Transportasi Laut dari Palabuhan Ratu Difungsikan Lagi

Sabtu, 03/04/2010 - 00:55

SUKABUMI, (PRLM).- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishub dan Kominfo) Kab. Sukabumi akan mengfungsikan kembali transportasi angkutan laut dengan rute pelayaran dari Palabuhanratu-Ciwaru, Kec. Ciemas dan Palabuhanratu-Sanggrawayan, Kec. Simpenan. Pemungsian transportasi angkutan laut itu guna melayani kebutuhan transportasi masyarakat, baik angkutan penumpang maupun angkutan hasil bumi.

“Kita akan memprogramkan lagi transportasi angkutan laut ini karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau serta Penyebrangan (ASDP) Dishub dan Kominfo Kab. Sukabumi, Dayat, S.Pd., M.M., ketika ditemui di rumahnya di Palabuhanratu, Jumat (2/4).

Menurut dia, jalur transportasi angkutan laut rute pelayaran Palabuhanratu-Ciwaru dan Palabuhanratu- Sanggarawan itu, sempat beroperasi beberapa tahun lalu. Namun dikarenakan, pemilik kapalnya terbentur masalah ketiadaan modal untuk pembuatan kapal sehingga transportasi angkutan laut itu terhenti. Padahal, hingga kini masyarakat masih sangat membutuhkan sarana transportasi tersebut.

“Sehubungan sarana transportasi angkutan laut ini dirasakan sangat penting bagi masyarakat, sehingga kami akan berupaya memprogramkan kembali tahun ini. Kita akan berusaha memungsikan kembali rute pelayaran lokal ini,” ujar Dayat.(A-67/A-50)***

Porsi APBD Jomplang

Jurnal Bogor, 6 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sukabumi menilai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010 tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu terlihat dari alokasi pembagian APBD yang totalnya mencapai Rp 1,54 triliun. Dari anggaran sebesar itu, seorang warga Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya dijatah Rp Rp 227.800 sedangkan seorang pegawai pemerintah justru kebagian Rp 53,8 juta per tahun.

Porsi anggaran yang cukup jomplang antara kebutuhan masyarakat dengan pegawai pemerintah terungkap dalam siaran pres yang disampaikan Fitra Kabupaten Sukabumi, 31 Maret lalu. Direktur Fitra Sukabumi, Mulyawan S Nugraha mengatakan, perbedaan alokasi anggaran yang tidak berimbang itu terlihat dari hasil analisis APBD Kabuapten Sukabumi tahun 2010. Porsi anggaran total belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 867,32 miliar per tahun dan sisa belanja di luar pegawai hanya sebesar Rp 681,72 miliar.

”Anggaran belanja pegawai sebesar itu diperuntukan bagi 16.115 orang pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Sementara anggaran di luar pegawai justru jauh lebih kecil. Padahal anggaran di luar pegawai itu diperuntukan bagi 2,45 juta penduduk Kabupaten Sukabumi,” kata Mulyawan.

Menurut Mulyawan, hasil perhitungan antara belanja pegawai dibagi jumlah karyawan Pemda Kabupaten Sukabumi akan ditemukan angka pembagi sebesar Rp 53,8 juta. Dengan kata lain, angka sebesar itu merupakan rata-rata biaya kebutuhan seorang pegawai pemerintah daerah. Sedangkan rata-rata alokasi biaya untuk kebutuhan masyarakat hanya sebesar Rp 227.800 per tahun.

”Apa kata dunia jika APBD Kabupaten Sukabumi tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Anggaran untuk pegawai justru gemuk sedangkan masyarakat dibiarkan kurus. Rakyat berhak menuntut terhadap setiap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.

Selain menyoroti jomplangnya porsi anggaran rakyat versus pegawai, FITRA juga mengkritisi sejumlah kebijakan Pemda yang terangkum dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari 11 kebijakan pembangunan antara tahun 2006 – 2010, ditemukan adanya program yang tidak sesuai dengan RPJMD. Program yang tidak masuk RPJMD tapi dilaksanakan Pemda terkait masalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES).

”Memang hampir 90 persen program yang terdapat dalam RPJMD terjabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Namun ada beberapa program kegiatan di dalam RPJMD yang tidak dicantumkan pagu indikatifnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat setiap program lainnya mencantumkan nominal pagu anggaran. Program yang teraplikasi dalam RKPD juga kurang menyentuh terhadap masyarakat miskin,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mulyawan juga mengkaji alokasi APBD tahun 2010 kurang berpihak dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Salah satu buktinya terlihat dari alokasi anggaran bidang pertanian yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Justru APBD tahun 2010 lebih memanjakan bidang pendidikan dan kesehatan.

”Bidang Pertanian hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 12,15 persen. Ini sangat jauh dibanding bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 69,05 persen. Bahkan bidang pertanian juga masih kalah dari alokasi bidang kesehatan yang mendapatkan porsi sebesar 41,94 persen,” katanya.

Rojab Asy’ari

rozaba@jurnas.com

Tim Kampanye HADE Protes KPU

Jurnal Bogor, 3 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim kampanye pasangan H. Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE) melayangkan protes terhadap KPU Kabupaten Sukabumi. Pasangan calon nomor urut empat ini menuding terjadinya kekisruh di tubuh Koalisi Pembangunan 14 Parpol akibat belum adanya keputusan akhir mengenai jadwal kampanye. Sehingga Tim HADE belum bisa menyusun program pemenangan menghadapi Pilkada, 27 Mei mendatang.

”Salah satu fokus pemenangan kami terletak pada tahapan kampanye. Karena jadwal kampanye belum jelas, kami pun belum bisa menyusun strategi pemenangan Pilkada. Padahal strategi pemenangan ini akan melibatkan seluruh partai politik pengusung pasangan HADE,” ungkap Ketua Tim Pemenangan pasangan HADE, Yusuf Puadz menyusul adanya ancaman boikot dari 13 parpol yang menjadi mitra koalisinya.

Menurut Yusuf, tim HADE sebenarnya berharap jadwal kampanye sudah ditetapkan KPU sejak pertemuan pertama dengan para tim sukses pasangan calon Bupati pada pekan lalu. Tetapi pembahasan jadwal kampanye selalu tertunda-tunda hingga pertemuan ketiga. Terkatung-katungnya jadwal kampanye mengakibatkan pasangan HADE belum berani menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol pengusungnya.

”Hasil pertemuan terakhir dengan para pimpinan parpol pengusung HADE, kami sepakat untuk menunggu dulu keluarnya jadwal kampanye. Setelah itu, baru kami akan menggerakan mesin parpol yang tergabung dalam Koalisi Pembangunan. Karena itu, kami berharap jadwal kampanye bisa segera ditetapkan KPU,” kata Yusuf yang juga menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi tersebut.

Yusuf mengakui 13 pimpinan parpol yang menjadi mitra koalisinya sempat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pasangan HADE. Ancaman boikot timbul akibat salah komunikasi para pimpian parpol yang merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan program pemenangan tim HADE. ”Setelah masalahnya kami temukan, kini 13 parpol pengusung HADE kembali solid,” katanya.

Berdasarkan pantauan Jurnal Bogor, salah satu penyebab alotnya pembahasan jadwal kampanye akibat belum adanya kesepakatan antara tim sukses dengan KPU terkait aturan main kampanye. Pasalnya, KPU sempat melontarkan usulan kebebasan pasangan calon bupati menggelar sosialisasi di luar jadwal kampanye. Kegiatan sosialisasi selama 35 hari tersebut sempat mengundang perdebatan menyusul perlu adanya payung hukum.

Dalam pertemuan terakhir antara KPU dengan tim sukses Jum’at (2/4) kemarin, disepakati pasangan calon bisa memanfaatkan waktu selama 35 hari untuk menggelar pertemuan tatap muka. Sosialisasi di luar jadwal kampanye itu bisa dimanfaatkan pasangan calon maupun tim sukses untuk menemui masyarakat. Bahkan pasangan calon diperbolehkan menggelar pertemuan tertutup dengan ketentuan jumlah massa yang hadir tidak melebihi 250 orang.

Hanya saja, selama kegiatan sosialisasi pasangan calon dilarang memasang alat kontak kampanye termasuk publikasi di media massa. Pemasangan alat peraga disepakati waktunya harus dilakukan pada saat jadwal kampanye.

”Kegiatan sosialisasi ini tidak masuk kampanye, namun kesempatan pasangan calon untuk melakukan interaksi politik dengan masyarakat,” ungkap anggota KPU Jawa Barat, Pepen Setiawan saat memberikan pemaparan mengenai tahapan kampanye di depan para tim sukses pasangan calon Bupati.

=Rojab Asy’ari

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Telah berpulang ke rahmatullah Bapak H.DIKDIK ISKANDAR, S.H. bin H. SYUKUR AFFANDI (mantan Anggota DPRRI/Ketua DPW PPP Jabar) pada Jumat, 2 April 2004 pkl 22.30.

Jenazah disemayamkan di rumah duka, Jl. Situ Awi, Cisaat, Sukabumi. Mohon do'a & mohon maaf.

Dukungan Birokrat Pecah

Jurnal Bogor, 30 March 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tampilnya tujuh pasangan calon Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi tidak hanya berpotensi memecah konsentrasi suara pemilih. Dukungan kalangan birokrasi juga akan mencair dengan hadirnya calon Bupati dan Wakil Bupati yang berlatarbelakang birokrat. Sejauh ini, kekuatan birokrat kerap menjadi rebutan calon Bupati meskipun aturannya harus netral.

”Di atas kertas PNS memang harus bersikap netral. Pada kenyataannya banyak PNS yang terlibat menjadi tim sukses sekalipun secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan birokrasi akan kembali terjadi pada Pilkada Kabupaten Sukabumi kali ini,” ungkap Doses STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi, Dr. H. Teddy Nurhadi Saadi, MSi menanggapi peta kekuatan politik menjelang pelaksanaan Pilkada.

Menurut Teddy, dukungan birokrasi kerap menjadi bagian mesin politik kandidat Bupati untuk meraih dukungan masyarakat. Pasalnya, birokrasi memiliki jaringan yang kuat hingga ke basis massa pemilih. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok birokrat punya nilai lebih ketimbang pengurus partai politik.

”Jaringan birokrasi ini tidak hanya sampai di tingkat kecamatan. Kepala Desa termasuk bagian terkecil dari sistem pemerintahan seperti Ketua RW dan RT punya andil dalam perhelatan Pilkada. Karena itu, jaringan birokrasi akan menjadi rebutan para kandidat,” kata Teddy.
Dijelaskan Teddy, kekuatan birokrasi di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi akan terpecah menyusul tujuh pasangan calon Bupati punya pengalaman kerja di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Dukungan birokrat pada awalnya sudah mengkerucut kepada dua pasangan calon incumben yakni Sukmawijaya dan Marwan Hammami. Namun dukungan ini tampaknya akan terpecah dengan hadirnya sosok calon Bupati dari jalur perseorangan, Azis Mien Alamsyah.

”Pak Azis punya wibawa cukup besar bagi para PNS saat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Meski dicalonkan dari jalur perseorangan, setidaknya Azis akan menjadi ancaman bagi calon incumbent. Dia juga merupakan salah satu pejabat senior di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi,” paparnya.

Selain Azis, calon bupati yang punya magnit menarik dukungan kalangan birokrat melekat pada Hasymi Romli. Figur mantan Wedana Jampang Kulon ini masih membekas di kalangan pejabat senior maupun pensiunan PNS. Meskipun Hasymi menghabiskan masa kerjanya sebagai PNS di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Dukungan birokrat juga bisa mengalir kepada pasangan Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadili Samsudin. Duet yang diusung Partai Demokrat ini punya pengalaman cukup lama di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Ucok pernah menjadi Wakil Bupati Sukabumi periode 2000 – 2005 dan Sadili pernah lama menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi semasa kepemimpinan Bupati Maman Sulaeman.

Sementara itu, duet Asep Setiawan – Dadang Eka punya peluang merebut dukungan kalangan birokrat. Pasalnya, Dadang Eka pernah beberapa kali menjabat Camat hingga terakhir menjadi Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi. Calon Wakil Bupati usungan Koalisi Pembangunan 15 Parpol ini juga pernah sukses menjadi Sekretaris KPUD.

Pecahnya dukungan birokrat semakin lengkap dengan kehadiran pasangan Dayat Wiranta – Karmas Supermas. Pasangan yang berangkat dari jalur perseorangan ini merupakan dua birokrat tulen. Keduanya punya jaringan kuat di lingkungan birokrasi menyusul beberapa kali pernah memegang jabatan eselon II.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Pilkada Dua Putaran

Jurnal Bogor, 29 March 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi


SUKABUMI - Sejumlah pengamat politik memprediksikan pertarungan di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi akan berlangsung ketat. Bahkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2010-2015 ini, tidak akan tuntas dalam satu kali putaran. Prediksi itu muncul setelah KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuh pasangan calon dalam rapat pleno yang berlangsung di Gedung Palabuhanratu, Minggu (28/3) kemarin.

”Saya memprediksikan tidak akan ada pasangan calon yang menang di putaran pertama. Persaingannya akan ketat karena tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati punya kekuatan cukup merata. Karena itu, sangat memungkinkan akan terjadinya Pilkada dalam dua kali putaran pemilihan,” kata pengamat politik yang juga Dosen STISIP Widiapuri Sukabumi, Teddy Nurhadi Saadi.

Komentar Tedi disampaikan setelah KPU Kabupaten Sukabumi secara resmi menetapkan tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada. Usai menetapkan pasangan calon, KPU langsung melakukan pengundian nomor urut peserta Pilkada. Hasilnya, duet usungan PDIP – PAN dan Partai Gerindra, Hasymi Romly – Iman Adinugraha mendapatkan nomor urutan satu.

Di urutan berikutnya, pasangan calon independen Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha mendapat nomor urut sesuai keinginannya yakni nomor dua. Nasib mujur juga dialami duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (PKS – Hanura) yang harapannya terkabul untuk mendapat nomor urut tiga. Di nomor urutan empat ditempati duet Asep Setiawan – Dadang Eka yang diusung koalisi gabungan 15 parpol.

Pasangan calon usungan Partai Demokrat, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadili Samsudin mendapatkan nomor urut lima. Disusul duet Marwan Hammami – Usman Effendi (Partai Golkar) yang mendapat nomor urut enam. Diurutan paling akhir ditempati calon independen, Dayat Wiranta – Karmas Supermas.

Seluruh pasangan calon mengaku tidak mempersoalkan hasil undian tentang nomor urutan Pilkada. Masing-masing pasangan calon punya argumen tersendiri menyambut hasil undian ini. Salah satunya disamapaikan duet Dayat – Karmas yang mendapatkan nomor urut tujuh. ”Hitungan hari ada tujuh. Begitu juga langit yang diciptakan Allah ada tujuh. Maka dari itu, nomor tujuh akan memberikan keberkahan bagi kami,” kata Dayat.

Menanggapi hasil undian ini, Teddy Nurhadie sepakat nomor urut tidak menjadi jaminan bagi kemenangan pasangan calon Bupati. Kemenangan Pilkada justru akan ditentukan dari sisi popularitas serta kekuatan finansial yang dimiliki pasangan calon. Hanya saja, Teddy melihat popularitas yang dimiliki seluruh calon Bupati kurang mendapat dukungan dari pasangannya.

”Di satu sisi ada sosok calon Bupatinya kuat tapi posisi pasangannya justru lemah. Padahal dua sosok pasangan calon akan menentukan kemenangan dalam Pilkada. Saya melihat tidak ada satu pasangan pun yang figurnya sama-sama kuat. Karena itu, pertarungan di Pilkada Kabupaten Sukabumi akan ditentukan oleh figur calon bupatinya,” kata Teddy.

Pendapat mengenai akan terjadinya Pilkada dua putaran disampaikan juga Ketaua Program Studi Administrsi Publik UMMI, Tuah M. Nur. Menurut Tuah, tampilnya tujuh pasangan calon bupati akan mengakibatkan distribusi suara terbagi secara merata. Terlebih lagi seluruh calon pasangan calon bupati punya kekuatan yang cukup berimbang. Sehingga akan sulit bagi pasangan calon calon Bupati untuk mendapatkan suara melebihi 30 persen plus satu.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Ring Politik Ala PPP

Jurnal Bogor, 30 March 2010 
Rubrik: Cianjuran

“Curi start.” Kurang lebih seperti itulah langkah strategis yang telah diambil pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2011 mendatang. Pada saat parpol lain memilih berdiam diri atau hanya melakukan upaya pendekatan politik secara diam-diam, pengurus parpol berlambang k’abah ini malah memilih buka-bukaan.

Sebuah pilihan politik yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggap agak kurang lazim. Alasannya antara lain; pertama, jadwal pelaksanaan masih terbilang lama (Januari 2011) dan gong tahapannya pun baru akan dimulai KPU Kabupaten Juni mendatang. Kedua, proses politik yang telah disepakati diinternal juga terkesan agak kurang pas mengingat DPC PPP Kabupaten Cianjur tidak memenuhi syarat untuk dapat mengusung calon sendiri alias harus berkoalisi.

Pilihan politik yang cukup mengejutkan ini diawali dengan dibentuknya Tim Desk Pemilukada yang dikoordinatori Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Cianjur, Dadang Ahmad Zaenudin, S.H., 7 Fenruari lalu. Tahap selanjutnya, tim yang sudah dibentuk resmi menetapkan jadwal penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati mulai 15 Februari hingga 31 Maret (besok,red), yang terbagi kedalam dua sesi; yakni sesi pengambilan formulir (15 Februari-15 Maret) dan sesi pengembalian formulir (16-31 Maret).

Meski harus diawali dengan sesuatu yang dianggap agak kurang lazin, dalam ranah politik menuju Pemilukada 2011, keputusan politik yang diambil pengurus DPC PPP Kabupaten Cianjur terbilang sukses. Paling tidak, parpol yang dinakhodai K.H. Chumaedi Dimyati ini telah mempu menorehkan warna baru dalam proses pelaksanaan Pemilukada. Mampu tampil menjadi keran pembuka dinamika politik yang hasilnya mampu menyita perhatian publik maupun balon bupati dan wakil bupati.

Buktinya, meski DPC PPP tidak memenuhi syarat untuk dapat mengusung calon sendiri -karena hanya memiliki 6 dari 50 kursi anggota DPRD, partai tersebut mampu mengusik minat sejumlah balon yang belakangan ini digadang-gadang sebagai kandidat terkuat dalam Pemilukada 2011 mendatang.

Disma M Taryum