Konflik PPP Kab. Sukabumi Belum Mereda

http://www.radar-bogor.co.id/

SUKABUMI - Konflik internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi pada proses pencalegan belum berakhir sejak beredar isu jual beli nomor urut pada proses penetapan daftar calon legislatif sementara (DCS) Pemilu 2009.

Isu ini sudah lama beredar namun belakangan sebagian kader partai berlambang kakbah ini berani ‘bernyanyi’ karena sikap lajnah penetapan calon (LPC) internal partai yang mengurusi pencalegan tak kunjung meluruskan masalah. Saling curiga antara kader, pengurus hingga calon legislatif (caleg) yang akan menggunakan mesin partai tersebut akhirnya mencuat.

“Sebelum ada rekomendasi suara terbanyak yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, kami melihat penempatan nomor urut DCS di internal partai sangat rancu,” ungkap pengurus DPC PPP Kabupaten Sukabumi Suhud Hidayat kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Selasa (23/9).

Suhud mengaku internal PPP sudah berusaha membahas masalah ini secara baik-baik dengan LPC hingga pengurus inti partai. Namun perkembangannya kian tidak jelas. Suhud kemudian meminta LPC membeberkan kejelasan caleg yang ditempatkan pada posisi yang kurang pas dan tidak sesuai mekanisme partai.

“Sangat aneh jika ada kader yang belum banyak berkiprah di partai tapi mendapatkan posisi bagus di nomor urut DCS sementara kader lama yang sudah jelas teruji atau memiliki loyalitas malah ditempatkan di posisi yang kurang menguntungkan,” jelasnya.

Kader PPP lainnya Asep Multazam menilai dampak dari persoalan itu secara tidak langsung membuat kader di bawah khawatir partai ini pecah. Sejumlah politisi senior PPP yang ketika penetapan DCS tidak terakomodasi LPC terus melakukan manuver politik.

“Kami tak mau konstalasi yang tidak sehat ini berpengaruh pada stabilitas partai. Partai bisa-bisa pecah,” keluhnya.

Sementara itu, salah seorang sumber terpercaya Radar Sukabumi yang ikut pencalegan PPP, mengatakan dugaan jual beli nomor urut sangat wajar terjadi di antara kubu LPC. Sumber ini menyebut hampir di tiap daerah pemilihan (DP) nama-nama calon yang berada di urutan 1, 2, 3 merupakan kader yang kebanyakan masih ‘hijau’.

“Selain itu, kami menduga LPC tidak memperhatikan asas domisili. Masa kader dari DP I secara tidak prosedur harus ikut pemilihan di DP III sementara di DP VI yang notabene kosong akan kader berpengalaman diisi oleh orang-orang yang belum matang,” tegasnya.

Sumber yang masuk jajaran politisi senior di PPP itu menambahkan, kendati partai sudah menerapkan sistem suara terbanyak, namun permasalahan atas ketidakterbukaan LPC dalam proses penetapan DCS masih dipertanyakan.

Sejatinya kader yang didudukan pada nomor urut teratas memiliki modal kuat untuk berlaga, tapi masih miskin kemampuan untuk berkiprah di panggung politik.(veg)

Pengusaha, Parpol Berebut Proyek?? DAK Buku 5,6 M Jadi Sasaran

SUKABUMI– Tidak terkecuali pengusaha, partai politikpun ikut berebut proyek. Hal ini bisa dipahami ada keceburuan dan dari kecenderungan jaman orde lama, partai pengusapun menguasai sejumlah proyek. Seperti terjadi dalam proyek pengadaan buku dan alat peraga untuk 224 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukabumi.

Proyek senilai Rp.56 miliyar yang biayai oleh Dana Alokasi Khusus ini ternyata tidak hanya membuat para pengusaha ikut berlomba tapi juga juga membuat ngiler partai politik (Parpol).Terlibatnya PKS dalam proyek ini terindikasi kuat atas peranan pimpinan pelaksana kegiatan (Pinlak) dari Dinas Pendidikan (Disdik) UN yang ikut jadi pengusaha buku. Kendati tidak langsung terjun kemasalah teknis dilapangan, UN memiiki beberapa perusahaan yang dikelola oleh adik adiknya yang merupakan aktivis PKS.

Sukam salah seorang pengusaha buku pada Pakar, Rabu (17/9) mengungkapkan, melalui kepanjangan merekalah sejumlah sekolah tekuk lutut menadatangani kontrak pemesanan buku, jauh sebelum Dinas Pendikan (Diskdik) Kab. Sukabumi melakukan verifikasi perusahan yang ikut tender pengadaan buku DAK ini.“Saat saya menbadatangi beberapa sekolah di wilayah Cicurug misalnya sebagain SD mengaku dipaksa untuk pesan buku pada perusahaan adiknya UN dan terang saja mereka tidak bisa menolak. Bahkan didaerah Bojong Genteng, para kepala sekolah digiring ke kantor DPC PKS agar tidak memesan buku selain ke perusahan yang diusung PKS,” tuturnya.

Terang saja hal ini menjadi batu sandungan bagi puluhan pengusaha yang ikut tender pengadaan buku dan alat peraga. Sedikitnya terdapat empat perusahan keluarga UN yang telah melakukan kontrak dengan beberapa sekolah, sebelum peripikasi dilakukan. Ke - empat perusahan tersebut yakni CV Putra Karya Sejahtera (PKS), Bintang Terang dan Firma Cahaya Indah.Salah seorang pengusaha yang meminta namanya untuk tidak dituliskan dulu, pada Pakar Kamis (11/9), mengungkapkan, keterlibatan UN menjadi pengusaha pemasok buku ini atas dorongan Partai Kedailan Sejahtera (PKS) yang mengusung Bupati Sukabuimi H Sukma Wijaya. Makanya salah satu perusahaannya dibuat identik dengan partai yakni CV PKS.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengiringan kepala sekolah diwilayah yangmerupakan kantong suara PKS. =BUD

DPP PPP Edarkan Surat Bantahan Pemecatan Irgan

Keluarga Besar PPP Berharap dan berkeyakinan Suryadharma Ali akan tetap Arif, Begitupun Irgan Chairul Mahfiz Semoga tetap Bijaksana demi Masa Depan PPP.

Jakarta - Buntut dari isu dicopotnya Sekjen DPP PPP Irgan C Mahfiz membuat repot ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali. Suryadharma langsung memerintahkan Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy membuat surat klarifikasi kepada DPC dan DPW se-Indonesia bahwa pemecatan Irgan tidak benar alias pepesan kosong. "Itu hanya isu, nggak benar ada pemecatan.

Isu ini membuat ketua umum jadi sibuk. Beliau yang sedang ikut Pak SBY langsung memerintahkan saya dan Pak Irgan untuk membuat surat edaran bahwa tidak ada pemecatan sekjen," kata Chozin pada wartawan usai salat Jumat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Jumat (19/9/2008). Menurut anggota Komisi II DPR ini, isu pemecatan Irgan membuat panik dan kaget seluruh jajaran pengurus DPP, DPW dan DPC. Namun demikian, setelah isu itu diklarifikasi, semua pihak dapat memahami. Karena itu Chozin meminta semua kader PPP untuk menjaga soliditas partai guna menghindari adanya isu-isu yang mengarahkan pada perpecahan partai. "Saya kaget sekali mendengar adanya isu dan berita itu. Padahal itu tidak benar sama sekali.

Pak Irgan sampai sekarang masih sekjen. Saya sampai dapat ratusan SMS dari DPC dan DPW yang menanyakan soal ini.," kata politisi senior PPP ini. Atas nama Wakil Ketua Umum DPP PPP, Chozin meminta semua kader PPP seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan sabar menghadapi isu-isu yang berkembang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tetap kerja keras, diharapkan isu-isu akan hilang dengan sendirinya dan PPP lebih siap menghadapi pertarungan pemilu 2009. "Kami meminta kepada DPW, DPC dan semua kader PPP untuk tetap tenang, konsisten dengan bekerja dan membangun soliditas partai. Mantapkan konsolidasi agar kita siap menghadapi pemilu 2009," pungkas Chozin.

Suryadharma Ali dan Irgan Chairul Mahfiz Sudah Islah

JAKARTA - Perseteruan antara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz berujung manis. Keduanya sudah melakukan islah."Ya sudah (islah)," kata Irgan saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Kamis (18/9/2008). Irgan juga mengaku, sudah menandatangani perbaikan susunan daftar calon legislatif PPP. Sehingga masalah daftar caleg PPP bisa dikatakan selesai.

Dia menjelaskan, sebenarnya masalah antara dirinya dengan Suryadharma Ali hanyalah perbedaan pandangan saja. "Itu biasa dalam dinamika politik," jelasnya. Saat ini, lanjutnya, kader-kader asli PPP yang menempati nomor urut caleg jadi sudah cukup banyak ketimbang sebelumnya. "Ya siginifikan lah," kata Irgan. Yang penting, lanjutnya, sudah terjadi saling pengertian dan membangun kebersamaan di partai berlambang kabah ini.

Suryadharma-Irgan Baik-Baik Saja

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, menepis isu adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz sekaligus membantah adanya pecat memecat pengurus di partainya.

Keakraban antara Suryadharma dan Irgan itu ditunjukkan saat keduanya hadir dalam acara buka puasa bersama sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-52 Suryadharma di rumah dinas Menkop dan UKM Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (21/9).

"Setelah sekian minggu kita berkonsentrasi untuk menyusun caleg, saat ini baru bisa kita bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PPP dan jajaran Kementrian Koperasi dan UKM," ujar Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu.

Pria yang akrab disebut SDA ini menggelar konferensi pers dengan didampingi Irgan itu menegaskan bahwa tidak pernah ada pengumuman resmi bahwa Irgan telah dia pecat sebagai Sekjen PPP.

Sebelumnya media massa memberitakan adanya surat pemecatan Irgan sebagai Sekjen PPP karena Irgan tidak bersedia menandatangani berkas sejumlah caleg yang diserahkan ke KPU.

"Yang bilang (pemecatan itu) siapa? Sumbernya siapa? Kan tidak pernah ada pengumuman resmi," cetusnya.

Menurut dia, apabila ada pergesekan atau dinamika dalam tubuh partai politik, maka hal itu merupakan sesuatu yang biasa.

Sementara Irgan Chairul Mahfiz mendoakan agar Ketua Umum PPP itu diberi kesehatan dan partai berlambang Ka'bah ini mampu memenuhi target 15 persen kursi parlemen dalam pemilu mendatang.

Acara ulang tahun itu diwarnai dengan pembacaan doa serta pemotongan nasi tumpeng oleh Suryadharma yang kemudian diserahkan kepada istrinya, Ny Indah Suryadharma Ali.

Selanjutnya Irgan juga berkesempatan memotong nasi tumpeng yang selanjutnya diberikan kepada Suryadharma Ali, sebelum keduanya menggelar acara konferensi pers bersama-sama.[*/L6]

Sekjen PPP Dikabarkan Dipecat

Thursday, 18 September 2008
JAKARTA - SURYA -Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz dikabarkan diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Irgan dicopot dari jabatannya karena tidak mau menandatangani daftar calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU. "Ya, benar jika DPP PPP telah memberhentikan sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz selama 3 hari," kata Emron Pangkapi, Ketua Bidang Organisasi Kepemimpinan dan Kaderisasi DPP PPP seperti dilansir situs berita Inilah.Com, Rabu (17/9).

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali membantah rumor yang menyatakan dirinya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pemecatan Irgan. “Tidak ada pemecatan Irgan (Sekjen DPP PPP). Itu hanya isu," pesan singkat yang disampaikan oleh Suryadharma Ali ke wartawan di DPR. Sementara Irgan Chairul Mahfidz yang dikonfirmasi melalui telepon menyatakan tidak tahu persis apakah dirinya memang dipecat atau tidak oleh ketua umum. Namun, ia memang tidak memungkiri selama ini, kerap berpandangan politik dengan ketua umum. "Kalau ada perbedaan pandangan, memang ada. Itu dinamika berpolitik. Akan tetapi, terkait apakah saya memang dipecat oleh ketua umum, saya tidak tahu berita itu. Silakan tanyakan langsung Pak Suryadharma. Bagi saya, dipecat atau tidak tidak masalah," kata Irgan.Irgan tidak menampik isu pemecatan dirnya terkait berbagai permasalahan di internal partai selama ini. Salah satunya penetapan caleg. Namun, lanjut dia, kalau pun ada perbedaan pandangan itu hal biasa karena tujuannya semata-mata menjaga nama partai.

Wakil Sekjen DPP PPP, Muhammad Romahurmuzy yang diisukan akan menggantikan Irgan Chairul Mahfiz juga membantah bila Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sudah mengeluarkan SK pemecatan. "Pencopotan, pemberhentian sementara atau apalah istilah, itu semua tidak benar. Sampai sekarang Pak Irgan masih Sekjen DPP PPP hasil Muktamar VI. Isu pencopotan Sekjen PPP tersebut sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,"tegasnya. had/jbp/yat

Irgan Mahfiz Dipecat Dari Sekjen PPP

Sumber : inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali memecat Irgan Chairul Mahfiz sebagai Sekjen DPP PPP. Irgan dicopot dari jabatannya karena tidak mau menandatangani daftar calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.

“Ya, benar jika DPP PPP telah memberhentikan sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz selama tiga hari,” kata Ketua Bidang Organisasi Kepemimpinan dan Kaderisasi DPP PPP Emron Pangkapi, ketika dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut Emron, KPU hanya menerima berkas caleg PPP yang ditandatangani oleh Sekjen DPP PPP. Karena Irgan tidak mau, maka posisinya digantikan oleh Wakil Sekjen. “Saya belum tahu persis siapa wakil sekjen yang menggantikan Irgan Chairul Mahfiz,” aku Emron.

Informasi yang didapat INILAH.COM di DPP PPP, yang paling pantas menggantikan Irgan adalah Wakil Sekjen I DPP PPP Romahur Muji. Ia merupakan salah satu orang terdekat Suryadharma Ali. [R2]

Hiswana Migas Desak Polisi

15-09-2008 02:11 WIB

www.radar-bogor.co.id
SUKABUMI - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sukabumi-Cianjur Andri Setiawan Hamami mendesak kepolisian segera menangkap pelaku utama dibalik penimbunan ribuan liter minyak tanah (mitan).
Andri juga berharap polisi bisa secepatnya meringkus tersangka Id dan Re yang masih buron. “Polisi harus segera menangkap gembong penimbun mitan ini,” tegas Andri kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Minggu (14/9).
Namun demikian, Andri menegaskan dugaan pihak agen yang terlibat adalah tidak benar. Dia menduga ada pihak pengecer yang bermain dalam kasus ini dan khawatirkan sikap masyarakat yang sekarang resah dengan keadaan seperti ini. Dia mengimbau kepada masyarakat apabila ada oknum yang mencurigakan segera melaporkan ke pihak yang berwajib.
Sementara itu Polisi masih mengembangkan kasus penimbunan ribuan liter mitan. Kanit Reskrim Polresta Sukabumi Ipda Ade P Rihi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk memberi keterangan seputar kasus penyelundupan mitan tersebut.
“Apabila tidak ada itikad baik, kami akan melakukan tindakan lain yang lebih preventif,” kata Ade. Pihaknya juga terus mencari informasi warga dan menyelidiki siapa saja yang tersangkut dibalik kasus ini. Diduga kedua tersangka adalah pemain lama.
Tersangka dalam menghilangkan jejaknya dan untuk menghilangkan kecurigaan di warga tersangka menggunakan modus memberikan jatah mitan kepada warga. “Ini dilakukannya adalah untuk menghindari rasa curiga di masyarakat,” jelas Ade.
Sementara itu di Kabupaten Sukabumi, jajaran Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menyita 1.140 liter minyak tanah (mitan) yang hendak diselundupkan oleh para tersangka ke beberapa daerah di Jabodetabek. Penyelundupan ribuan liter mitan tersebut berhasil digagalkan petugas dalam operasi razia bahan bakar bersubsidi di tengah-tengah terjadinya kelangkaan mitan di beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi.
Operasi itu salah satunya ditempatkan di sekitar Pos Elang di Jln. Cipamuruyan-Cibadak, Kec. Cibadak. Menurut Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP. J. Tardiana didampingi Kanit I, Ipda. Didik Kurnianto di Mapolres, Jumat (12/9), penyitaan 1.140 liter mitan bersubsidi itu masing-masing 440 liter disita di sekitar pangkalan minyak tanah di Jln. Leumpeung, Kp. Nyalindung, Ds, Pasirsuren, Kec. Palabuhanratu, Rabu (10/9) sekira pukul 23:30 WIB.
Dalam operasi tersebut, petugas meringkus beberapa orang tersangka, yakni Ri/Ririn, Bud/Budi, Yud/Yudi, Per/Peri warga Depok dan EK/E. Koswara (pemilik pangkalan) warga Pasirsuren.
Sekaligus menyita barang bukti 440 mitan dalam jeriken serta sebuah mobil Toyota Avanza Nopol B 2075 IG yang digunakan tersangka mengangkut mitan untuk diselundupkan ke daerah Depok. “Para tersangka sudah kami tahan untuk dimintai keterangannya,” ujar Tardiana.
Sedangkan 700 liter mitan disita dari mobil Suzuki APV Nopol B 8653 EJ yang dibawa oleh dua tersangka, As/Asan (38) dan Pri (43) warga Jakarta, Kamis (11/9) pukul 24:00 WIB. Para tersangka kedapatan hendak menyelundupkan mitan ke Jakarta dalam operasi razia di Pos Elang, Cibadak. Para tersangka langsung digelandang ke Mapolres untuk diminta pertanggungjawabannya.
Begitupula barang bukti 700 liter mitan dalam jerigen dan plastik terbungkus karung plastik berikut mobil diamankan di Mapolres.(ms9/veg)

DPRD Panggil Hiswanamigas

SUKABUMI, (PRLM).- DPRD Kab. Sukabumi akan memanggil Hiswanamigas dan Bagian Perekonomian Kab. Sukabumi untuk diminta penjelasannya mengenai kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji. Sebab, ekses dari kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji hingga harganya melambung tinggi dapat menyebabkan gejolak di masyarakat.
“Walaupun di Bulan September ini agenda kerja kita cukup padat, namun kita akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Hiswanamigas dan Bagian Perekenomian seputar kelangkaan ini,” ujar Ujang Rahmat, anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/9).

Ia mengaku sangat prihatin melihat fenomena kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji yang terjadi di Kab. Sukabumi, khususnya di wilayah Palabuhanratu. Masyarakat sampai antre dan berdesak-desakan sekadar untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Apalagi kondisi ini terjadi di awal Bulan Puasa . ”Jika ini tak segera diantisipasi, bukan mustahil menjelang Lebaran nanti kelangkaan minyak tanah ini akan terulang kembali,” tutur Ujang, Oleh karena itu, dewan akan memanggil Hiswanamigas dan Bagian Perekonomian untuk melakukan berbagai langkah antisipasi tersebut. Komisi IV pun akan menanyakan penyebab terjadinya kelangkaan itu yang dikaitkan dengan regulasi pemerintah menerapkan konversi minyak tanah ke gas elpiji, termasuk isu dugaan penyelewengan minyak tanah.

Ditemui di temapt terpisah, H. Lukman Hakiem Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI yang berdomisili di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi juga menyatakan prihatin dengan kelangkaan minyak ini. Saya melihat sendiri, betapa masyarakat antri tiap sore hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak tanah, situasi ini mengingatkan saya di tahun 60-han, ujar Lukman.

Lukman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Drs. H. Sukmawijaya (Bupati Kabupaten Sukabumi), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), para pengelola BPH Migas dan pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi dan menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah ini. Para pejabat terkait berjanji untuk segera melakukan tindakan dalam mengantisipasi antrian minyak tanah yang terus berlanjut, ujar Lukman Hakiem.

DPC PPP Kabupaten Sukabumi Tetapkan Suara Terbanyak

Cisaat---Reaksi positif dipertunjukkan oleh DPC PPP Kabupaten Sukabumi. Setelah lima orang caleg dari Daerah Pemilihan IV mengundurkan diri, DPC PPP Kabupaten Sukabumipun berbenah.

Akhirnya pada hari Sabtu, 6 Agustus 2008 DPC PPP Kabupaten Sukabumi memutuskan untuk menggunakan sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon terpilih pada pemilu 2009 nanti.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Daden Iskandar ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa ketika terjadi polemik yang terjadi di lapangan, pengurus kemudian berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dari konsultasi tersebut, DPW & DPP mempersilahkan DPC PPP Kabupaten Sukabumi melakukan inisiatif solusi untuk kemajuan partai dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang ada. Setelah kami melakukan rapat dengan semua calon legislatif, akhirnya kami bersepakat untuk melakukan sistem suara terbanyak dalam menentukan calon legislatif yang berhak duduk nantinya, tegas Daden.

Keputusan DPC PPP ini disambut gembira oleh para kader PPP dari berbagai di Kabupaten Sukabumi. Ketua PAC PPP Kecamatan Cicurug H. Syahid LH mengatakan, dengan sistem ini kami optimis suara PPP di Kabupaten SUkabumi akan terdongkrak. H. Syahid mengemukakan dengan sistem ini tentunya semua calon akan bekerja untuk memperoleh suara, tentunya ini akan menimbulkan dampak positif juga terhadap partai. Karena kalau melihat pemilu tahun 2004 hanya beberapa orang calon yang bekerja. H. Syahid mencontohkan pada tahun 2004, yang gencar melakukan sosialisasi berkesinambungan sampai sekarang di tingkat calon relatif hanya dari pusat yaitu H. lukman Hakiem, di DP kami caleg untuk tingkat Daerah dirasa kurang menyentuh. DP kami terbantu dengan adanya caleg dari pusat, ujarnya.

Enam Kader PPP Mundur Dari Pencalegan

www.radar-bogor.co.id

CISAAT - Enam kader DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi dari daerah pemilihan (dapil) IV menyatakan mengundurkan diri sebagai calon legislatif (caleg), Jumat (22/8). Mereka menegaskan akan mengalihkan suaranya ke Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009.
Enam kader PPP itu yang disertai puluhan pendukungnya menyatakan pengunduran dirinya di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi. Mereka kecewa terhadap proses rekruitmen serta penetapan nomor urut calon di internal PPP.
“Kami kecewa karena induk partai di DPC tidak pernah mengakomodir suara kami. Maka dari itu, kami secara kolektif menyatakan mundur bersama-sama dari pencalegan ini,” tegas Ketua PAC PPP Palabuhanratu Ujang Munawarman kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor).
Lima kader PPP yang lain yang juga menyatakan mundur yakni Ujang Rahmat (anggota FPPP DPRD Kabupaten Sukabumi), Sofyan Saleh (fungsionaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi), Syamsul (Pengurus PAC Warungkiara), Ine dan Sri Hartati (pengurus PAC Palabuhanratu).
Mereka menganggap pengalihan suara ke Partai Demokrat merupakan jalan terbaik karena selama ini aspirasi politik yang disalurkan ke DPC hanya dikebiri. “Pimpinan di DPC lebih mementingkan kelompoknya,” tuding Ujang di hadapan tiga anggota KPU masing-masing Lidiawati, Wahyudin Aziz dan Ase Riyadi.
Ujang mengaku kesepakatan yang dibuat bersama lima rekannya ini awalnya didasari keputusan pimpinan DPC PPP Kabupaten Sukabumi yang telah bertindak tidak aspiratif saat proses rekruitmen serta penetapan nomor urut caleg.
Sementara itu Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi Yusuf Fuadz yang dikonfirmasi mengatakan belum menerima surat pengunduran diri enam kader PPP dari pencalegan.
Di tempat terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi mengaku terkejut dengan tindakan caleg PPP yang akan mengalihkan suaranya ke Demokrat.
“Kami meminta kepada caleg dari PPP untuk menyelesaikan permasalahan dengan internal partainya. Soal pelimpahan suara kami benar-benar terkejut dan ini suatu bukti bahwa partai kami adalah yang terbaik menurut mereka,” ujarnya. (veg)