,” ungkap Rahmat.

Gaji Februari, kata Rahmat sesuai Upah Minimun Kabupaten (UMK) Sukabumi sebesar Rp. 675 ribu perbulan. Sudah dibayarkan kapada para buruh sebanyak dua kali, masing-masing pada awal Maret Rp. 150 ribu dan pada akhir Maret Rp. 150 ribu.

”Perusahaan saat ini sedang kesulitan masalah keuangan makanya gaji terlambat. Untuk gaji bulan Maret diharapkan para karyawan dapat mengerjakan order yang masih belum selesai dan tentunya order ini harus segera diselesaikan,” katanya.

Wakil Ketua Komisariat Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengungkapkan pihaknya akan menunggu pada hari Kamis besok sesuai yang dijanjikan pemilik perusahaan dihadapan ribuan pekerja.

”Walaupun begitu, tentunya kami sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya bila kembali mendapatkan kendala yang sama. Kami akan berusaha menyelesaikan sesuai prosedur ketenagakerjaan, tapi semuanya tergantung hari Kamis,” ungkap Hera.

Mediator Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Agung Sinaga berharap pihak perusahaan dapat menepati janji akan membayar cicilan sisa gaji Februari Rp. 250 ribu pada Hari Kamis.

=Budiyanto

Transportasi Laut dari Palabuhan Ratu Difungsikan Lagi

Sabtu, 03/04/2010 - 00:55

SUKABUMI, (PRLM).- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishub dan Kominfo) Kab. Sukabumi akan mengfungsikan kembali transportasi angkutan laut dengan rute pelayaran dari Palabuhanratu-Ciwaru, Kec. Ciemas dan Palabuhanratu-Sanggrawayan, Kec. Simpenan. Pemungsian transportasi angkutan laut itu guna melayani kebutuhan transportasi masyarakat, baik angkutan penumpang maupun angkutan hasil bumi.

“Kita akan memprogramkan lagi transportasi angkutan laut ini karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau serta Penyebrangan (ASDP) Dishub dan Kominfo Kab. Sukabumi, Dayat, S.Pd., M.M., ketika ditemui di rumahnya di Palabuhanratu, Jumat (2/4).

Menurut dia, jalur transportasi angkutan laut rute pelayaran Palabuhanratu-Ciwaru dan Palabuhanratu- Sanggarawan itu, sempat beroperasi beberapa tahun lalu. Namun dikarenakan, pemilik kapalnya terbentur masalah ketiadaan modal untuk pembuatan kapal sehingga transportasi angkutan laut itu terhenti. Padahal, hingga kini masyarakat masih sangat membutuhkan sarana transportasi tersebut.

“Sehubungan sarana transportasi angkutan laut ini dirasakan sangat penting bagi masyarakat, sehingga kami akan berupaya memprogramkan kembali tahun ini. Kita akan berusaha memungsikan kembali rute pelayaran lokal ini,” ujar Dayat.(A-67/A-50)***

Porsi APBD Jomplang

Jurnal Bogor, 6 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sukabumi menilai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010 tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu terlihat dari alokasi pembagian APBD yang totalnya mencapai Rp 1,54 triliun. Dari anggaran sebesar itu, seorang warga Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya dijatah Rp Rp 227.800 sedangkan seorang pegawai pemerintah justru kebagian Rp 53,8 juta per tahun.

Porsi anggaran yang cukup jomplang antara kebutuhan masyarakat dengan pegawai pemerintah terungkap dalam siaran pres yang disampaikan Fitra Kabupaten Sukabumi, 31 Maret lalu. Direktur Fitra Sukabumi, Mulyawan S Nugraha mengatakan, perbedaan alokasi anggaran yang tidak berimbang itu terlihat dari hasil analisis APBD Kabuapten Sukabumi tahun 2010. Porsi anggaran total belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 867,32 miliar per tahun dan sisa belanja di luar pegawai hanya sebesar Rp 681,72 miliar.

”Anggaran belanja pegawai sebesar itu diperuntukan bagi 16.115 orang pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Sementara anggaran di luar pegawai justru jauh lebih kecil. Padahal anggaran di luar pegawai itu diperuntukan bagi 2,45 juta penduduk Kabupaten Sukabumi,” kata Mulyawan.

Menurut Mulyawan, hasil perhitungan antara belanja pegawai dibagi jumlah karyawan Pemda Kabupaten Sukabumi akan ditemukan angka pembagi sebesar Rp 53,8 juta. Dengan kata lain, angka sebesar itu merupakan rata-rata biaya kebutuhan seorang pegawai pemerintah daerah. Sedangkan rata-rata alokasi biaya untuk kebutuhan masyarakat hanya sebesar Rp 227.800 per tahun.

”Apa kata dunia jika APBD Kabupaten Sukabumi tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Anggaran untuk pegawai justru gemuk sedangkan masyarakat dibiarkan kurus. Rakyat berhak menuntut terhadap setiap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.

Selain menyoroti jomplangnya porsi anggaran rakyat versus pegawai, FITRA juga mengkritisi sejumlah kebijakan Pemda yang terangkum dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari 11 kebijakan pembangunan antara tahun 2006 – 2010, ditemukan adanya program yang tidak sesuai dengan RPJMD. Program yang tidak masuk RPJMD tapi dilaksanakan Pemda terkait masalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES).

”Memang hampir 90 persen program yang terdapat dalam RPJMD terjabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Namun ada beberapa program kegiatan di dalam RPJMD yang tidak dicantumkan pagu indikatifnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat setiap program lainnya mencantumkan nominal pagu anggaran. Program yang teraplikasi dalam RKPD juga kurang menyentuh terhadap masyarakat miskin,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mulyawan juga mengkaji alokasi APBD tahun 2010 kurang berpihak dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Salah satu buktinya terlihat dari alokasi anggaran bidang pertanian yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Justru APBD tahun 2010 lebih memanjakan bidang pendidikan dan kesehatan.

”Bidang Pertanian hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 12,15 persen. Ini sangat jauh dibanding bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 69,05 persen. Bahkan bidang pertanian juga masih kalah dari alokasi bidang kesehatan yang mendapatkan porsi sebesar 41,94 persen,” katanya.

Rojab Asy’ari

rozaba@jurnas.com

Tim Kampanye HADE Protes KPU

Jurnal Bogor, 3 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim kampanye pasangan H. Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE) melayangkan protes terhadap KPU Kabupaten Sukabumi. Pasangan calon nomor urut empat ini menuding terjadinya kekisruh di tubuh Koalisi Pembangunan 14 Parpol akibat belum adanya keputusan akhir mengenai jadwal kampanye. Sehingga Tim HADE belum bisa menyusun program pemenangan menghadapi Pilkada, 27 Mei mendatang.

”Salah satu fokus pemenangan kami terletak pada tahapan kampanye. Karena jadwal kampanye belum jelas, kami pun belum bisa menyusun strategi pemenangan Pilkada. Padahal strategi pemenangan ini akan melibatkan seluruh partai politik pengusung pasangan HADE,” ungkap Ketua Tim Pemenangan pasangan HADE, Yusuf Puadz menyusul adanya ancaman boikot dari 13 parpol yang menjadi mitra koalisinya.

Menurut Yusuf, tim HADE sebenarnya berharap jadwal kampanye sudah ditetapkan KPU sejak pertemuan pertama dengan para tim sukses pasangan calon Bupati pada pekan lalu. Tetapi pembahasan jadwal kampanye selalu tertunda-tunda hingga pertemuan ketiga. Terkatung-katungnya jadwal kampanye mengakibatkan pasangan HADE belum berani menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol pengusungnya.

”Hasil pertemuan terakhir dengan para pimpinan parpol pengusung HADE, kami sepakat untuk menunggu dulu keluarnya jadwal kampanye. Setelah itu, baru kami akan menggerakan mesin parpol yang tergabung dalam Koalisi Pembangunan. Karena itu, kami berharap jadwal kampanye bisa segera ditetapkan KPU,” kata Yusuf yang juga menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi tersebut.

Yusuf mengakui 13 pimpinan parpol yang menjadi mitra koalisinya sempat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pasangan HADE. Ancaman boikot timbul akibat salah komunikasi para pimpian parpol yang merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan program pemenangan tim HADE. ”Setelah masalahnya kami temukan, kini 13 parpol pengusung HADE kembali solid,” katanya.

Berdasarkan pantauan Jurnal Bogor, salah satu penyebab alotnya pembahasan jadwal kampanye akibat belum adanya kesepakatan antara tim sukses dengan KPU terkait aturan main kampanye. Pasalnya, KPU sempat melontarkan usulan kebebasan pasangan calon bupati menggelar sosialisasi di luar jadwal kampanye. Kegiatan sosialisasi selama 35 hari tersebut sempat mengundang perdebatan menyusul perlu adanya payung hukum.

Dalam pertemuan terakhir antara KPU dengan tim sukses Jum’at (2/4) kemarin, disepakati pasangan calon bisa memanfaatkan waktu selama 35 hari untuk menggelar pertemuan tatap muka. Sosialisasi di luar jadwal kampanye itu bisa dimanfaatkan pasangan calon maupun tim sukses untuk menemui masyarakat. Bahkan pasangan calon diperbolehkan menggelar pertemuan tertutup dengan ketentuan jumlah massa yang hadir tidak melebihi 250 orang.

Hanya saja, selama kegiatan sosialisasi pasangan calon dilarang memasang alat kontak kampanye termasuk publikasi di media massa. Pemasangan alat peraga disepakati waktunya harus dilakukan pada saat jadwal kampanye.

”Kegiatan sosialisasi ini tidak masuk kampanye, namun kesempatan pasangan calon untuk melakukan interaksi politik dengan masyarakat,” ungkap anggota KPU Jawa Barat, Pepen Setiawan saat memberikan pemaparan mengenai tahapan kampanye di depan para tim sukses pasangan calon Bupati.

=Rojab Asy’ari

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Telah berpulang ke rahmatullah Bapak H.DIKDIK ISKANDAR, S.H. bin H. SYUKUR AFFANDI (mantan Anggota DPRRI/Ketua DPW PPP Jabar) pada Jumat, 2 April 2004 pkl 22.30.

Jenazah disemayamkan di rumah duka, Jl. Situ Awi, Cisaat, Sukabumi. Mohon do'a & mohon maaf.